Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTEGRALISTIK PRIVATE LAW Law and Justice Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Research Fair Unisri Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
ITOK DWI KURNIAWAN
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : INTEGRALISTIK

 1 
BEKERJANYA DEMOKRASI MELALUI MODAL SOSIAL Kurniawan, Itok Dwi
Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14600

Abstract

Modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Ada tiga unsur parameter modal sosial yaitu kepercayaan (trust), norma (norms) dan jaringan (networks). Demokrasi sendiri memiliki modal sosial berupa kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu bekerjanya demokrasi melalui modal sosial perlu berjalan seiringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya demokrasi melalui modal sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial demokrasi dalam memberikan dukungan terhadap tumbuhnya modal sosial masih terhalang akan kebudayaan, hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam pemerintahan di Indonesia.
Perlindungan Mutasi Guru dengan Berlakunya Undang-undang No 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah Kurniawan, Itok Dwi; Al Muchtar, Suwarma
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20874

Abstract

Indonesia is a country based on the rule of law, this is in accordance with the mandate of the constitution. Citizens, in this case especially teachers must get protection in order to be able to carry out their rights and obligations comfortably. After the enactment of Law Number 32 Year 2004 to Law Number 23 Year 2014, secondary education became a provincial affair so there were a lot of teacher mutations. To anticipate this, the government issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 120/5935 / SJ dated October 16, 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Affairs Under Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of this research is to determine the protection of teacher mutations by the enactment of local government laws. Teachers' protection according to this study can be divided into two, namely preventive (cancellation of regulations / Perbup / Perwali) and repressive (lawsuit of the State Administrative Court). Legal protection for teachers can be done preventively and repressively. Preventively, it could be through the governor's authority as a representative of the government to overturn the decision and repressively, the teacher could submit a claim to the State Administrative Court to cancel the letter of its decision. The existence of this law is expected to improve the welfare of teachers throughout Indonesia.Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi. Warga negara, dalam hal ini khususnya guru harus mendapatkan perlindungan agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan menengah menjadi urusan provinsi sehingga banyak sekali terjadi mutasi guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan  Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mutasi guru dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah. Perlindungan bagi guru menurut penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu preventif (pembatalan perda/perbup/perwali) dan represif (gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara). Perlindungan hukum terhadap guru bisa dilakukan secara preventif dan  represif. Secara preventif, bisa melalui kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut dan secara represif, guru bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan mutasinya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.
Membumikan Ecology Citizenship Melalui Pengetahuan Tentang Isu Lingkungan : Pengembangan Tenaga Panas Bumi Indonesia Gunawati, Dewi; Kurniawan, Itok Dwi
Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25014

Abstract

Latar belakang penelitian adalah: a). Dampak eksploitasi  energi fosil menyebabkan  kepunahan energi, diperlukan alternatif energi sebagai solusi , Salah satu bentuk alternatif energi adalah geotermal yang dalam tataran yuridis ditemukan masalah dan kendala dalam implementasi kebijakan geotermal , dalam tataran sosiologis  terdapat masalah   penolakan warga masyarakat terhadap  rencana pemanfaatan atau ekstraksi panas bumi (geotermal) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana terjadi di Kawasan Perlindungan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan di Lereng Gunung Lawu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Penolakan dilatar belakangi karena dampak yang ditimbulkan oleh ekstraksi mampu merusak biodiversity dan ancaman terhadap penghidupan warga masyarakat disektor pertanian. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis. Metode penelitian: Penelitian doktrinal. Jenis penelitian deskriptif, eksploratif dan evaluatif. Hasil Penelitian: alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis adalah bahwa: 1). Pengetahuan atas isu lingkungan yang mencakup hakekat, asal muasal pembentukan dan ruang lingkupnya merupakan dasar bagi masyarakat untuk membentuk sikap dan watak, tindakan untuk menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan secara bertanggung jawab. 2). Sebagai implementasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa penikmatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang sama bagi generasi sekarang dan yang akan datang merupakan perwujudan prinsip keadilan yang harus dipahami oleh warga negara ekologi yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam. 3). Dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mensyaratkan prinsip pengelolaan yang menjunjung harmoni tujuan ekonomi, sosial dan ekologi.
Co-Authors A.G. Thamrin Ahmad Puji Sulistyo Adi Al Muchtar, Suwarma Dewi Gunawati Hanuring Ayu Harjono Harjono Harjono Harjono Ismawati septiningsih Ismawati Septiningsih Kristiyadi Yoke Sarah Asafita muhammad rustamaji Muhammad Wildan Alghozali Noviansyah, Wahyu Pranoto Pranoto Rima Sri Agustin Septiningsih, Ismawati Situmorang, Alexander Dwi Agung Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Thamrin, A.G. Wahyu Noviansyah Zakki Adihiyati Zakki Adlhiyati zakki adlhiyati, zakki