Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.4

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Humanis : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Tomalebbi Phinisi Integration Review JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan JADBISFISH: Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Bakhtiar Bakhtiar

Universitas Negeri Makassar

Author-ID : 3028187

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

INTERVENSI PARPOL, POLITIK UANG DAN KORUPSI: TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK SETELAHPILKADA LANGSUNG Andi Aco Agus; Bakhtiar Bakhtiar; Suprayogi Suprayogi; Mirwan Fikri Muhkam
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK:Sistem yang demokratis dan terdentralisasi sekarang ini menjamin kebebasan partai-partai politik untuk melakukan kegiatan di daerah dan sangat menentukan pencalonan kepala daerah, masalahnya ialah bahwa dalam sistem yang sekarang berlaku terdapat tendensi kuat bahwa pejabat lebih memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan publik keterkaitan antara parpol dengan pilkada.Kepemerintahan local (Local Qovernance) dalam sistem demokrasi perlu dicermati karena inilah yang akan menentukan masa depan perumusan kebijakan publik di lndonesia apapun perubahan politik yang terjadi akan banyak berpengaruh kepada proses pembuatan kebijakan publik dari perspektif para pejabat pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan dalam sistem sosial yang terdemokratisasi hamper mustahil untuk melupakan faktor-faktor politik ketika mereka membuat keputusan-keputusan strategis, sebaliknya kemampuan dari pejabat pemerintah daerah untuk melakukan reformasi sangat tergantung kepada kemampuan mereka untuk membentuk koalisi politik yang kuat serta memperluas jaringan dukungan politik.

PEMAHAMAN NILAI-NILAI DASAR PROFESI DAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Irsyad Dhahri; Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran mengenai pemahaman, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai dalam lingkungan FIS UNM tentang nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatus Sipil Negara (ASN). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik sampling adalah sampel total atau penelitian populasi. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang memberi penjelasan dan argumentasi terhadap variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu tingkat pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), sub variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai dasar profesi, dan budaya kerja ASN. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemahaman pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNM tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara cukup baik/tinggi, dimana sebagian besar yang mengetahuinya, telah mendengar keberadaan undang-undang ASN, mengetahui UU No. 5 Tahun 2014 sebagai undang-undang ASN, mengetahui isi/materi yang dalam UU No. 5 Tahun 2014, dan mengetahui nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) masa kerja/pangkat/golongan, (b) jabatan yang diemban, (c) pendidikan, (d) status Aparatur Sipil Negara (PNS dan/atau Kontrak). (2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, (b) model pembinaan dari pimpinan fakultas/universitas, (c) iklim/suasana kerja dan/atau lingkungan kerja, dan (d) fasilitas penunjang.

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar) Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar; Sumarni B
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga (8) Tidak adanya keharmonisan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar; Nurhayati Nurhayati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

This study aims to determine: (1) Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006, (2) supporting and inhibiting factors Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006. This study is a qualitative descriptive study. The data collection procedures used were interviews and documentation. While data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Kabupatenn Jeneponto No. 8 of 2006 does not operate effectively, this is caused because there are many alcoholic drinks that circulate in the community who can be in stores - stores and houses as well as a lack of public awareness of the existence of these regulations. The supporting factors of Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 are: (1) Participation of community and religious leaders, (2) cooperation among government officials. While the factors that inhibit the implementation of Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 include: (1) the awareness factor, (2) socialization factors, (3) factors sanctions (4) that habit, (5) follow-up of violations of Bylaw No. 8 in 2006 is still in the stage of non yuspisial namely the lack of investigations and inquiries at the police forces of the civil service

RADIKALISME DI KALANGAN MAHASISWA Muhammad Nur Yamin; Millah Hanifah; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.14428

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk radikalisme serta faktor-faktor yang membangun radikalisme di kalangan mahasiswa, dilihat dari resistensi terhadap norma menurut Robert K. Merton yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan pemberontakan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, tempat penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, pengumpulan data menggunakan teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data interaktif menurut Milless dan Hubermann yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk radikalisme dalam demonstrasi mahasiswa ditimbulakn oleh indikator inovasi dan pemberontakan, maka aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa seringkali berakhir ricuh atau anarkis (telah terpapar dalam radikalisme), sedangkan jika dilihat dari indikator konformitas, ritualisme, dan retreatisme, bukan penyebab mahasiswa terpapar dalam radikal dalam demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun faktor-faktor yang membangun radikalisme dikalangan mahasiswa yaitu : Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Ketiga, gerakan sosial semata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Aksi demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh tidak selamnya termasuk dalam radikalisme. pemegang kekuasaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan baik itu dalam sektor pemerintahan maupun universitas menghindari penggunaan kekerasan, hal ini juga berlaku bagi mahasiswa agar kiranya tidak menggunakan kekerasan dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan sehingga hal ini dapat diterima oleh semua pihak.

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone) MUHAMMAD ARSYAD MAF’UL; NURHIDAYAH NURHIDAYAH; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 2). Akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 3). Upaya pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Tonra. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh yaitu data primer yang didapat melalui terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dengan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah: Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; 3) Dorongan orang tua; 4) Menghindari hal-hal yang dilarang agama. Adapun akibatnya yaitu : 1) Tidak dianggap istri yang sah; 2) Tidak berhak atas nafkah; 3) Terabakan hak dan kewajibannya; 4) Rentan terjadi KDRT; 5) Istri sulit bersosialisasi; 6) Sulit mendapatkan akte kelahiran anak dan; 7) Anak hanya bernasab pada ibunya. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisirnya yaitu: 1) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan; 2) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; 3) Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE M Arsyad Maf'ul; Sri Agustina; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

This study aims to investigate the implementation of governance in the Eastern District of Tanete Riattang Bone regency in community service and the factors that affect public services in the district of East Riattang Tanete Bone regency. Researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to examine the implementation of governance in the sub Tanete Riattang eastern districts bone and the factors that influence it. The results showed that: 1) Implementation of the government in the district penyelenggaraa Tanete Riattang east district bone in community service that focuses on the timeliness of service, courtesy and hospitality in providing services, access to services, convenience in obtaining services. In timeliness of services there is still a delay but still more often on time. Kesopana and hospitality in providing services has been undone by a well. At the district office is also already provide convenience to the people who want to do service by providing free services, free of charge. Only the creator of comfort in the office facility is still minimal, due to the less spacious office buildings and the lack of infrastructure. 2) Factors Influencing Government Conduct in the Public Service in the District Tanete East Riattang namely: a) Supporting factors governance in public service in the District Tanete East Riattang consisting of (1) Leadership Head, (2) the Work Environment. b) Factors inhibiting the public service delivery is poor facilities and infrastructure sub-district.

IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN DAN NILAI KEADILAN PADA PEKERJA PEREMPUAN (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan) Mustari Mustari; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai objek kajian. Fokus penelitian yaitu mengkaji substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, majalah, dan jurnal hukum, buku-buku hukum, serta berbagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa muatan materi Undang-Undang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengakomodasi nilai kemanusiaan, sedangkan nilai keadilan juga belum menjamin sepenuhnya keadilan dan kesetaraan bagi pekerja perempuan, sesuai dengan kekhususan yang dimiliki oleh kaum pekerja perempuan.

KEMAMPUAN GURU DALAM MEMAHAMI DAN MENYUSUN SOAL HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) BENTUK URAIAN PADA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA Sukmawati Sukmawati; Mustari Mustari; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19752

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi kemampuan guru dalam memahami dan menyusun soal HOTS dalam bentuk uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus pada guru IPS dan PKn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan tes, dengan analisis datanya adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis hasil pelaksanaan tes untuk mengukur kemampuan guru dalam mengembangkan soal HOTS yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan siklus pertama melalui pengisian instrumen diperoleh hasil sebagai berikut: dari 10 pertanyaan yang diajukan, satu orang yang memperoleh nilai dengan kategori sangat tinggi, satu orang memperoleh nilai dengan kategori sedang dan empat orang (66%) peserta memperoleh nilai dengan kategori rendah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam memahami dan menyusun dan cara mengembangkan soal HOTS masih rendah.

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCES Muhammad Akbal; Muhammad Amin; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32626

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sistem Bikameral Berdasarkan Prinsip Check and Balances. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral yang ideal dengan mempertimbangkan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian hukum ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menemukan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 telah sesuai dengan prinsip check and balances. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan DPD yang sifatnya terbatas merupakan pilihan yang tepat untuk mewakili kepentingan politik daerah demi menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. The Authority of the Regional Representative Council of the Bicameral System Based on the Principle of Checks and Balances. This study aims to examine how the authority of the Regional Representative Council institutions in the ideal bicameral system by considering the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. This legal research method uses a literature study with a statutory approach, a case approach and a historical approach. The results of the study found that the authority of DPD as stipulated in Article 22D of the 1945 NRI Constitution was in accordance with the principle of checks and balances. The results showed that the limited authority of the DPD was the right choice to represent regional political interests in order to maintain the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia.

Co-Authors Abdhika Salafi Wahid Abdul Rahman Syaria Amirullah Amirullah Andi Aco Agus Andi Kasmawati Ashari Ismail Aslan Jufri Fatimah Hidayahni Amin Firman Umar Hadi Nasbey Hanafie, Nurharsya Khaer Ika Reskiyanti Irsyad Dhahri Samad Jamaluddin Jamaluddin M Arsyad Maf'ul Manan Sailan Megawati Megawati Millah Hanifah Mirwan Fikri Muhkam Muh Syahrul Muh. Nur Yamin Muh. Rizal S Muhammad Akbal Muhammad Amin MUHAMMAD ARSYAD MAF’UL Muhammad Guntur Muhammad Syukur Mustari Mustari Mustaring Mustaring Nur Aminia Nurdin Nurhidayah Nurhidayah Risma Niswaty Rivai, Andi Muhammad Salma Salma Sri Agustina Sukmawati Sukmawati Sumarni B Suprayogi Suprayogi Wahyudi Gani, Andika

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search