Andi Rosdianti Razak
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERIMAAN ADIPURA DI KABUPATEN MAROS Zulfikar Zulfikar; Djuliati Saleh; Andi Rosdianti Razak
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i2.699

Abstract

The purpose of this study was to find out government’s strategy in the reception Adipura’s award Maros regency. The type of research is qualitative method. 9 informants were selected according to its relevance to the study. The results showed that the government’s strategy Maros regency, when seen from a management functional strategy by way of Implementating and controlling, were optimal. Furthmore, the next strategy is done by local governmen namely revitalization garbage by 3R (reduce, reuse, amd recycle) and procurement of Green Open Space (GOS) has been highly optimized (already meets 30%). The supporting factors among other are dissemination to the public, special organization structure, the driving team, regular cleaning, waste banks, and RTH ( green space) in the district of Maros.Keywords : strategy, government, hygiene, environment  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam penerimaan Adipura. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan sebanyak 9 orang yang dipilih sesuai dengan keterkaitannya dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros, jika dilihat dari strategi fungsional manajemen dengan cara implementating dan controlling, sudah optimal. Selanjutnya strategi pemerintah daerah dilakukan dengan cara revitalisasi sampah dengan 3R (reduce, reuse dan recycle) dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah sangat optimal (sudah memenuhi 30%). Adapun faktor pendukung antara lain yaitu sosialisasi kepada masyarakat, struktur organisasi khusus, tim penggerak, pembersihan rutin, Bank Sampah, dan RTH di Kabupaten Maros.Kata kunci : strategi, pemerintah, kebersihan, lingkungan
Peran Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung Balang Lajange di DesaTalle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Suhaeni Suhaeni; Ruskin Azikin; Andi Rosdianti Razak
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i1.685

Abstract

The research describes and explains the role of the forestry police in maintaining protected forest areas for the realization of sustainability. The  research method is qualitative descriptive. The basic research is social phenomena. The result of this research  indicate that the role of the forestry police in maintaining protected forest area, protected forest destruction Balang Lajangnge especially tree felling and forest fires or logging without a permit have been followed up by the forestry police and the expected is a reasonable sanctions have given to perpetrators, as well as the public's cooperation is needed to substract the forest fires, illegal logging without permission, because most people have not thought seriously about the felling of trees without permission notice, due to the uneven dissemination.Keywords: role, forestry police, forest preserve Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan peran polhut dalam menjaga kawasan hutan lindung demi terwujudnya kelestarian hutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dasar penelitian fenomena sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung kerusakan hutan lindung Balang Lajangnge khususnya penebangan pohon dan kebakaran hutan atau pencurian kayu tanpa izin telah ditindaklanjuti oleh pihak polisi kehutanan dan diharapkan  diberikan sanksi kepada pelaku yang sewajarnya, serta dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk memanimalisir kebakaran hutan, pencurian kayu tanpa izin, karena sebagian masyarakat belum menganggap serius tentang pemberitahuan penebangan pohon tanpa izin, dikarenakan sosialisasi yang belum merata. Kata kunci: peran, polisi kehutanan, hutan lindung