Ruskin Azikin
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI JALAN BALAIKOTA KOTA MAKASSAR Harianti Harianti; Muhammadiah Muhammadiah; Ruskin Azikin
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i3.701

Abstract

Regional company parking is an organization that is engaged in security and order. However, in the implementation of the program, there is emerging issues such as illegal parking complaint because the new areas are not strategic as well as a lack of parking monitoring Regional Company (PD) in the control of illegal parking in Balaikota Street of Makassar. This type of research was qualitative descriptive study with the informant as much as six (6) persons. Data were collected using such instruments, observation and documentation developed by interviews with informants. The results showed that the company's control area (PD) parking in controlling illegal parking is considered unfavorable because of less on target. There are still many users of parking that does not comply with the rules or fit in place. It also impacted negatively by illegal parking, even though they know that policing is regulation for the commonweal. Keywords: monitoring, regulating, illegal parking  Perusahaan Daerah (PD) parkir merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang keamanan dan ketertiban. Namun dalam pelaksanaan program muncul permasalahan seperti keluhan parkir liar  karena tidak ada ataupun tidak strategisnya kembali area baru serta kurangnya Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir (PD) dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Balaikota Kota Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar dianggap kurang baik karena kurang mengenai sasaran dan masih terdapat banyak para pemarkir yang tidak mematuhi ataupun sesuai pada tempatnya. Hal ini juga berdampak negatif oleh para parkir liar walaupun mereka tahu bahwa penertiban tersebut adalah peraturan untuk kebaikan umum. Kata kunci : pengawasan, penertiban, parkir liar
PENERAPAN HUMAN RELATIONS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN EKA TIRO KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA Al Ihsan Al Ihsan; Ruskin Azikin; Samsir Rahim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i2.690

Abstract

The research aims to know the implementation of human relationship in public service at Eka Tiro Subdistric Office in Bontotiro District Bulukumba Regency. The method is a qualitative recearch by using 12 informants. The research result showed the implementation of human relationship in public service didn’t accomplish with maximun, it showed from communication side which too little doing by goverment at Eka Tiro Subdistric Office to the human being. The next showed from the participant aspect, the human being was not implicated in some programs. From the goverments direction, the goverments aparatus had differenciation in implementing public service.Keywords : human relationship, public serviceTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Human Relations Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan informan 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan human relations yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik belum terlaksana secara maksimal, dapat ditinjau dari segi komunikasi yang kurang dilakukan oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat. Selanjutnya ditinjau dari aspek partisipasi yang tidak melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Aspek pengarahan pemerintah kelurahan masih membeda-bedakan dalam melayani masyarakat.Kata kunci : human relations, pelayanan publik
Peran Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung Balang Lajange di DesaTalle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Suhaeni Suhaeni; Ruskin Azikin; Andi Rosdianti Razak
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i1.685

Abstract

The research describes and explains the role of the forestry police in maintaining protected forest areas for the realization of sustainability. The  research method is qualitative descriptive. The basic research is social phenomena. The result of this research  indicate that the role of the forestry police in maintaining protected forest area, protected forest destruction Balang Lajangnge especially tree felling and forest fires or logging without a permit have been followed up by the forestry police and the expected is a reasonable sanctions have given to perpetrators, as well as the public's cooperation is needed to substract the forest fires, illegal logging without permission, because most people have not thought seriously about the felling of trees without permission notice, due to the uneven dissemination.Keywords: role, forestry police, forest preserve Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan peran polhut dalam menjaga kawasan hutan lindung demi terwujudnya kelestarian hutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dasar penelitian fenomena sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung kerusakan hutan lindung Balang Lajangnge khususnya penebangan pohon dan kebakaran hutan atau pencurian kayu tanpa izin telah ditindaklanjuti oleh pihak polisi kehutanan dan diharapkan  diberikan sanksi kepada pelaku yang sewajarnya, serta dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk memanimalisir kebakaran hutan, pencurian kayu tanpa izin, karena sebagian masyarakat belum menganggap serius tentang pemberitahuan penebangan pohon tanpa izin, dikarenakan sosialisasi yang belum merata. Kata kunci: peran, polisi kehutanan, hutan lindung