Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN WANITA DI UNISMA BEKASI Prestiana, Novita Dian Iva; Kuswandi, Aos
SOUL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi Vol 2 No 2 (2009): SOUL
Publisher : Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.378 KB)

Abstract

Karyawan yang mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan biasanya akan merasa lebih puas dibandingkan dengan karyawan yang kurang mendapatkan perhatian akan jaminan kesehatan. Karyawan yang kurang puas dengan jaminan yang diberikan oleh perusahaan biasaya adanya perasaan tidak adil yang dilakukan oleh perusahaan. Perlakuan yang tidak adil tersebut bisa dikarenakan adanya karyawan yang mendapat uang pengganti jaminan kesehatan dan ada juga karyawan yang tidak mendapatkan ganti dari perusahaan. Padahal terdapat peraturan bahwa karyawan yang sudah dicover oleh suami tidak boleh mendapat ganti uang kesehatan dari perusahaan yang bersangkutan. Reaksi dari perlakuan perusahaan yang tidak adil berdampak pada sikap karyawan yang sering absen, memberikan saran kepada pihak manajemen dalam hal ini HRD, mengabaikan sikap perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara pemberi jaminan kesehatan dengan kepuasan kerja karyawan wanita UNISMA Bekasi, terutama wanita yang melahirkan tetapi tidak mendapatkan ganti dari pihak UNISMA Bekasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa terdapat karyawan wanita yang mendapatkan ganti dari pihak manajemen meskipun sudah di cover oleh suami. Padahal dari peraturan yang diterapkan oleh pihak UNISMA Bekasi adalah karyawan yang sudah dicover oleh suami tidak akan mendapat ganti dari UNISMA Bekasi.Variabel dalam penelitian yaitu untuk variabel bebas (X) adalah pemberian jaminan kesehatan kerja dan variabel terikat (Y) adalah kepuasan kerja. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan wanita di UNISMA dengan jumlah sampel 91 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 46 subyek dengan karakteristik karyawan wanita tetap UNISMA. Untuk menganalisa data hasil penelitian digunakan teknik korelasi Product Moment untuk menguji hubungan antara pemberian jaminan kesehatan dengan kepuasan kerja. Hasil uji linearitas hubungan antara pemberian jaminan kesehatan dengan kepuasan kerja diperoleh F = 41,471 dengan p= (sig) (0,000) < ? (0,05). dengan Ha diterima. Berdasarkan uji normalitas terdapat Mean 151,15 berarti pada kategorisasi tinggi. Besarnya nilai t (sig<0,05) berarti berpengaruh, jika t (sig > 0,05) berarti tidak ada pengaruh. Berdasarkan hasil perhitungan statistic dapat diketahui bahwa besarnya t tes = 6,440 sedangkan sig 0,000 l < 0,05. Dengan demikian ada pengaruh variabel jaminan kesehatan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil uji statistic F diperoleh hasil ujinya adalah : Tolak hipotesis nol bila F tes < 0,05 dan Terima hipotesis nol bila F tes > 0,05. Oleh karena nilai F tes sebesar sig 0,00< 0,05, dan F hitung 41,471, maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa secara keseluruhan variabel Pemberian jaminan kesehatan (X) mempunyai hubungan linier yang signifikan dengan variabel Kepuasan kerja (Y).Koefisien korelasi antara variabel Pemberian Jaminan Kesehatan Kerja dengan Kepuasan Kerja, rxy= 0,697, artinya antara variabel Pemberian Jaminan Kesehatan Kerja dengan Kepuasan Kerja terdapat korelasi yang sedang atau cukup. Dengan demikian kesimpulannya bahwa ada hubungan antara pemberian jaminan kesehatan dengan kepuasan kerja karyawan wanita di UNISMA Bekasi
MEMBANGUN GERAKAN BUDAYA POLITIK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Kuswandi, Aos
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.115 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang membangun budaya politik Indonesia. Fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa budaya politik Indonesia belum memiliki identitas yang jelas dan ajeg. Budaya politik masyarakat idealnya mampu berkontribusi melalui tindakan-tindakan konstruktif dalam sistem politik. Untuk itu perlu upaya konstruktif, fokus dan terprogram dalam pembangunan budaya politik Indonesia yang dilakukan melalui program pendidikan formal maupun non formal. Membangun keteladanan merupakan wujud dari gerakan budaya politik Indonesia. Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah, partai politik dan masyarakat yang dilakukan secara konstruktif.
MENATA KURIKULUMILMU PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MASYARAKAT PENGGUNA Kuswandi, Aos
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.361 KB)

Abstract

Adanya perkembangan dalam berbagai aspek negara, pemerintahan, masyarakat dan teknologi informasi menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia untuk senantiasa peka dan merespon secara positif dalam menyempurnakan kurikulum. Program Studi Ilmu Pemerintahan harus membuat kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Permasalahan dalam merevisi dan menyusun kurikulum Ilmu Pemerintahan adalah bagaimana Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mengakomodasi kebutuhan pihak pengguna lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kekhasan dalam setiap program studi pada setiap universitas di Indonesia menjadikan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan semakin diakui. Oleh karenanya memberikan alternatif konsentrasi studi dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh program studi
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Kuswandi, Aos
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.059 KB)

Abstract

Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentraliasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan.
STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PENJENJANGAN KARIR BAGI GURU SEKOLAH DASAR DENGAN PENDEKATAN GENDER ANALYSIS PATHWAY DI KECAMATAN BEKASI TIMUR – KOTA BEKASI Kuswandi, Aos
Edukasi Vol 1 No 1 (2009): edukasi : Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Program Studi Magister Pendidikan Islam Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.069 KB)

Abstract

Pengarusutamaan gender menjadi penting dalam berbagai aspek pembangunan. Kesenjangan gender di bidang pendidikan terjadi dimana posisi perempuan kurang menentukan dalam mempengaruhi arah dan jalannya pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang terlegitimasikan dalam berbagai dimensi sistem pendidikan, terutama pada bidang Pendidikan Dasar, Kejuruan dan Perguruan Tinggi. Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi penjenjangan karier guru SD masih bias gender. Jabatan struktural pada Sekolah Dasar belum menunjukkan adanya kesetaraan gender. Dengan demikian keterbatasan akses bagi perempuan berpengaruh terhadap proses kebijakan pendidikan dasar yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi -, Wandiyanto; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh antara Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 dari 71 Pegawai Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratifikasi random sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini diperoleh nilai fhitung sebesar 4,000. Jika dibandingkan ftabel sebesar 2,76 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai fhitung > ftabel yaitu 4,000 > 2,76. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 4,765+0,197X1+0,090 X2 serta nilai (R2) sebesar 0,409 atau 40,9%. Hasil ini menginformasikan bahwa kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja pegawai dan motivasi kerja pegawai sebesar 40,9%. Nilai R2 adalah sebesar 40,9% hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh X1 (Disiplin) dan X2 (Motivasi) secara bersama-sama (simultan) terhadap Y ( Kinerja ).
Evaluasi Kebijakan Strategi Nasional Percepatan Pengatusutamaan Gender Tahun Anggaran 2012-2014 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Zaini, Almy; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui proses evaluasi Strategi Nasional Pengatusutamaan Gender Tahun 2012-2014 dengan pengukuran evaluasi kebijakan. Latar belakang peneliatian adalah dengan berakhirnya RPJMN Tahun 2010-2014 yang terdapat amanat Stranas PUG dan berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), maka dilakukan evaluasi pengukur capaian pelaksanaan administrasi Pemerintahan. Metode penelitian adalah metode kualitatif. Sampel penelitian adalah Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas. Analisis dilakukan dengan indikator pengukuran evaluasi, yaitu : 1.Masukan; 2. Proses; 3. Hasil; dan 4. Dampak . Temuan penelitian adalah: 1.Masukan : Sumber hukum masih lemah karena berupa SEB, bukan peraturan atau perundang-undangan; 2. Proses : transformasi kebijakan dalam komitmen politik yang tertuang dalam visi dan misi K/L/SKPD; 3. Hasil : 17 Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di 124 SKPD; 4.Dampak : belum mengevaluasi dampak namun beberapa K/L/SKPD telah terlihat dampaknya. Simpulan penelitian adalah evaluasi telah sesuai dengan indikator pengukuran kebijakan namun masih terdapat kekurangan, terutama indikator dampak belum menjadi aspek yang dievaluasi.
Implementasi Pendaftaran Tanah Untuk Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Jepara ., Waskito; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara baru mencapai 30,35%. Rendahnya penerbitan sertipikat tanah di Kabupaten Jepara menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jepara; hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah Kabupaten Jepara; dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah. Penelitian ini berlandaskan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka pencapaian target penerbitan sertipikat tanah, berupa variabel: faktor komunikasi yang sebagian belum effektif; faktor sumberdaya manusia dan peralatan yang sebagian belum optimal; faktor disposisi sudah optimal; dan faktor struktur birokrasi yang sebagian belum optimal. Hambatan tersebut harus diatasi melalui manajemen dan pendelegasian yang efektif.
Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kuswandi, Aos; Purwatih, Adlin Resa; Nuraini, Siti
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui destinasi pariwisata. Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, dan konsep destinasi wisata, merupakan konsep teeori yang dipergunakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan pariwisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai tujuan pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyaraka. Faktor utama keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai taraf hidup yang baik dengan tersedianya lapangan kerja, dan terciptanya kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (good governance). Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang tinggi.
Pembangunan Wilayah Secara Berimbang Kuswandi, Aos
KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2012): Jurnal Kybernan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The ideal region development is the balance inter regional development. Disparity of region development in Indonesia has been in pathetic condition both in the balance between rural and urban area and inter regional of the west, middle, and east of Indonesia area as well. One of the efforts that can be done is from the development planning process both in sectoral and development area. The prudence in planning is preventive action to produce the exact output policy.