Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial
Misran Misran
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENCY OF RUNNING HANDLING IN DIVORCE CASE (Study of the Circuit Court Program at the Jantho Syar'iyyah Court) Misran Misran; Mirza Hazaki
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v10i2.8113

Abstract

According to a 2007 study, the poor face major financial barriers to accessing the Religious Courts relating to court fees and transportation costs to come to court. The Supreme Court responded to these findings by paying great attention to the holding of circuit courts and waiving court fees with the Prodeo process. This response is manifested in the Supreme Court Circular (SEMA) Number 10 of 2010 concerning Guidelines for Legal Aid, which is divided into two attachments, namely attachment A for the General Courts and Annex B for the Religious Courts. Based on data from the Syar'iyah Jantho Court, the divorce case that occurred in Aceh Besar District was classified as high. The divorce rate is the number registered with the Jantho Syar'iyah Court, not including those who are not registered or divorce in secret without being registered with the Jantho Syar'iyah Court. Because traditionally, many people divorce without registering with the Syar'iyah Court, especially those whose social, educational and economic status is middle to lower, coupled with the long distance between their homes and the Syar'iyah Court. Therefore, the problems in this thesis are how the circuit court procedure in divorce cases at the Jantho Syar'iyah Court, how the community's participation in the implementation of circuit courts in divorce cases at the Jantho Syar'iyah Court and how the influence of circuit courts in the social life of the community. With the method of field research (field research) conducted at the Syar'iyah Jantho Court, the result of the research is that the procedure for conducting a circuit court consists of pre-trial stages, namely case registration, appointment of a panel of judges (PMH), appointment of a substitute clerk (PP) and a substitute bailiff. (JSP), Determination of Session Day (PHS), and Summons of the parties. The second stage of the trial is peace efforts, reading of lawsuit / petition, answer-answer, verification, deliberation of the panel of judges, reading of decisions / decisions, implementing the divorce vow and submitting divorce certificates. Insofar as it is implemented, community participation is very high so that it affects public awareness that the termination of a marriage relationship is very important to obtain legal certainty.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan di Bawah Umur: Analisis Putusan PN.Ba293/Pid/B/2015/PN.Bna Misran Misran; Arif Firmansyah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3976

Abstract

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan delik aduan yang diatur dalam KUHP, yang di ancam dengan pasal 332 ayat (1) ke-1 dan ke-2 dengan hukumunnya tujuh tahun penjara dan paling lama sembilan tahun dalam penjara. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan karena ada alasan pemaaf dari keluarga korban serta dengan surat perdamaian dan pencabutan delik aduan dari keluarga korban. Oleh karena itu penelitian ini menarik diteliti untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, yang kedua bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid.B/2015/PN.BNA. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA yaitu, pertama putusan bebas pasal 191 ayat (1) KUHAP, kedua putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pasal 191 ayat (2) KUHAP, ketiga putusan pemidanaan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dan pertimbangan  hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA yaitu, pertama putusan  diambil dengan suara terbanyak, kedua pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, dan disertai dengan adanya alasan pamaafan dari keluarga korban. Bahwa hukuman bagi pelaku melarikan perempuan di bawah umur dalam KUHP diancam dengan pasal 332 dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, dinyatakan dengan putusan bebas dari segala tuntutan karena keluarga korban menyatakan mencabut pengaduan disertai surat perdamaian dari keluaga korban dan alasan pemaaf dari keluarga  korban. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena sesuai dengan konsep ta’zir, hukuman dapat gugur apabila adanya perdamaian dan pemaafan dari korban dan walinya.
Co-Authors Arif Firmansyah Mirza Hazaki