Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya) Achyar, Gamal; Samsul Fata, Samsul Fata
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v2i1.3115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah, serta bagaimana pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah. Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (libraby research). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah.Kemudian, bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh KUA, seharusnya untuk mencapai hasil yang maksimal, bimbingan pranikah itu dilaksanakan paling sedikit membutuhkan waktu 1 bulan, karena dengan waktu yang demikian catin akan lebih memahami tentang materi yang diberikan oleh KUA tersebut.
REVIEW OF ISLAMIC ECONOMIC LAW ON TRADERS 'INTERNET DATA SELLING PRACTICES IN GAMPONG KOPELMA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH Suhaimy Syahrul; Muhammad Yusran Hadi; Gamal Achyar
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v10i2.8128

Abstract

This research was conducted based on the form of fraud and the obscurity of business actors, which, if allowed to continue, will further harm consumers. In fact, consumers have not received maximum service, so consumers are always ignored by the behavior of business actors who commit fraud, just because they want to get a profit. The research objective in this thesis is to find out how to review Islamic economic law on the practice of buying and selling internet data package pulses for traders in Gampong Kopelma, Syiah Kuala District, Banda Aceh. This research uses qualitative research with descriptive analysis method. And data obtained from interviews. The results of this study indicate that in the practice of buying and selling the active period of internet data packages at the Kopelma Village Counter, Syiah Kuala District, Banda Aceh, buyers come directly to the place. In that place the buyer can choose the data package to be used and purchased. Prices and products also vary, depending on the data package and the amount of quota, as well as the active period for how many months. The products sold include Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren and other products. After finding the internet data package that you want to use, the buyer begins the transaction. The law of buying and selling internet data pulses by traders in the Kopelma Darussalam area is legal and is in accordance with the terms and conditions of buying and selling. However, there are some sellers who do not convey the correct information, resulting in losses for the buyer such as the active period or the validity period of the package which is shorter than the time that has been delivered.
Status Penjatuhan Talak di Luar Mahkamah: Analisis terhadap Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dan Persepsi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak Malaysia Gamal Achyar; Wan Nurul Husna Binti Wan Mohd Husni
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i1.7641

Abstract

Talak adalah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Undang-undang telah menetapkan talak harus dilakukan di depan Mahkamah. Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai talak di luar Mahkamah dilihat dari aspek persepsi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak mengenai status talak yang dijatuhkan di luar Mahkamah.Jadi, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur talak di luar Mahkamah menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak Tahun 2004? dan bagaimanakah persepsi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak tentang keabsahan talak di luar mahkamah yang diatur dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak Tahun 2004?.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang menganalisa terhadap pandangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik Perak, teknik pengumpulan data dilakukan secara lapangan (field research) dengan meneliti data di lapangan dan melakukan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahawa prosedur penjatuhan talak di luar Mahkamah perlu adanya pengesahan untuk membuktikan sama ada berlaku talak atau tidak. Talak yang di luar Mahkamah dianggap tidak sah dari segi Undang-undang dan di arah untuk melafazkan semula talak di depan Mahkamah dengan kebenaran Hakim dalam tempoh 7 hari setelah dilafazkan dan jika melebihi,sanksi akan dikenakan tidak melebihi tiga ribu ringgit (RM 3000.00) atau penjara tidak melebihi dua tahun dan persepsi Hakim tentang talak di luar Mahkamah menganggap tidak sah secara Undang-undang,karena tidak memiliki legalitas.Ini bertentangan menurut perspektif hukum islam yang menganggap sah diucapkan di luar atau di dalam. Ini karena untuk mengelakkan berlakunya pelbagai ketidakpastian hukum jika talak dianggap sah walaupun di luar siding. Keabsahan talak di luar Mahkamah pula dilihat pada pertimbangan terhadap rukun dan syarat talak sama ada sempurna ataupun tidak sebelum memutuskan sebuah perceraian itu berlaku.
Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas Nasaiy Aziz; Gamal Achyar; Bela Sari Dewi
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 1 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.459 KB) | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i1.1616

Abstract

Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tarmizi M Jakfar; Gamal Achyar; Dinda Farina Rizqy
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 2 No 2 (2022): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.74 KB) | DOI: 10.22373/hadhanah.v2i2.1835

Abstract

Inheritance is a science that studies the process or method of transferring the heirs' (deceased) property to their heirs and how much each heir gets. As is known, inheritance is an asset that is distributed after the owner dies. Inheritance is one of the problems that is very influential in everyday life; if the inheritance cannot be shared among families, there will be quarrels between families. The questions in this thesis are the reasons for the delay in the distribution of inheritance in the Jantho District, Aceh Besar District, the impact of the delay in the distribution of inheritance in the Jantho City District, Aceh Besar District, and a review of Islamic law delaying the distribution of inheritance in the Jantho District, Aceh Besar District. In this research, the author uses field research methods and library research methods using interview techniques. The results of the study The reasons behind the delay in the distribution of inheritance in the District of Jantho City, Aceh Besar Regency, are three, namely: the agreement of the heirs to delay the distribution of the inheritance; the heirs are still small or have not been able to manage the inheritance; and discussing the inheritance after the heir dies. Death is considered taboo by some people. The reasons behind the delay in the distribution of inheritance in the Kota Jantho sub-district, Aceh Besar district, are as follows: the breakdown of friendship between the heirs; the change in the status of the inheritance to private land; and the occurrence of disputes between families. In Islamic law, delaying the distribution of inheritance is not recommended; however, the postponement may be done for certain reasons or with syar'i udzur and with the approval of other heirs. However, if the delay in the distribution of inheritance is carried out for years, it will certainly cause problems in the future.
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL DENGAN PROVIDER SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF IJÃRAH BI AL-MANFA’AH Syawalianita Nurfitri Yumni; Husni Mubarrak; Gamal Achyar
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.712 KB) | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v1i1.1395

Abstract

Shopee sebagai aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee akan menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa, sedangkan syarat ijârah adalah adanya upah/ujrah (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam merketplace online Shopee tidaklah gratis, karena para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak penjual sebagai Online Shop dengan Shopee. Apakah perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee telah sesuai dengan perspektif akad ijârah bi al-manfa’ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara penjual dan Shopee dibuat secara sepihak oleh Shopee. Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa ijârah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee Pay. Pihak Shopee juga tidak bisa mengakui bahwa transaksi dalam Shopee sepenuhnya gratis. Karena Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menarik minat pengguna Shopee.
Dampak Perkawinan Pulang Balee Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tarmizi M. Jakfar; Gamal Achyar; Ridha Safira
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.114 KB) | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i2.1625

Abstract

The contract is carried out consciously by a man and a woman, which is basically with the liking and willingness of both parties. Pleasure and willingness in a marriage is very necessary for the continuity of the household so that the marriage runs with mutual love and love with the aim of fostering a household that is sakinah, mawaddah and rahmah and with the willingness of both parties will also get ridha from Allah SWT. But there is a marriage that is very helpful and gives very good wisdom in marriage. Like the marriage of Pulang Balee, namely marrying his own brother-in-law, whether biological, step-by-step, still related by blood, or his own relatives. However, many of them do not want to and are forced to do it so that it has an impact on their domestic life. Thus, the researchers wanted to examine the problems related to how the practice of Pulang balee marriage in Darussalam District, Aceh Besar District, and how the factors and impacts of Pulang balee marriage in Darussalam District, Aceh Besar District. The research methodology that the author uses is using qualitative research in the form of interviews, observations and documentation. Based on the research that researchers found, the practice of balee return marriage in Darussalam sub-district is the same as usual marriage, starting from the proposal stage and the marriage stage and some of them hold walimah and some do not. The main factor of balee return marriage is thinking about the fate of their child, namely to ensure the care and needs of a child, because the child will be closer to the mother's family. And the impact of the balee return marriage is a positive impact, namely the maintenance of good relations between the two families, being able to look after and raise children together and obtain in-line offspring, as well as maintaining joint property. The negative impact of balee return marriage is a lot of talk from neighbors, feeling awkward at the beginning of marriage, easy to fight and divorce quickly.
Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil: Analisis menurut Perspektif Islam (Deviation of 'Iddah Divorce in The People of Gunung Meriah Aceh Singkil: An Analysis According to Islamic Perspective) gamal achyar; hayatun hasanah
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.153 KB) | DOI: 10.22373/sjhk.v3i2.4395

Abstract

' Iddah is part of the sharia teaching, the implementation is obliged to the wives who are left by her husband, either left dead or left behind because of the divorce or Talak. In certain issues, found the practice of the ‘Iddah that happened to the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. Where the implementation of the ‘iddah divorce is not executed in accordance with the provisions of the law of Islam, in particular there are two research questions in this article, namely; the first    deviation ‘iddah divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. This research aims to know the form of irregularities ‘iddah divorce on the community in the district of  Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and the second  review of Islamic law against ‘iddah divorce that is carried out on the community  in the district of  Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. The research was conducted using a method of descriptive-analysis analysis. The results showed that the deviation  of ‘iddah  divorce on the community  in the district of  Gunung Meriah, District of Aceh Singkil there are three forms, namely;  accepting proposing to marriage from other people, leaving home without any need and emergency, using fragrance and dress up and the implementation of divorce ' iddah in the community  in the district of  Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and about the  provision of ‘iddah in Islamic law. Islamic law through the understanding of the scholars on the evidence of Islamic law is a prohibition for women who are undergoing divorce, whether divorced or divorced to receive the banning of others, out of the house without any urgent need, and wear fragrances and dress up.
The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law) Mursyid Djawas; Gamal Achyar; Nursyirwan Bustanul Arifin; Masri Reza; Baharuddin Umar Yakub
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.11904

Abstract

This study aims to discuss the legal position of children of incest, the opinions of madhhab scholars, and the provisions on inheritance rights of children of incest according to Islamic law. This normative legal study used the Islamic law methodological approach (ushul fiqh) and the legislation/ statute approach. The data were obtained through a literature review of the laws or legal rules. The results of the study revealed that the legal position of children of incest in Islamic law is in terms of civil matters (i.e., lineage/blood relations) between the children and the parents. The children only establish lineage ties with their mothers and their maternal families. Further, the madhhab scholars Imam Malik and Imam Shafi’i argue that adultery does not produce legal descendants, and therefore, the children are not related to the male adulterer but to the female, as they are born from an illegitimate relationship. In addition, Imam Hanafi and Imam Hanbali state that it is forbidden for a man to marry the daughter born of his adultery, as she is equal to his legitimate daughter. This is the view of the majority of madhhab scholars. In the case of the inheritance rights of children of incest, the children can only get an inheritance from their mothers and the maternal families, apart from the lineage, guardianship, inheritance, and livelihood rights. However, al-Jaziri, a contemporary scholar, views that children of incest are still legitimate children whose lineage and inheritance are still related to both father and mother.
Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas Nasaiy Aziz; Gamal Achyar; Bela Sari Dewi
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 1 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i1.1616

Abstract