Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Bustamam Usman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh) Usmam, Bustamam
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i1.1578

Abstract

Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib dita’ti, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang istri, disamping itu wajib bersikap keadilan kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin,Efek negatif yang timbul dari keluarga poligami yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, Khususnya di Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan PidieKabupaten Pidie, Provinsi Aceh antara lain: Dari pihak istri, tidak mendapatkan keadilan dari sang suaminya, dan secara terpaksa ia mencari uang sendiri untuk membiayai diri dan anaknya yang ditinggalkan suaminya.Dari pihak suami, dalam kehidupan sehari-hari selalu diselimuti oleh kegelisahan, ekonominya takkan pernah cukup-cukup, dan persoaalan yang berhubungan dengan kegitan yang ada dalam lingkungan masyarakat kurang sempat ia peduli.Dari pihak siana, kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, jarang pulang kerumah, dan sifat seorang anak kurang menghormati terhadap orang tuanya.Ada beberapa cara yang perlu kita tempuh agar dapat terhindar dari poligami, antara lain: Sebelum menikahi seseorang wanita yang kita cintai, lebih baik kita adakan sebuah penelitian, bagaimana karakter seseorang yang mau kita nikahi tersebut, baik dari segi agama, keturunan, kecantikan dan kekayaan, kita sebagagai kepala rumah tangga, harus memaklumi tentang kekurangan yang kita miliki, harus memahami apa tujuan dari sebuah pernikahan tersebut, dan bagi setiap orang sangat-sangat diperlukan kepada ilmu pengetahuan agama, agar dapat terhidar dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dengan norma agama.Bila kita membaca sejarah mengenai poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya yang cukup memadai (orang kaya). Mereka yang menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat celata (biasa), sehingga mereka dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan mereka, Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukanya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi
PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN Bustamam Usman
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i1.3415

Abstract

Marriage is a bond of inner birth between a man and a woman who is expected to create a sense of sakinah, mawaddah warahmah. To achieve this, it is necessary for both of them to have mutual understanding and mutual understanding of the interests of both parties, especially those relating to rights and obligations, in domestic life we often encounter husbands and wives complaining and complaining to others or their families, due to non-fulfillment the rights that must be obtained or not carried out by one of the parties, or for other reasons that can result in a dispute between the two husband and wife, so a mediation is needed to resolve the problem. It is not impossible that the dispute will lead to a break in marriage (divorce).
Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun di DPRA Periode 2014-2019 Tinjaun Dari Perspektif Islam Bustamam Usman
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.188 KB) | DOI: 10.22373/justisia.v4i2.5966

Abstract

Peran merupakan keikutsertaan dalam kegiatan baik dilembaga maupun masyarakat. Salah satu peran dan kedudukan perempuan di DPRA adalah dalam proses pembentukan Qanun. Qanun merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRA bersama dengan gubernur Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana peran perempuan pada masa sultaniah sampai sekarang dan bagaimana kedudukan perempuan selama perempuan tersebut terlibat dalam pembentukan tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana  peran perempuan dalam pembentukan Qanun di DPRA selama menjabat sebagai anggota legislatif untuk mengetahui kendala dan peluang yang dihadapi oleh politikus perempuan dalam pembentukan Qanun. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan  menggunakan pendekatan  normatif empiris  yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.  Sumber data yang diambil oleh penulis, melalui sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer  melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan anggota DPRA. Sedangkan sumber data sekunder melalui penelitian keperpustakaan yaitu dengan dokumen dan daftar buku bacaan yang terkait.  Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah peran perempuan dalam proses pembentukan qanun hanya sebagai anggota yang mengusulkan, member pendapat dan kritikan, jarang ada perempuan yang menjadi ketua ketika rancangan Qanun tersebut, dalam Islam pun perempuan hanya sebagai pemberi masukan yang memutuskan yaitu Rasullullah seperti pada perjanjian Hudaibiyah.
Juridical Provisions on Government Policies Towards Marginal Economic Actors in Indonesia in the Perspective of Islamic Law EMK Alidar; Muhammad Maulana; Yuhasnibar Syah; Bustamam Usman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.14621

Abstract

This study investigates the legal provisions for dealing with street vendors in Banda Aceh and Yogyakarta, utilizing the Qanun no. 3/2007 and the Mayor Regulation no. 26/2002, respectively. It investigates the variables that constitute the basis for the creation of policies for dealing with street sellers and evaluates policy formulations for dealing with street vendors in the two provincial capitals in a more accommodating and comprehensive manner. This is a normative legal research that examines legal data in the form of the rule of law by evaluating statutes and Islamic law. The results indicated that the Qanun for the City of Banda Aceh and the Perwal Yogyakarta were legally designed to govern and control street vendors in compliance with the urban planning and aesthetics of the city. However, the Banda Aceh Qanun addressing street vendors must be tied to the Mayor's Regulation 44 of 2016 about the role and function of Wilayatul Hisbah (WH) and Satpol PP (Civil Police), which reflect Islamic shari'a standards. Although the Mayor of Yogyakarta Regulation No. 26/2002 on street vendors has been designated as a source and tourist attraction that must be managed responsibly, this has a positive impact on street vendors. The regulation has included cultural issues with such care that it has a favorable effect on their economic earnings. Although other aspects, such as the issuance of business licenses, impartial spatial layouts, and coercive measures against street vendors, still need to be developed. Nevertheless, the Banda Aceh government's comprehensive WH policy integrates Islamic law and the Yogyakarta Perwal, which accommodates local and cultural values in accordance with the rule of law that governs and disciplines the society.
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOTA GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH Bustamam Usman
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.335 KB)

Abstract

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kota Banda Aceh menjadi model kota gemilang dalam bingkai Syariah. Oleh karena itu MPU harus memiliki peran yang aktif dan strategis demi terwujudnya masyarakat bersyariah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di kantor MPU Kota Banda Aceh dengan subjek penelitian delapan informan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah, direalisasikan melaui kegiatan mudzakarah ulama, melalui rapat kerja ulama, pengakaderan ulama, pengajian muslimat, dan melakukan penelitian. Adapun tantangan ya ng di hadapi MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah berupa masyarakat Kota Banda Aceh yang majemuk, terjadinya pengeksploitasian orang lain, dan masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang memahami terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aeh mewujudkan Kota gemilangdalambingkai Syariah.
Co-Authors EMK Alidar Muhammad Maulana Yuhasnibar