Garuda - Garba Rujukan Digital

Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Nasrullah, Nasrullah; Lailam, Tanto
Jurnal Media Hukum Vol 24, No 1 (2017): June
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The success of free and fair local elections is not only measured by the voting process, but also determined on how the settlement of the disputes follows it. In connection with that, the institutional dispute settlement of local elections in Indonesia has experienced ups and downs that have not been interminable. The issuance of the Act Number 10 of 2016 which mandates the establishment of special judicial body for settlement of regional head election disputes still leaves a âhomeworkâ of the shape or design of that special judicial institution, its authorities and procedural law that must be established ahead of national simultaneous elections in 2027. This paper is the result of a normative research with statute, analytical, and case approaches regarding the background of the existence of special judicial body which is needed to be established to resolve regional head election disputes in Indonesia as an antithesis on the weaknesses and problems ofinstitutional settlement of regional head election disputes that been there for years, namely: Supreme Court and the Constitutional Court. In order to provide an overview as well as an alternative institutional model of special court for regional head election disputes settlement to be formed onward.

PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR 1945 Lailam, Tanto
Jurnal Media Hukum Vol 21, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study is about interpretation of constitution, this study is based on the extent authority of the Constitutional Court on theÂ interpretation ofÂ the constitution,Â including various verdicts that are considered as controversial.The result of the study shows that Constitution 1945 giving authority of the constitutionÂ interpretation of the Constitutional Court to evaluate the conflict ofÂ legal norm, this could be meant that the Constitutional Court is âthe guardian ofÂ the constitution and the sole interpreting of constitutionâ and as the legitimate interpreter ofÂ the constitution.Â SomeÂ interestingÂ in implementingÂ theÂ interpretation ofÂ the constitution as aÂ standardÂ toevaluateÂ the conflict ofÂ legal norm, consists of: First, essentially,Â that theÂ interpretation ofÂ the constitutionÂ is one of the ways to elaborate understandings contained in constitution text. Second, related to the independence and theÂ freedom of judge in using an interpretation method whichÂ is notÂ regulated by positiveÂ law, therefore the judge isÂ free to use those interpretation methods which are appropriate with the conviction of the Justice. JusticeÂ inÂ usingÂ theÂ interpretation methodÂ doesnâtÂ onlyÂ haveÂ functionÂ asÂ funnel ofÂ theÂ act,Â butÂ alsoÂ has functioned as the funnel of justice since a judge is required the value of the law and the sense of justice which exists in the society (substantial justice). Refer toÂ the theory of living constitution, therefore Constitution 1945 should beÂ understoodÂ asÂ aÂ constitution which hasÂ textualÂ andÂ contextualÂ dimentionÂ Third,Â theÂ restrictionÂ in using the interpretation method, the constitutional judge couldnât only focused into the originalism interpretation method whichÂ onlyÂ basedÂ toÂ originalÂ intentÂ /Â theÂ formulationÂ ofÂ ConstitutionÂ 1945Â orÂ usingÂ theÂ other interpretationsÂ (nonÂ originalist) which oppositelyÂ thoseÂ interpretationÂ the 1945Â Constitution doesnât work according to system and/ or contended withÂ the main idea underlying the constitution itself entirelyÂ related to theÂ purpoÂ seÂ that wouldÂ likeÂ to beÂ realized.Â Fourth,Â theÂ use ofÂ interpretation methodÂ shouldÂ beÂ ableÂ toÂ be accounted toÂ the publics, therefore the validity could be examinedÂ in certain cases. This is very essential to dosince Constitutional Court has an extent interpretation authority so that it could keep justice of Constitutional CourtÂ to avoid it from misuse of authorityÂ in interpreting of 1945 Constitution.

Pendampingan Penanggulangan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Prasetyoningsih, Nanik; Lailam, Tanto
Jurnal Surya Masyarakat Vol 1, No 1 (2018): November 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarat Dusun Kemiri mengenai adopsi anak dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: (1) proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, (2) kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak; (3) ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum belum teratasi dan terselesaikan. Metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia; (2) melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; (3) melakukan Pelatihan dan Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal dan rancangan yang telah ditentukan. Permasalahan adopsi anak sudah terpecahkan melalui beberapa tahap pengabdian. Demikianhalnya dengan penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.

Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 12, No 4 (2015)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

The Pro’s – Con’s of the Constitutional Court in the review of law in a regulated of the authority, since, it was a conflicting of procedural principles between “ius curia novit” with “nemo judex idoneus in propria causa”. Morever, the background by implication of Constitutional Court decisions, sometimes Constitutional Court making a “rule breaking”, for examples: nullify of some of law if had reduction of the authority, addition of constitutional authority to review of law before the 1945 Constitution amendment, additional authority to review of Government Regulation in lieu of law, and used non-constitution as a standard in the formal review, and others. On the other hand, the Constitutional Court also sometimes to choose a legal logic doesn’t precise and anti-accountability principle. The Conflicts of the procedural principles can be resolved by understanding philosophy of purposes of law (justice value, legal certainly, utility principle), so that, the Court will have been prioritizing to “ius curia novit” principle and it ignored “nemo judex idoneus in propria causa”principle, it is intended that the enforcement of the constitution (values) and the state of the Indonesian rule of law, as well as for the Court to aims decided of constitutional issues and to aim the protection of constitutional rights.

Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Artikel ini membahas tentang penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia, yang diawali dengan pembahasan problematika kelembagaan dan praktik pengujian norma hukum saat ini dan gagasan penataaan lembaga kedepan. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa persoalan, meliputi (1) kelembagaan yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan checks and balances system, hal ini terbukti banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengujian norma, yakni MK, MA, dan Mendagri–Gubernur (Wakil Pemerintah Pusat); (2) persoalan objek pengujian yang tidak memiliki batasan yang jelas; (3) dalam praktik, persoalan tolok ukur pengujian terjadi kerumitan, terutama dalam penggunaan tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum. Gagasan penataan kelembagaan ini di desain untuk kelembagaan satu atap pada MK, yang didasari argumentasi bahwa: MK sebagai pengawal Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka penataan kelembagaan yang berbasis pada mekanisme checks and balances system, mewujudkan hierarkisitas peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, implementasi pengujian formil dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, penataan regulasi menjadi lebih tersistem, pengujian produk hukum tertentu merupakan pintu masuk untuk melihat semua persoalan pertentangan normanya pada setiap hierarki. Pada sisi yang lain, objek dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan juga belum terintegrasi menurut konstitusi dan belum mengarah pada penataan sistem heirarki norma hukum dan upaya harmonisasi norma hukum. Sistem konstitusi dengan paradigma “the supreme law of the land” mengharuskan seluruh peraturan dibawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan, dengan berpijak pada prinsip “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial”.This article is discussed the institutional arrangement of regulation reviews in Indonesia. It’s begins with a discussion of the institutional problems and practice of regulations review and the design of institutional arrangement in the future. The results of the study shows several issues including: (1) institutions which are not ideal and contradicted with checks and balances system, it’s proofed by amount of institutions has authority about the functions, namely: Judicial review (Constitutional Court, Supreme Court), and Executive Review (Minister of Home Affairs and Governor; (2) the object of review doesn’t clear boundaries; (3) in practice, the problems of standard reviews is complicated, especially in the use of judging standard in the conflict of legal norm. The idea of institutional arrangement is designed for one institutionalization at the Constitutional Court, which is based on the argument: The Constitutional Court as the guardian of the Pancasila (ideology of state) and the 1945 Constitution, in the framework of institutional arrangement based on checks and balances system, realizing the sustainable in the heirarchy of regulation, in practice of formal review to reviewing regulations under a law, arrangements of regulations more systematic and comprehsnsive, regulations review is the entrance to see all the issues of it’s conficting in each hierarchy. On the other hand, the object in the system of regulation reviews is also not integrated according by the constitution, and it’s not in accordance with the arrangement system in hierarchy of the regulation and efforts to harmonize the legal norms. The constitutional system with the “supreme law of the land” paradigm requires that all the regulations below should be sourced and not be contradictions, with the principle of “no regulations may be conflict againts the constitution without judicial review.

Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

The study elaborated on the construction of “conflict of legal norms” in constitutional review scheme. There are eleven problems as result of this study, which include: The ideology of the state “Pancasila” as a standard review of “conflict of legal norms” act against 1945 constitution; Constitutional court has a review of act passed before and after 1945 Constitution amendment with standard of 1945 constitution; 1945 constitution is “the living constitution” for the enforcing of law and justice; Constitutional court has authority to review of act against 1945 constitution by vertical and horizontal perspective; enforceability aspect of constitutional review is a part of material review, not formal review; the meaning of “conflict of legal norms” must be comprehend elaborated in the decisions to enforcing of law and justice; Constitutional Court does not used priority of the original intent interpretation and remained unfulfilled of other model interpretation if original intent interpretation caused ineffectiveness of constitution; non constitution be permitted for the formal review, but in material review is not implement; “nemo judex idoneus in propria causa” of procedural law principle can remained unfulfilled by “ius curia novit” principle to promote of the 1945 constitution; the formal review of “conflict of legal norms” can remained unfulfilled by utility principle to priority of legal substance; the retroactive decision caused legal uncertainly.

Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syariâ€™ah Nur Wijayanti, Septi; Lailam, Tanto
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2, December 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0115.202-216

This research is about the implications of constitutional review by Constitutional Court in realizing maqashid sharia backgrounded by the ambiguity of whether or not to use the maqashid syariah as a benchmark in constitutional review. The research is to observe the use of maqashid syariah as a benchmark and the implications of the legal system in Indonesia. The method used is normative legal research focusing on several decisions of Constitutional Court. The results of the study show that the Constitutional Court accommodates maqashid sharia. Based on the analysis of Constitutional Court Verdict Number 2-3/ PUU-V/2007, Verdict Number 12/PUU-V/2007, Verdict Number 68/PUU-XII/2014, Verdict Number 85/PUU-XI/2013 show that in constitutional review, the Constitutional Court uses the maqashid syariah as a benchmarks (in the framework ofÂ Pancasila) in line with the idealization of Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur meant to maqashid syariah focusing on maintaining the benefit of religion/din, maintaining the benefit of the soul/nafs, maintaining the benefit of reason/aql, maintaining the benefit of descendants/nasl, and maintaining the benefit of wealth/mal) has been accommodated and applied in constitutional review. The implication is that maqashid sharia becomes one of benchmarks in constitutional review and the Constitutional Court can intepret the contextualization of maqashid sharia in various cases.

Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang Satriawan, Iwan; Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat open legal policy dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung argumentasi open legal policy. Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy tersebut terhadap sistem legislasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, konsepsi open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki batasan yang jelas sehingga pengertian positive legislator dan negative legislator sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Kedua, putusan yang bersifat open legal policy tersebut juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial activism dan judicial restraints sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini merekemomendasikan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang disain open legal policy dalam putusan Mahkamah Konsitusi dan sistem legislasi nasional Indonesia.The Constitutional Court Decision No. 46/PUU/XIV/2016 which rejected the petition of petitioners to broaden the meaning of zina (fornication) in the Criminal Code of Indonesia has been becoming an interesting issue to be discussed. Some argue that the Constitutional Court must use its authority to conduct a break-through in responding the crucial legal issue. On the other hand, the Court asserted that widening the meaning of zina in the Criminal Code of Indonesia is not its authority. The research aims at discussing further the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision which contains the element of open legal policy and its implication to national legislation system. The research is a normative legal research which uses statute approach and case law approach. The result of research shows that firstly, the concept of open legal policy in the Constitutional Court decisions does not have a clear limitation which implies uncertainty of its implementation in the Court decisions and the national legislation system. Secondly, the Decision of the Constitutional Court with open legal policy also shows that on one hand, there is a trend of using judicial activism among the constitutional judges. On the other hand, some constitutional judges also use judicial restraint approach as their reasons which results uncertainty of law in Court decision. The research recommends that there should be a further study on design model of open legal policy in the Constitutional Court decisions and its implication to national legislation system.

Pengembangan Wisata Budaya Di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung Dan Desa Wisata Songgo Langit Lailam, Tanto; Murti, Awang Daru; Yunita, Ani
ADI WIDYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 2 (2019): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pengembangan wisata budaya di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung dan Desa Wisata Songgo Langit ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) ini memfokuskan pada program Desa Mangunan Sebagai Wisata Desa Unggulan Yang Kompetitif dan Berbudaya. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui potensi desa wisata yang dipadukan dengan budaya. Program pengembangan yang dilakukan, meliputi: legalisasi perkumpulan dalam bentuk sanggar seni. Untuk melakukan legalisasi Sanggar Lestari Budaya dan Sanggar Ngesti Budoyo dibuatlah akta notaris agar dalam beraktivitas memiliki keabsahan dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Program lainnya adalah pelatihan inovasi pengembangan seni budaya, pemaketan wisata budaya.

Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syariâ€™ah Nur Wijayanti, Septi; Lailam, Tanto
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2, December 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0115.202-216

This research is about the implications of constitutional review by Constitutional Court in realizing maqashid sharia backgrounded by the ambiguity of whether or not to use the maqashid syariah as a benchmark in constitutional review. The research is to observe the use of maqashid syariah as a benchmark and the implications of the legal system in Indonesia. The method used is normative legal research focusing on several decisions of Constitutional Court. The results of the study show that the Constitutional Court accommodates maqashid sharia. Based on the analysis of Constitutional Court Verdict Number 2-3/ PUU-V/2007, Verdict Number 12/PUU-V/2007, Verdict Number 68/PUU-XII/2014, Verdict Number 85/PUU-XI/2013 show that in constitutional review, the Constitutional Court uses the maqashid syariah as a benchmarks (in the framework ofÂ Pancasila) in line with the idealization of Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur meant to maqashid syariah focusing on maintaining the benefit of religion/din, maintaining the benefit of the soul/nafs, maintaining the benefit of reason/aql, maintaining the benefit of descendants/nasl, and maintaining the benefit of wealth/mal) has been accommodated and applied in constitutional review. The implication is that maqashid sharia becomes one of benchmarks in constitutional review and the Constitutional Court can intepret the contextualization of maqashid sharia in various cases.

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search