Claim Missing Document
Check
Articles

Hubungan Perencanaan Karier dan Efikasi Diri dengan Kesipan Kerja Mahasiswa Latif, Abdul; Yusuf, A Muri; Efendi, Z Mawardi
Konselor Vol 6, No 1 (2017): KONSELOR
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.503 KB) | DOI: 10.24036/02017616535-0-00

Abstract

This research was conducted by a high amount of unemployment from graduate students of university. The high amount of unemployment from graduate students of university indicated that undergraduate students had low work readiness. Career planning and self-efficacy were the factors assumed that influenced work readiness. This research was intended to describe: (1) career planning, self-efficacy, and work readiness of undergraduate students, (2) the correlation of career planning with work readiness, (3) the correlation carrier planning and self-efficacy with work readiness. This research applied correlational descriptive research with quantitative method. The population of this research was the seventh and ninth undergraduate students semester of Guidance and Counseling of UIN Suska Riau consisting of 139 undergraduate students, the sample consisted of 103 undergraduate students chosen by using proportional stratified random sampling technique. The instrument used was likert scale model. The data were analysed by  using descriptive statistic, simple regression and multiple regression. The research findings indicated that: (1) career planning of undergraduate students was averagely included into good category, self-efficacy of undergraduate students was averagely included into high category, work readiness of undergraduate students was averagely included into high category, (2) there was a significant correlation between career planning with work readiness about 28,7% (R = 0,536, significance 0.000), (3) there was a significant correlation between self-efficacy with work readiness about 16.4% (R = 0.405, significance 0.000), (4) there was a significant correlation between carrier planning and self-efficacy with work readiness about 33.2% (R = 0.576, significance 0.000) 
POLITIK PERKAWINAN DAN POLA PEWARISAN KEKUASAAN DI KONFEDERASI AJATAPPARENG, SULAWESI SELATAN Latif, Abdul
Paramita: Historical Studies Journal Vol 24, No 1 (2014): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v24i1.2913

Abstract

This study analyze the motivations of political marriage or marriage politics in South Sulawesi, especially in the five kingdoms that are members of the Ajatappareng Confederation. This paper also described how politics shape political marriage or a marriage if it is associated with the prevailing pattern of inheritance of power in the Confederation Ajatappareng. This study finds out that the kings in the Ajatappareng Confederation do not follow thepattern of  ideal Bugis marriage, that is a marriage pattern with close relatives.  A marriage of the kings in  Ajatappareng Confederation is motivated by power. Hence,  the kings married with the other king or the noble aristocrat from  Tomanurung generation, because just a man who has high rank of nobility can be a king. Keywords: political marriage, power inheritance, Ajatappareng Confederation, South Sulawesi Penelitian ini mengkaji motivasi dari perkawinan politik atau politik perkawinan di Sulawesi Selatan, khususnya di lima kerajaan Bugis yang menjadi anggota Konfederasi Ajatappareng. Selain itu dideskripsikan pula bagaimanakah bentuk perkawinan politik atau politik perkawinan jika dikaitkan dengan pola pewarisan kekuasaan yang berlaku di Konfederasi Ajatappareng. Kajian ini menemukan bahwa raja-raja di Konfederasi Ajatappareng tidak mengikuti pola perkawinan ideal Bugis yaitu pola perkawinan dengan kerabat dekat. Perkawinan raja-raja di Konfederasi Ajatappareng adalah bermotivasikan kekuasaan. Karena itu, para raja melakukan perkawinan dengan sesama raja atau bangsawaan yang murni generasi Tomanurung, karena hanya mereka yang derajat darah kebangsawanannya tinggi yang bisa dilantik menjadi raja. Kata Kunci: perkawinan politik, politik perkawinan, Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan.
PERSPEKTIF KONSTITUSI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENJAMINAN ATAS HAK-HAK PEREMPUAN Sumanto, Dedi; Latif, Abdul; Mardiana, Andi
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.345 KB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Pemberdayaan dan penjaminannya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menetukan pilihan dengan menolak asusmsi mengenai infeoritas perempuan dan mengahapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum, maka perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.------------------------Human Rights, is aset of rights inherent in the nature and existence of every human beings which must be respected, and protected by the state, law, government, and every person, for the respect and protection of human dignity. Constitutional rights of citizens which include human rights and citizens rights are guaranteed by the1945 Constitution which bound to every citizen of Indonesia. These rights are recognized and guaranteed to every citizen for men and women. The empowerment and quarantee should have the same opportunity to determine the option by rejecting any inferior asumsption and  erasing differences based on gender is legalized by law. Therefore, women themselves recognize the importance of raising the issue of women rights as one of the types of human rights that must be recognized and guaranteed.
AKUNTANSI PENILAIAN KELAYAKAN PEMENANG PELELANGAN PADA IRIGASI DAN RAWA I TAHUN ANGGRAN 2012 Latif, Abdul
EKONOMIA Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : EKONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.031 KB)

Abstract

Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah pemenang pelelangan pekerjaan konstruksi di Irigasi dan Rawa I Tahun Anggaran 2012 telah sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011.Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntansi, Akuntansi  Manajemen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Akuntansi Penilaian Kelayakan Pemenang Pelelangan di Irigasi dan Rawa I Tahun Anggaran 2012 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011.Alat analisis yang dipergunakan adalah nilai total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Hasil penelitian untuk paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Pesap (550 Ha) Kabupaten Kutai Timur, diikuti sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, hasil evaluasi penawaran, 2 (dua) perusahaan tidak memenuhi syarat administrasi, 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat teknis dan 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan layak untuk dijadikan sebagai pemenang pelelangan yaitu PT. Della Bersaudara dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.6.769.951.000,00 adalah penawaran terendah yang memenuhi syarat setelah evaluasi penawaran sistem gugur dengan persentase 83,58 % lebih kecil dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).                Hasil penelitian untuk paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Tanah Abang (200 Ha)  Kabupaten Kutai Timur, diikuti sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, hasil evaluasi penawaran, 6 (enam) perusahaan dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat teknis dan 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan layak untuk dijadikan sebagai pemenang pelelangan yaitu PT. Satria Muda Balangan, dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.3.995.102.000,00 adalah penawaran terendah yang memenuhi syarat setelah evaluasi penawaran sistem gugur dengan persentase 79,90 % lebih kecil dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Kesimpulan bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan jasa konstruksi pada Irigasi dan Rawa I tahun 2012 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011.
BACAAN-BACAAN DALAM SUJUD: SUATU KAJIAN TENTANG TANAWWU’ AL-’IBADAH Latif, Abdul
Tajdid Vol 11, No 2 (2012)
Publisher : Tajdid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanawwu’ al- ‘ibadah ada/ah bagian darn upaya memahami hadis-hadis yang berhubungan dengan ibadah. Dalam metodologi hadis bahwa tanawwu’ ibadah perlu diketahui dan dipelajari dalam rangka memahami perbedaan-perbedaan dalam suatu ibadah, seperti: bacaan-bacaan sujud dalam sholat. Ada reakci yang berbeda-beda anlara hadis-hadis yang diriwayatkan abu hurairah r.a, Sa ‘ad ibn Ubaidah, ‘Uqubah ibn ‘Amir dan ‘Aisyah. Dalam menyikapi hal tersebut, para ulama ada yang pro dan ada pula yang kontra. Yang jelas perbedaan-perbedaan tersebut ada/ah fitrah yang mengandung kemudahan, sehingga dapat dipahami darn berbagai kalangan serta mudah untuk di hafal. Intinya bahwa bacaan-bacaan sujud dalam shalat ada/oh bagian dan tanawwu’ a!- ‘ibadah yang tetap ada dalam kehidupan metodologi hadis. Dan merupakan wajah baru dalam memahami hadis lebih dalam lagi. Kata Kunci : Bacaan-Bacaan Dalam Sujud, Tanawwu’ al-’Ibadah.
Ibnu Sabil dalam Perspektif Al-Quran Latif, Abdul
Tajdid Vol 10, No 2 (2011)
Publisher : Tajdid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ibnu Sabil berasal dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia Ibnu Sabil dimaknai dengan orang yang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Pembicaraan tentang Ibn Sabil dalam Al-Quran selalu di kaitkan dengan zakat atau harga ghanimah (Perampasan Perang). Artinya golongan Ibnu Sabil juga berhak memperoleh bagian zakat atau ghanimah. Bagian yang diperolehnya itu menurut perspektif al-Quran merupakan suatu kebaikan. Konsekwensi dari kebaikan itu adalah pahala bagi meraka yang mengerjakannya. KataKunci : Ibnu Sabil, Zakat, Ghanimah.
PERBUDAKAN DALAM AL-QUR’AN : (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik) Latif, Abdul
Tajdid Vol 12, No 1 (2013)
Publisher : Tajdid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Qur’an telah menginformasikan perihal perbudakan yang termaktub dalam beberapa term yaitu ‘abad, ‘amah, raqabah dan mamluk. Masing – masing term secara umum mengandung artian yang berbeda sesuai dengan substansinya, namun visi dan misinya adalah adanya sikap kepatuhan, keta’atan dan ketundukan pada aturan – aturan perorangan, kelompok ataupun institusi tertentu tanpa dapat berbuat banyak (pasrah). Sikap pasrah inilah yang dikenal dengan perbudakan. Artikel ini hendak memberikan pemahaman baru terhadap ayat – ayat Al-Qur’an tentang perbudakan yang dianggap qathiyah yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Di mana pemahaman baru dari artian perbudakan itu dapat dipahami dalam konteks orang – orang yang menjual jasa, seperti : pembantu, buruh kasar, TKW dan lain sebagainya. Karena, ketika hak – haknya tidak terpenuhi, kemudian dianiaya, dizalimi dan dikebiri, maka dapat dikategorikan kepada artian perbudakan. Kata Kunci : Perbudakan, Pendekatan Tafsir Tematik
PERBUDAKAN DALAM AL-QUR’AN (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik) Latif, Abdul
Tajdid Vol 12, No 1 (2013)
Publisher : Tajdid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Qur’an telah menginformasikan perihal perbudakan yang termaktub dalam beberapa term yaitu ‘abad, ‘amah, raqabah dan mamluk. Masing – masing term secara umum mengandung artian yang berbeda sesuai dengan substansinya, namun visi dan misinya adalah adanya sikap kepatuhan, keta’atan dan ketundukan pada aturan – aturan perorangan, kelompok ataupun institusi tertentu tanpa dapat berbuat banyak (pasrah). Sikap pasrah inilah yang dikenal dengan perbudakan. Artikel ini hendak memberikan pemahaman baru terhadap ayat – ayat Al-Qur’an tentang perbudakan yang dianggap qathiyah yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Di mana pemahaman baru dari artian perbudakan itu dapat dipahami dalam konteks orang – orang yang menjual jasa, seperti : pembantu, buruh kasar, TKW dan lain sebagainya. Karena, ketika hak – haknya tidak terpenuhi, kemudian dianiaya, dizalimi dan dikebiri, maka dapat dikategorikan kepada artian perbudakan.
KEBEBASAN HAKIM DAN PROBLEMATIKANYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA Latif, Abdul
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6497.306 KB) | DOI: 10.25216/JHP.2.1.2013.1-20

Abstract

Indonesian justice system is not fully functioning because there-rules and regulations that do not run as it should and there is a need to ensure greater freedom sanction judges in performing their duties. Public confidence in the judiciary should be restored. To strengthen the justice system needs to be guaranteed freedom of judges. Human resources need to be increased both its integrity and mastery of knowledge in particular substantive legal or formal. Modernization of the administration of justice would be better facilitate the course of justice will grow back confidence to the judiciary, but now is not optimal functioning to complete the administration of justice as is the accumulation of decisions that have not come to those seeking justice. Justice seeker the right to obtain justice freely and impartially, to be treated the same as fellow seekers of justice, and to obtain a decision within a reasonable, simple and low cost is a basic need for every seeker of justice. There needs to be increased in the direction of the change or shift from "the judge is bound" to the "independent judge", of "justice under the law" toward "justice according to the judge as set out in its decision, of thinking with reference to the system in the direction of thinking with reference to the problem. Keywords: Freedom of judges, Problems, Indonesian Justice System.
KORELASI PANJANG LENGAN BAWAH DENGAN TINGGI BADAN PRIA DEWASA SUKU BANJAR Latif, Abdul; Aflanie, Iwan; Mashuri, Mashuri
Berkala Kedokteran Vol 11, No 2 (2015): September 2015
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jbk.v11i2.3672

Abstract

ABSTRACT: Stature is one of the most important and useful anthropometric parameter and its estimation hold a special place in the field of Forensic Anthropometry. The goal of the present study was to correlate and estimate the stature of Banjar tribe of adult males from forearm length of individuals having age group of 20-25, in Lambung Mangkurat University, Banjarmasin. The present study was observational analytic with cross sectional approximation. All individuals were measured for height with microtoise and forearm length with metering tape. The data thus obtained has been subjected to statistical computation for deriving the regression equations. The results obtained concluded that forearm length exhibit significant correlation in Banjar tribe of adult male. Keywords: forearm length, stature, anthropology, forensic, banjar tribe ABSTRAK: Tinggi badan adalah salah satu bagian yang paling penting dan berguna dalam parameter antropometri dan estimasi tinggi badan mendapat perhatian khusus dalam bidang Antropometri Forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi dan dapat mengestimasi tinggi badan dari pria dewasa suku Banjar dari panjang lengan bawah dari setiap orang yang berusia 20-25 tahun di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Setiap orang diukur untuk mendapatkan tinggi badan dengan mikrotoa dan panjang lengan bawah dengan pita meter.Data yangdidapatkan dihitung secara komputasi statistik untuk mendapat rumus regresi.Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa panjang lengan bawah berkorelasi signifikan pada pria dewasa suku Banjar. Kata-kata kunci: panjang lengan bawah, tinggi badan, antropologi, forensik, suku banjar