Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PERSPEKTIF KONSTITUSI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENJAMINAN ATAS HAK-HAK PEREMPUAN Sumanto, Dedi; Latif, Abdul; Mardiana, Andi
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.345 KB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Pemberdayaan dan penjaminannya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menetukan pilihan dengan menolak asusmsi mengenai infeoritas perempuan dan mengahapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum, maka perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.------------------------Human Rights, is aset of rights inherent in the nature and existence of every human beings which must be respected, and protected by the state, law, government, and every person, for the respect and protection of human dignity. Constitutional rights of citizens which include human rights and citizens rights are guaranteed by the1945 Constitution which bound to every citizen of Indonesia. These rights are recognized and guaranteed to every citizen for men and women. The empowerment and quarantee should have the same opportunity to determine the option by rejecting any inferior asumsption and  erasing differences based on gender is legalized by law. Therefore, women themselves recognize the importance of raising the issue of women rights as one of the types of human rights that must be recognized and guaranteed.
AKUNTANSI PENILAIAN KELAYAKAN PEMENANG PELELANGAN PADA IRIGASI DAN RAWA I TAHUN ANGGRAN 2012 Latif, Abdul
EKONOMIA Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : EKONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.031 KB)

Abstract

Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah pemenang pelelangan pekerjaan konstruksi di Irigasi dan Rawa I Tahun Anggaran 2012 telah sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011.Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntansi, Akuntansi  Manajemen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Akuntansi Penilaian Kelayakan Pemenang Pelelangan di Irigasi dan Rawa I Tahun Anggaran 2012 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011.Alat analisis yang dipergunakan adalah nilai total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Hasil penelitian untuk paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Pesap (550 Ha) Kabupaten Kutai Timur, diikuti sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, hasil evaluasi penawaran, 2 (dua) perusahaan tidak memenuhi syarat administrasi, 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat teknis dan 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan layak untuk dijadikan sebagai pemenang pelelangan yaitu PT. Della Bersaudara dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.6.769.951.000,00 adalah penawaran terendah yang memenuhi syarat setelah evaluasi penawaran sistem gugur dengan persentase 83,58 % lebih kecil dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).                Hasil penelitian untuk paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Tanah Abang (200 Ha)  Kabupaten Kutai Timur, diikuti sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, hasil evaluasi penawaran, 6 (enam) perusahaan dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat teknis dan 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan layak untuk dijadikan sebagai pemenang pelelangan yaitu PT. Satria Muda Balangan, dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.3.995.102.000,00 adalah penawaran terendah yang memenuhi syarat setelah evaluasi penawaran sistem gugur dengan persentase 79,90 % lebih kecil dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Kesimpulan bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan jasa konstruksi pada Irigasi dan Rawa I tahun 2012 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011.
Krila "Keripik Kelapa Muda" Kurniasari, Arismaya Wahyu; Lestari, Karina Muji; Ismuningrum, Varra Fauziah; Latif, Abdul; Utama, Rahadiyan Setya
Program Kreativitas Mahasiswa - Kewirausahaan PKM-K 2014
Publisher : Ditlitabmas, Ditjen DIKTI, Kemdikbud RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.908 KB)

Abstract

Coconut is a kind of fruits which has many benefits from almost all of its parts. Unfortunately, coconut processing for consumption is somehow monotonous, especially its flesh. The white flesh of coconut is commonly used in beverages, pudding as well as cakes. The monotonous foods and beverages made of young green coconut flesh may make people get bored. This has encouraged us to make innovation in consuming coconut flesh that is by making coconut crispy chips (KRILA: Keripik Kelapa Muda). The process in making coconut crispy chips is done by using vacuum fryer, that is a kind of vacuum frying device which can keep nutrition of the coconut flesh and keep its color remain the same. The presence of KRILA is expected to give innovation in culinary related to green coconut as well as broaden job vacancy for people particularly in Malang. In order to introduce KRILA to society, several ways are done such as by distributing brochure in tourism places, campus and other public places around Veteran street; giving tester to people in those strategic places to know the society’s favorite flavor of KRILA as well as get comment about KRILA, and doing socialization to the society. KRILA has been sold through several ways such as doing direct selling in tourism places, campus, and Veteran street; selling via BBM; and having cooperation with some stores (Toko Karina, Toko Andika, dan Toko Intan). Keywords : Sour-sop leaves, amplitude response, sensitivity, medical radiography
PENDEKATAN DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) Latif, Abdul
EL-HIKMAH Vol 9, No 1 (2015): JUNI
Publisher : JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak terlepas bagaiman seorang guru mengemas perangkat pembelajarannya, karena yang sangat mempengaruhi dan menentukan berhasil tidaknya pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru tergantung bagaimana menerapkan pendekatan yang dapat menunjang strategi, metode, dan kesesuaian materi yang akan diajarkan. Artikel ini membahas secara analisis deskriptif tentang Pendekatan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan  merumuskan permasalahan. Bagaimana jenis pendekatan yang dilaksanakan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam? Adapun hasil yang didapatkan, dengan menerapkan pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran, guru dapat memberi pengalaman yang berarti melalui proses pembelajaran yang berbasis masalah, penemuan (inquiri), independent learning, learning community, proses refleksi, dan pemodelan. Pendekatan lain yang harus diperhatikan adalah aspek sains, filosofis dan religious. Kesemuanya dipadu dengan pendekatan spesifik dalam proses pembelajaran PAI menurut dasar-dasar keislaman yaitu pendekatan pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, pengalaman dan keteladanan. sehingga dari proses tersebut anak didik dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agam Islam.
POLITIK PERKAWINAN DAN POLA PEWARISAN KEKUASAAN DI KONFEDERASI AJATAPPARENG, SULAWESI SELATAN Latif, Abdul
Paramita: Historical Studies Journal Vol 24, No 1 (2014): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v24i1.2913

Abstract

This study analyze the motivations of political marriage or marriage politics in South Sulawesi, especially in the five kingdoms that are members of the Ajatappareng Confederation. This paper also described how politics shape political marriage or a marriage if it is associated with the prevailing pattern of inheritance of power in the Confederation Ajatappareng. This study finds out that the kings in the Ajatappareng Confederation do not follow thepattern of  ideal Bugis marriage, that is a marriage pattern with close relatives.  A marriage of the kings in  Ajatappareng Confederation is motivated by power. Hence,  the kings married with the other king or the noble aristocrat from  Tomanurung generation, because just a man who has high rank of nobility can be a king. Keywords: political marriage, power inheritance, Ajatappareng Confederation, South Sulawesi Penelitian ini mengkaji motivasi dari perkawinan politik atau politik perkawinan di Sulawesi Selatan, khususnya di lima kerajaan Bugis yang menjadi anggota Konfederasi Ajatappareng. Selain itu dideskripsikan pula bagaimanakah bentuk perkawinan politik atau politik perkawinan jika dikaitkan dengan pola pewarisan kekuasaan yang berlaku di Konfederasi Ajatappareng. Kajian ini menemukan bahwa raja-raja di Konfederasi Ajatappareng tidak mengikuti pola perkawinan ideal Bugis yaitu pola perkawinan dengan kerabat dekat. Perkawinan raja-raja di Konfederasi Ajatappareng adalah bermotivasikan kekuasaan. Karena itu, para raja melakukan perkawinan dengan sesama raja atau bangsawaan yang murni generasi Tomanurung, karena hanya mereka yang derajat darah kebangsawanannya tinggi yang bisa dilantik menjadi raja. Kata Kunci: perkawinan politik, politik perkawinan, Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan.
KORELASI PANJANG LENGAN BAWAH DENGAN TINGGI BADAN PRIA DEWASA SUKU BANJAR Latif, Abdul; Aflanie, Iwan; Mashuri, Mashuri
Berkala Kedokteran Vol 11, No 2 (2015): September 2015
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jbk.v11i2.3672

Abstract

ABSTRACT: Stature is one of the most important and useful anthropometric parameter and its estimation hold a special place in the field of Forensic Anthropometry. The goal of the present study was to correlate and estimate the stature of Banjar tribe of adult males from forearm length of individuals having age group of 20-25, in Lambung Mangkurat University, Banjarmasin. The present study was observational analytic with cross sectional approximation. All individuals were measured for height with microtoise and forearm length with metering tape. The data thus obtained has been subjected to statistical computation for deriving the regression equations. The results obtained concluded that forearm length exhibit significant correlation in Banjar tribe of adult male. Keywords: forearm length, stature, anthropology, forensic, banjar tribe ABSTRAK: Tinggi badan adalah salah satu bagian yang paling penting dan berguna dalam parameter antropometri dan estimasi tinggi badan mendapat perhatian khusus dalam bidang Antropometri Forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi dan dapat mengestimasi tinggi badan dari pria dewasa suku Banjar dari panjang lengan bawah dari setiap orang yang berusia 20-25 tahun di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Setiap orang diukur untuk mendapatkan tinggi badan dengan mikrotoa dan panjang lengan bawah dengan pita meter.Data yangdidapatkan dihitung secara komputasi statistik untuk mendapat rumus regresi.Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa panjang lengan bawah berkorelasi signifikan pada pria dewasa suku Banjar. Kata-kata kunci: panjang lengan bawah, tinggi badan, antropologi, forensik, suku banjar
NILAI-NILAI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM Latif, Abdul
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.065 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v12i2.211

Abstract

The aim of this research is to build a set of objectively verifiable and economic order based on the principle states that noble equality and justice to give birth to the civil society under the protection of Allah. The emergence of Islamic economics is intended to form the framework of the underlying economic growth in order to maintain a harmonious life safety and humane, based on the sources of religious values. Islam emphasizes the principle that every human activity measured by merit and sin, each of which is rewarding necessarily contain the value of worship, while the worship of man in economic activity can be characterized by its ability to do good deeds and fastabiqul khairat, enforce al-adl (justice), which restricts people from do arbitrariness, both for themselves and their environment. Islamic economic characteristics include three basic principles. All three are fundamental and shared set of economic theory in Islam, namely the principle of belief, moral and legal principles (muamalah). Basic economic values of Islam consists of; ownership value, the value of fairness, balance value, the value of freedom, the value of togetherness. Principles and business ethics that is now becoming operational basis of Islamic financial institutions in Indonesia. In practical framework principles and business ethics are implemented in a variety of products and services services Shariah financial institutions that use the mechanism for the results (profit sharing).
TEHNIK PENGAWASAN KUALITAS KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLAINCE) Latif, Abdul
MALIA (TERAKREDITASI) Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.96 KB)

Abstract

Maksud dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat kepatuhan syariah dan pelanggaran yang terjadi pada jalannya praktik perbankan syariah kemudian memberikan sebuah solusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia agar selalu berada pada jalan yang tepat, yang tidak keluar dari etika syariah dan prinsip-prinsip syariah yang dituangkan pada sebuah wadah yang dinamakan kepatuhan syariah (Sharia Complaince). Pada praktik di zaman sekarang, masih ada beberapa bank syariah yang masih melanggar kepatuhan syariah, sehingga jalannya perbankan syariah mengalami banyak halangan dan kesulitan dalam meningkatkan kualitas bank syariah dimata masyarakat. Pelanggaran yang ada di perbankan syariah pada kebanyakan bank disebabkan oleh dua faktor yaitu lemahnya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi bank yang menjadi amanah untuknya dan kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah pada pegawai dan pejabat bank syariah. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dokumentasi. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini. Menunjukkan bahwasanya pengawasan kepatuhan syariah belum optimal maka dari itu diperlukan peongptimalan peran DPS dan peningkatan kualitas SDM baik itu pegawai ataupun pejabatnya.
Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil Latif, Abdul
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 1 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.924 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

One of the principles of rule of law which guarantees by the constitution is regarding the due process of law. Legal acknowledgment, legal guarantee, legal protection, fair legal assurance and equality before the law cannot be separated from the principle of “presumption of innocence”. Both had becoming the absolute condition and its existences are acknowledged, protected, and guaranteed within the rule of law system in Indonesia. However, in a matter of fact there are numbers of regulations which are in contradiction with the 1945 Constitution. One regulation, which   is the main discussion of this note, is the Article 32 (1) letter c Law No. 30/2002 on The Committee of the Eradications of Corruption (UU KPK). The implementation of temporary dismissal of Chief of the KPK by the President of the Republic and the unlawful act of Bibit-Chandra’s restraining are deemed to be an act of unlawful discretion and a violation of due process of law as guaranteed by the 1945 Constitution.Latif, Abdul. 2007. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total  Media,   Yogyakarta.Kusumohamidjojo, Budiono, 2004. Filsaf Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Grasindo,  Jakarta.Kelsen, Hans, 1982. Reine Rechtslehre (Ajaran Hukum Murni), Wien: FranzDeuticke.Rawls, John, 1971. A Theory of Justice, Harvad.    UP.Kompas, 2009. Mahkamah Konstitusi diminta Terbitkan Putusan Sela., Edisi Hari Selasa, 27 Oktober 2009,    Jakarta.Suseno, Frans Magnis, 1987. Etika Politik. Gramedia.    Jakarta.Majalah Konstitusi, 2009, Putusan Sela Bibit-Chandra Menunda Pemberhentian Pimpinan KPK, Edisi Oktober 2009, Nomor 33. Jakarta.Reksodiputro, Mardjono, Jaminan Konstitusi tentang Proses Hukum yang Adil, dalam Buku 70 Tahun Ismail Suny, Sinar Harapan, Jakarta.Tobias, Marc Weber dan R. David Petersen, Pretrial Procedure, A Survey of Constitutional Rights, Charles C. Thomas Publisher, 1978.
Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK Latif, Abdul
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 3 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.053 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

PENDAHULUANUnsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab peribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Menurut Philipus M. Hadjon,117 tanggung jawab jabatan, difokuskan pada legalitas tindakan dengan parameternya peraturan perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedang tanggung jawab pribadi, difokuskan pada perlakuan atau perbuatan tercela dalam konteks tanggung jawab pidana, yakni tanggung jawab atas perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena itu bertentangan dengan rasa keadilan dan norma- norma sosial yang berlaku dalam kehidupan   masyarakat.