Adriana Mustafa
Universitas islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif Adriana Mustafa
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i2.7110

Abstract

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping  kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung pengertian bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama. Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah. Implementasi dari ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib DPRD. DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan klausul ini maka kedudukan DPRD dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat kuat. Pemerintahan daerah hendaknya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Local Regulations are formed by the local leaders or mayor with the approval of the House of Representatives. In addition, the authority of the Regional Head and the house of Representative means that the formation of Regional Regulations is carried out both parties. The establishment of Regional Regulations involves the participation of the community in conveying their aspirations in the process of establishing legislation in order to produce proper Regional Regulations, to be beneficial to all levels of society, to create a more orderly (law-abiding) life and in accordance with the objectives and principles of formation Local regulation. The implementation of this provision is further regulated through the DPRD Rules of Procedure. The DPRD could ask a statement of responsibility for the Governor, Regent, and Mayor. With this clause, the position of the DPRD in carrying out its duties becomes very strong. Regional governments should be able to organize and manage their own government affairs according to the principle of autonomy and co-administration..
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar Adriana Mustafa
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.10120

Abstract

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting, selain sebagi alat penerangan juga mampu meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Pemasangan instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN  Rayon Makassar harus terpasang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, aman dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Kontraktor (Instalatir) harus dengan persetujuan atau se izin PLN, sehingga konsumen  atau calon pelanggan bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PT PLN (Persero) bisa menciptakan suatu kewenangan terhadap Badan-badan usaha Penunjang Usaha Tenaga Listrik dalam melakukan kegiatan/aktifitasnya dalam hal pemasangan instalasi. Electricity is one very important requirement, other than as a lighting equipment is also able to improve the welfare and prosperity of the people in general and to encourage increased economic activities in particular, and therefore the electricity supply business, utilization, and management needs to be improved, so that available power in sufficient quantities and evenly with good quality service. Electrical installation by the Contractor at Rayon PLN Makassar must be installed in accordance with the functions and purposes, safe and meet the requirements of safety and public safety. Contractor (installer) must be with the consent or permission from PLN so that customers or potential customers can get protection in accordance with the legislation in force and PT PLN (Persero) could create an authority to agencies attempt Supporting Enterprises the Power to conduct / activity in terms of installation.
Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis Adriana Mustafa; Nurul Mujahidah
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14285

Abstract

 Since the outbreak of disease in Indonesia is Corona virus, the Indonesian government issued several policies and provisions on the procedure of living a life during the pandemic. One of the most common things to do is the implementation of a clean and healthy lifestyle as well as using masks. The emergence of policies to always use masks raises thoughts or opinions that can lead to the friction of understanding for the society, especially Muslims. The opinion is the assumption of some people who believe that the use of veil as an obligation for women of Muslimah more obedient to the recommendation of the Government is not appealed by the command of God to use the veil. Until finally the virus appears and requires that each person use a mask judged as a blow for those who do not run the order of use of the veil. However, such thinking does not have to arise and propagate in people's lives, because the use of the veil itself has a different opinion, both among modern scholars and classical scholars. Therefore, both obliging and not requiring the veil is expected to continue to carry out the recommendations and policies issued by the Government, especially the use of masks during pandemic as it is today.
Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat Adriana Mustafa; Arwini Bahram
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i2.18137

Abstract

Islamic law holds that the concept of kafaah comes from various aspects, namely religion, descent, property, and face. Among these four things, Sharia prioritizes religion as the main yardstick in determining the concept of kaffah. On the other hand, customary law views that the marriage of sayye descendants in a society still maintains their familiarity, system and belief in the descendants of the Prophet Muhammad. rules that have become absolute and nothing can be seen. However, the marriage system becomes a problem because it can exclude women, and their rights as women. The purpose of this study was to examine and trace the ins and outs of the Sayye marriage system so that gender relations were born among the Sayye community. The research method used is field research and is qualitative and comparative. Sources of data used in this study come from primary and secondary data. The result of this research is that the form of Sayyid's marriage gender relation has the right to determine in his life
Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam Meliana Ayu Safitri; Adriana Mustafa
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16391

Abstract

Pokok masalah ini terkait Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Studi perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Skripsi ini membahas pokok masalah yang penulis uraikan yaitu: pertama, Bagaimana tradisi masyarakat Desa Cenggini dalam menentukan calon pasangan pernikahan dalam hitungan weton? Kedua Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cenggini dalam mengimplementasikan tradisi weton dalam pernikahan? Ketiga Bagaimana Pandangan Hukum adat dan Hukum Islam terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan weton di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal?. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif atau penelitian Lapangan yakni secara langsung. Dalam pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Biasa. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Perhitungan Weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip kehati-hati harus diterapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan weton akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam kehidupan barunnya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi weton masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya