Sholahuddin Al-Fatih
University of Muhammadiyah Malang

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Parliamentary Threshold In Integrative Legal Perspective: Indonesian Case Sholahuddin Al-Fatih
Jambe Law Journal Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.3.2.104-117

Abstract

The article aims at discussing the application of parliamentary threshold legal norms in an integrative legal perspective. Through historical, conceptual and statutory approaches, this study tries to examine holistically and prescriptively the dynamics of applying parliamentary thresholds in legislative elections. This article makes the thinking of leaders on integrative law a benchmark and an analytical knife. The results of this study demostrates that the application of parliamentary thresholds in elections based on an integrative legal perspective is not appropriate because it has not been able to guarantee the fulfillment of a sense of justice for all Indonesians because integrative law views a legal event as a comprehensive state of pros and cons. This research is expected to help academics and legal practitioners, especially with regard to election law to be able to dig out deeper into integrative law, not only from one or two experts, but from several other experts.
PARLIAMENTARY THRESHOLD IN PERSPECTIVE OF GENERAL STATEMENT AND MODERN LAW Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 2 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i2.3582

Abstract

This research tries to discuss the characteristics of modern law contained in Law No. 7 of 2017 on Elections. Through conceptual and legal approaches, this research tries to examine the concept of the relationship between the character of modern law and one of the legal products in Indonesia, namely Law No. 7 of 2017 on Elections. This research made Marc Galanter's thinking on the concept of modern law a benchmark and an analytical knife. The results of this study suggest that theoretically the product of regulation regarding election law in Law No. 7 of 2017 on Elections can be referred to as modern law. This research is expected to help academics and practitioners of election law to be able to dig deeper into the characteristics of modern law, not only based on the ideas of Marc Galanter but also by other thinkers or experts.Keywords: Character; Law, Modern; Election
Kebijakan Pemberantasan Terorisme di ASEAN: Apakah Adil? Satria Unggul Wicaksana Prakasa; Sholahuddin Al-Fatih; Abdurrahman Raden Aji Haqqi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 16 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v16i2.5021

Abstract

This research aims to discuss ASEAN counter-terrorism policy and its impact on human rights protection. The terrorism act of Abu Sayyaf in the Philippines, the spread of terrorism in Indonesia by JAT and JAD, and the rebellion movement in Pattani-Thailand are the most heard of terrorism cases in Southeast Asian countries. The research focused on the regulatory through comparative approaches. The result found that ASEAN has an agreement known as ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) for combating terrorism. ACCT implementation in national legal regulations of ASEAN members in the midst of the spread of terrorism plays a crucial role in combating terrorism and its impact on human rights protection. However, the effort of eradicating terrorism in Southeast Asian countries is not in line with the principles of peace and regional integrity. The practice of authoritarianism and militarism has instead become most prominent as a result of perpetuating militarism-based legal regulations in resolving terrorism. Efforts for combating terrorism in Southeast Asia, therefore, leave a serious problem regarding the protection of human rights, the issue of impunity, attacks on civil society, and the involvement of the military which threatens territorial integrity. Those are at cross purposes with ACCT policies as well as national sovereignty, integrity, and security of ASEAN members. (Penelitian ini bertujuan membahas kebijakan anti-terorisme ASEAN dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Aksi terorisme Abu Sayyaf di Filipina, penyebaran terorisme di Indonesia oleh JAT dan JAD, serta pemberontakan di Pattani-Thailand adalah kasus-kasus terorisme terpopuler yang terjadi di Asia Tenggara. Penelitian ini fokus pada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kesepakatan yang disebut Konvensi ASEAN tentang Kontra-Terorisme (ACCT) untuk memerangi terorisme. Penerapan ACCT dalam peraturan hukum nasional negara anggota ASEAN di tengah maraknya aksi terorisme sangat penting dalam upaya pemberantasan terorisme dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Akan tetapi dalam praktiknya, pemberantasan terorisme di ASEAN masih belum sejalan dengan prinsip perdamaian dan keutuhan kawasan. Praktik otoritarianisme dan militerisme justru menjadi praktik paling menonjol yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN seiring dengan langgengnya regulasi hukum berbasis praktik militerisme dalam menyelesaikan kejahatan terorisme. Pemberantasan terorisme di Asia Tenggara menyisakan masalah serius terkait perlindungan hak asasi manusia, isu impunitas, serangan terhadap masyarakat sipil, dan keterlibatan militer yang mengancam integritas teritorial. Isu-isu tersebut bertentangan dengan Kebijakan ACCT serta kedaulatan, integritas nasional, dan keamanan anggota ASEAN.)
REKONSTRUKSI TUJUAN WELFARE STATE DAN GEJALA PRIVATISASI DI INDONESIA Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46468

Abstract

Penelitian ini mencoba membahas tentang praktik privatisasi di Indonesia dan korelasinya dengan teori negara kesejahteraan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mencoba mengkaji secara preskriptif, problematika dalam gejala privatisasi di Indonesia yang seringkali menciptakan pro dan kontra, terutama jika disandingkan dengan teori negara kesejahteraan. Penelitian ini menjadikan gagasan tentang negara kesejahteraan sebagai sebuah tolok ukur dan pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia, tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru merana, ter-PHK dan terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.
Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan Adinda Putri Jade; Diah Nadia Putri; Sholahuddin Al-Fatih
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.%p

Abstract

Balikpapan, which is located near to the administrative area of the new capital in Indonesia, Penajam Paser Utara and Kutai Kartanegara, has caused an impact especially in the land sector. The impact is the number of migrants from outside Kalimantan who came and even settled in Balikpapan by buying land or houses. It has a further impact on land registration administration activities which are expected to increase. Therefore one of the efforts of the Balikpapan Local Government in Land administration was creating a License to Open State Land (IMTN). Based on the Balikpapan Local Government Regulation No. 1 of 2014 about License to Open State Land, the certificate of IMTN cannot be issued if there is a rebuttal from the third party, therefore the community is less protected from the land seals they previously owned. The existence of the IMTN procurement aims to ease land administration in Balikpapan, but in reality land administration activities are still not running efficiently due to several obstacles. The method used in this research is Normative-Empirical using library data sources and interview and observation activities. This journal aims to find out what provisions can facilitate the land registration system in the procurement of License to Open State Land (IMTN) in force in Balikpapan and find out how land registration are implemented after the enactment of the IMTN procurement policy.   Keywords: Land; Administration; IMTN   AbstrakBalikpapan yang berdekatan dengan daerah administrasi ibukota baru Indonesia, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, menyebabkan adanya dampak yang timbul khususnya di bidang pertanahan. Dampak tersebut adalah banyaknya pendatang dari luar Pulau Kalimantan yang berdatangan bahkan menetap di Kota Balikpapan dengan membeli tanah atau rumah. Hal ini berimbas pula terhadap kegiatan administrasi pendaftaran tanah yang diperkirakan akan semakin meningkat. Maka dari itu salah satu upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan adalah pengadaan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka tanah Negara, Surat Keterangan Izin Membuka Tanah Negara tidak dapat terbit jika terdapat sanggahan dari pihak ketiga, maka dari itu masyarakat kurang mendapat perlindungan terhadap segel tanah yang mereka miliki sebelumnya. Adanya pengadaan IMTN bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan administrasi pertanahan di Kota Balikpapan, tetapi pada kenyataannya kegiatan administrasi pertanahan masih tidak berjalan dengan efisien dikarenakan adanya beberapa hambatan. Metode yang digunakan yaitu penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan sumber data kepustakaan dan kegiatan wawancara serta observasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang dapat memudahkan sistem pendaftaran tanah dalam pengadaan IMTN yang berlaku di Balikpapan dan mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah setelah diberlakukannya kebijakan pengadaan IMTN. Kata kunci: Pertanahan; Administrasi; IMTN