Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan Haffsari, Peggy Puspa; Kurniawan, Yandry
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 4, No 1 (2018): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

AbstrakPenelitian ini akan membahas peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tujuan penelitian ini adalah memahami peran negara dalam kawasan dan pengaruhnya pada dinamika keamanan di tingkat regional secara komprehensif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model deduktif. Kerangka analisis menggunakan konsep kepemimpinan dalam pendekatan kekuatan regional dan kerangka keamanan (Regional Powers and Security Freamwork-RPSF). Terdapat lima komponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional antara lain keterlibatan dalam proses inisiasi (prosess-initiation), keterlibatan dalam pembingkaian isu (issue framing), pertimbangan kepentingan (interest consideration), membangun institusi (institutional development) dan penyebaran kekuatan (deployment of power). Hasil penelitian secara umum mendapatkan bahwa peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS cukup aktif namun berdampak terbatas. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyak kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia selama dua puluh enam tahun. Peran Indonesia berdampak terbatas karena ditemukan kendala pada tiap praktek peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong dan mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihak-pihak yang bersengketa.Kata Kunci: Kawasan, Keamanan, LCS, Peran, Sengketa AbstractThis research discusses the role of Indonesian leadership in the effort of managing the South China Sea (LCS) disputes. The purpose of this study is to understand the role of the state in the region and its influence on the dynamics of regional security. This study is a qualitative reseacrh with the deductive model. the analytical framework uses the concept of leadership in regional and security approaches (Regional Powers and Security Framework-RPSF). There are five components that explain the role of initiation, initiation proceedings, discussions in framing issues, considerations of interests, institutional development, and power dissemination. This research finds out that Indonesian role in LCS dispute is quite active but limited impact. The active role of the Indonesian leadership wants to create and maintain an environment that is fulfilled the absence of open conflict in the LCS. The role of Indonesia has limited impact because it finds obstacles in every practice of Indonesia's leadership role in encouraging and supporting the creation of internal dispute solution of LCS from the parties.Key words: Dispute, Regional, Role, Security, South China Sea

THE MODALITIES AND ROLES OF PESANTREN TO FACE THE ISSUES OF TERRORISM IN THE REGION OF MALANG Gonda Yumitro; Dyah Estu Kurniawati; Saiman Saiman; Peggy Puspa Haffsari
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 43, No 1 (2019)
Publisher : State Islamic University North Sumatra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/miqot.v43i1.646

Abstract: This study analysed the modalities and roles of pesantren (Islamic Boarding Schools) to face the issues of terrorism in the region of Malang. Contrary to the notion which stated that pesantren are the headquarters of terrorist groups, this paper discusses the existence of pesantren in the region of Malang with a various ideological background as the strategic and prominent stakeholders to face the issues of terrorism. The methodology was descriptive, with the concept of modality for deradicalisation. The result found that pesantren have modalities in dealing with issues of terrorism, namely, the spiritual modalities, the curriculum modality, the kyai and santri relations modality, and the social modality. Moreover, it is indicated that the pesantren and issues of terrorism are not interrelated. Pesantren have created an education system as the internal and external roles that can overcome the spread of radical movement activities and the issues of terrorism.Abstrak: Modalitas dan Peran Pesantren dalam Mengahadapi Isu Terorisme di Wilayah Malang. Studi ini menganalisa modalitas dan peran pesantren dalam menghadapi isu terorisme di wilayah Malang. Berbeda dengan pemikiran yang menyatakan bahwa pesantren merupakan pusat pengembangan bagi kelompok teroris, paper ini mendiskusikan keberadaan pesantren di Malang dengan latar belakang ideologi yang berbeda sebagai stakeholder yang strategis dan penting untuk menangani isu terorisme. Metodologi yang digunakan adalah diskriptif dengan konsep modalitas deradikalisasi. Adapun hasil yang ditemukan mengindikasikan bahwa pesantren mempunyai beberapa modalitas dalam menangani isu terorisme seperti modalitas spiritual, kurikulum, relasi kiai dan santri, serta modalitas social. Lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa pesantren dan isu terorisme tidak terkait satu dengan lainnya. Pesantren sudah membangun sistem pendidikan sebagai bentuk peran internal dan eksternalnya untuk menyelesaikan penyebaran aktivitas gerakan radikal dan isu terorisme.Keywords: pesantren, terrorism, Malang, modality, deradicalisation

Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan Peggy Puspa Haffsari; Yandry Kurniawan
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 4 No. 1 (2018): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v4i1.5327

AbstrakPenelitian ini akan membahas peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tujuan penelitian ini adalah memahami peran negara dalam kawasan dan pengaruhnya pada dinamika keamanan di tingkat regional secara komprehensif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model deduktif. Kerangka analisis menggunakan konsep kepemimpinan dalam pendekatan kekuatan regional dan kerangka keamanan (Regional Powers and Security Freamwork-RPSF). Terdapat lima komponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional antara lain keterlibatan dalam proses inisiasi (prosess-initiation), keterlibatan dalam pembingkaian isu (issue framing), pertimbangan kepentingan (interest consideration), membangun institusi (institutional development) dan penyebaran kekuatan (deployment of power). Hasil penelitian secara umum mendapatkan bahwa peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS cukup aktif namun berdampak terbatas. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyak kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia selama dua puluh enam tahun. Peran Indonesia berdampak terbatas karena ditemukan kendala pada tiap praktek peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong dan mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihak-pihak yang bersengketa.Kata Kunci: Kawasan, Keamanan, LCS, Peran, Sengketa AbstractThis research discusses the role of Indonesian leadership in the effort of managing the South China Sea (LCS) disputes. The purpose of this study is to understand the role of the state in the region and its influence on the dynamics of regional security. This study is a qualitative reseacrh with the deductive model. the analytical framework uses the concept of leadership in regional and security approaches (Regional Powers and Security Framework-RPSF). There are five components that explain the role of initiation, initiation proceedings, discussions in framing issues, considerations of interests, institutional development, and power dissemination. This research finds out that Indonesian role in LCS dispute is quite active but limited impact. The active role of the Indonesian leadership wants to create and maintain an environment that is fulfilled the absence of open conflict in the LCS. The role of Indonesia has limited impact because it finds obstacles in every practice of Indonesia's leadership role in encouraging and supporting the creation of internal dispute solution of LCS from the parties.Key words: Dispute, Regional, Role, Security, South China Sea

PENDAMPINGAN PANTI ASUHAN MENUJU LEMBAGA KESEJAHTERAAAN SOSIAL ANAK (LKSA) YANG “TERAKREDITASI” Juli Astutik; Peggy Puspa Haffsari, Zaenal Abidin, Hutri Agustino
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v5i2.1238

Eksistensi Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam hal ini Panti Asuhan tidak lagi ditentukan oleh banyaknya anak yang mendapatkan pelayanan, namun lebih pada terpenuhinya status akreditasi lembaga tersebut, dengan pertimbangan: pertama lembaga memiliki legalitas dan kelayakan pengasuhan anak yang sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), kedua LKSA yang terakreditasi mendapatkan pembinaan dan akses penguatan lembaga dari pemerintah (Kementerian Sosial, Dinas Sosial) dan bahkan lembaga-lembaga sosial lainnya. Untuk mewujudkan itu tidaklah mudah, terdapat permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu: (1) terbatasnya sumber daya manusia, 2) terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pengelola tentang akreditasi LKSA, dan 3) terbatasnya dokumen pendukung lainnya. Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan lembaga menuju akreditasi. Metode pelaksanaan dilakukan dengan ceramah/penyuluhan yang berkaitan dengan edukasi/bimbingan standar nasional pengasuhan anak, parenting keluarga, assessment awal anak dan keluarga, serta penyusunan case record, sedangkan pelatihan dan pendampingan difokuskan pada pengisian butir isian akreditasi, pengisian standart dan dokumen pendukung sekaligus pemberkasannya. Hasil dari implementasi pengabdian ini : 1) Mitra memiliki pemahaman tentang SNPA, dan pentingnya akreditasi bagi LKSA, 2) Mitra memiliki kemauan yang tinggi untuk berpartisipsi langsung dalam kegiatan tersebut demi lembaga dan anak asuh, 3) Mitra dapat mengisi butir-butir isian instrument akreditasi beserta dokumen pendukungnya, 4) Mitra memiliki data dan dokumen yang terdiri dari 6 standart dan 15 dokumen pendukung lainnya untuk diajukan ke Badan Lembaga Akreditasi Kesejahteraan Sosial (BALKS) menjadi LKSA yang “Terakreditasi”.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search