Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Dri Santoso
Institut Agama Islam Negeri Metro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
BERDAKWAH SAMBIL MERAWAT KELUARGA: Aktivitas Khurūj Jama’ah Tabligh Keamiran Metro Lampung pada Masa Pandemi Dri Santoso; Ahmad Syarifudin
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 14, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14105

Abstract

Khuruj is a Tablighi Jamaat program that requires members to leave their homes for a period of time in order to proselytize Islam's principles. According to some academics, khuruj has resulted in the ignoring of some married couple rights and obligations. Due to the restriction of social movement during the covid-19, khuruj was performed with some adjustments to avoid the transmission of coronavirus. The purpose of this study is to determine the impact of khurûj on family function among Tablighi Jamaat in Metro Lampung during the pandemic era. This article argues that Tablighi Jamaat in Metro City is divided into two factions, namely Tablighi Jamaat Keamiran and Tablighi Jamaat Syuro Alami. Tablighi Jamaat Keamiran still performs Khurûj throughout the pandemic. From the perspective of family function, the researcher discovered Tablighi Jamaat Keamiran, which has been running on Khurûj in a pandemic situation, does not allow the members of Tablighi to Khurûj while disregarding family members. They must prepare for all the requirements of the family. Khuruj adalah program Jamaah Tabligh yang mengharuskan anggotanya meninggalkan rumah mereka untuk jangka waktu tertentu untuk menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riset menunjukkan bahwa khuruj telah berakibat pada pengabaian beberapa hak dan kewajiban pasangan suami isteri. Dalam masa pandemi, akibat pembatasan gerakan sosial selama masa covid-19, khuruj dilakukan dengan beberapa penyesuaian untuk menghindari penularan virus corona. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak khurûj terhadap fungsi keluarga di kalangan Jamaah Tabligh di Metro Lampung pada masa pandemi. Artikel ini berpendapat bahwa Jamaah Tabligh di Kota Metro terbagi menjadi dua kubu, yaitu Jamaah Tabligh Keamiran dan Jamaah Tabligh Syuro Alami. Jamaah Tabligh Keamiran tetap melaksanakan Khurj selama masa pandemi. Ditinjau dari fungsi keluarga, peneliti menemukan Jamaah Tabligh Keamiran yang selama ini menjalankan Khurj dalam situasi pandemi, tidak membolehkan anggota Tabligh untuk Khurj jika dilakukan dengan mengabaikan anggota keluarga. Mereka harus mempersiapkan semua kebutuhan keluarga.
POLYGAMY IN INDONESIA AND ITS RELEVANCE TO THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW PHILOSOPHY Dri Santoso; Muhamad Nasrudin
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Vol 26 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.983 KB) | DOI: 10.32332/akademika.v26i1.2406

Abstract

This article discusses the regulation of polygamy in Law No. 1 of 1974 and its derivative rules, as well as the Compilation of Islamic Law with an analysis of Islamic legal philosophy/maqashid al-shari’ah. This research is based on the legitimacy of polygamy as stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, article 3, paragraph 2. Polygamy also has rules that require the husband to obtain formal permission from the wife through a court process. Why do the Marriage Regulations regulate this? This research is based on a qualitative descriptive literature review. The method of analysis employed was content analysis, which involved creating an inventory of Indonesian family law norms and analyzing them using the maqashid al-shari’ah theory. This study finds that the regulation of polygamy in Indonesia is carried out to protect women's rights and children's rights. Furthermore, the rule aims to build a happy, peaceful, and prosperous family in the long run (sakinah, mawaddah, wa rahmah). This is in accordance with maqashid al-shari’ah, particularly in terms of soul preservation and descendent preservation.
The Understanding of the Jamaah Tabligh on Wife Gender Justice: A Maqāṣid Sharīʿa Review Dri Santoso; Yusefri Yusefri; Laras Shesa; Musda Asmara; Sheikh Adnan Ahmed Usmani; Ahmad Syarifudin
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 21, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v21i2.6935

Abstract

This research explained the concept of gender justice based on maqāṣid sharīʿa. The concept of gender justice will be used to criticize the teaching of Jamaah Tabligh, which often marginalizes womenfolk in their families. This study is field research that uses the normative approach. The data-collecting techniques of this research are interviews and documentation. The analysis technique of this research is descriptive. The findings of this research were the concept of gender justice of maqāṣid sharīʿa based on that which has the fundamental basis; namely, benefit, and it also cannot be generalized between women another. In Jamaah Tabligh's teaching context, several things should be criticized; negative stigma toward the wife, the wife's livelihood, the children who have been left for months, even years, and the obligation to support the preaching that the husband does. The Jamaah Tabligh's doctrine toward wife is the determining factor for good or bad of human life. This doctrine is not suited to maqāṣid sharīʿa hifdz al-irdl's concept (maintaining honour's concept). Legally the husband is obliged to protect his wife's honor (hifdz al-irdl Jawzah), either physically or psychologically.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Dri Santoso; Mila Widiastuti
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1082.27 KB)

Abstract

Salah satu persoalan muiamalah yang diatur secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau ijarah. Ijarahi adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melaluii pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu seindiri. Melihat perkembangiani zaman di masyarakat saat ini, kamera sangat digemari dan terkadang menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Kebutuhan akan kamera biasanya diiguniakan untuk event-event penting yang ingin didokumentasikan seperti reseipsi pernikahan, pre wedding, weekend dan lain sebagainya. Pihak penyediai jasa sewa kamera pun menyediakan kamera yang memiliki tarif yang berbeda-bieda tergantung kualitas gambar yang dihasilkan demi memenuhi kebutuhan ipengguna jasa rental kamera. Tujuan penelitian ini yaitu u ntuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasii dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari ipemilik dan penyewa kamera bisnis Sewa Kiamera Metro 83 Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumi Perdata dan Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 ketika terjadi wanprestasi yakni pihak rental saat dilaksanakan akad telah memberitahukan mengenai biaya penggantian ketika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kamera yang disewa. Selain itu, si penyewa akan dikenakan denda ketika terlambat mengembalikan kamera sampai batas waktu yang disepakati. Hal tersebut dilakukan oleh pihak rental sebagai upaya berjaga-jaga dan langkah hati-hati apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di kemudian hari.
Co-Authors Ahmad Syarifudin Laras Shesa Mila Widiastuti Muhamad Nasrudin Musda Asmara Sheikh Adnan Ahmed Usmani Yusefri Yusefri