Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

BUKTI EMPIRIS TENTANG PENGARUH BUDGET RATCHETING TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN SENDIRI DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH Abdullah, Syukriy; Junita, Afrah
Modus Journals Vol 28, No 2 (2016): MODUS
Publisher : Faculty of Economics Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/modus.v28i2.850

Abstract

This paper examines the effect of own revenues to expenditures and the effect ofbudget ratcheting as moderating variable in local government budgets. Using data from23 (twenty three) districts/cities in Aceh we find the own revenues have effect on localexpenditure and budget ratcheting may moderate the relationship between the ownrevenues and local expenditure.Keywords: Aceh agency problems, budgeting, budget ratcheting, city, fiscaldecentralization, local expenditure, local government, own revenue, regency.
PARLIAMENT OVERSIGHT ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT: An Empirical Evidence Syukriy Abdullah; Afrah Junita; Mirza Khairul Reza; Tuti Mautia
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 5, No 3 (2020): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/reaksi.v5i3.11687

Abstract

The purpose of this study is to explain the effect of the Political Background (PB) and Regulation Understanding (RU) on the Local Financial Oversight (LFO) by the Local House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) of Pidie Regency, Aceh, moderated by Public Accountability (PA) and the Public Transparency (PT). Agency perspective is used to explain the phenomena and problems studied. Respondents in this study were 32 members of the DPRD involved in LFO and primary data obtained from questionnaires distributed to them. The model used is multiple linear regression with moderating. The results showed that PB had an effect on LFO, while the RU variable had no effect. Another finding is PT moderates the relationship PB with LFO. Key words: local financial oversight, political background, local government budget, public accountability, public transparency, agency theory.
Standarisasi Produk dan Penetapan Strategi Pemasaran Gula Semut Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk di Desa Afrah Junita; Rahmi Meutia; Puti Andiny; Puji Wahyuningsih
Jurnal Buletin Al-Ribaath Vol 19, No 1 (2022): Buletin Al-Ribaath
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/br.v19i1.3552

Abstract

Tujuan Pengabdian untuk menciptakan standarisasi diversifikasi produk gula aren menjadi gula semut dengan memanfaatkan teknologi berupa mesin kristalisasi gula semut. Penggunaan teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan produksi olahan gula semut yang berstandarisasi, sekaligus melakukan perubahan strategi pemasaran terhadap produk gula semut yang dihasilkan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara penyuluhan mengenai pentingnya standarisasi produk untuk meningkatkan daya saing. Memfasilitasi proses perizinan usaha dari Dinas Kesehatan, dan pendampingan langsung terhadap mitra usaha. Hasil dari pengabdian ini, mitra dapat merasakan kemudahan dalam melakukan proses produksi sehingga terjadi peningkatan kapasitas produksi gula semut. Sementara pendampingan yang dilakukan menujukkan hasil mitra dapat mengoperasikan mesin kristalisasi gula aren menjadi gula semut sehngga dapat menghasilkan gula semut sebanyak 20 kg dari 30 liter gula aren cair. Disamping itu, mitra memiliki nilai tambah dari kemasan dan merk yang sudah dibuatkan sehingga produk gula semut memiliki citra merk yang mudah dikenal di pasaran.
Kajian Kepatuhan Pemerintah Daerah atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Aceh (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan) Dewi Rosa Indah; Syukriy Abdullah; Afrah Junita; Heru Fahlevi
Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 6 No 1 (2017): JURNAL MANAJEMEN dan KEUANGAN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.473 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mematuhi peraturan perundang-undangan terkait alokasi minimal untuk sektor kesehatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang mengumpulkan data melalui kuesioner, focus group discussion (FGD) dan wawancara yang melibatkan tim anggaran dalam periode waktu April-Juni 2016. Lokasi Penelitian yaitu di Dinas kesehatan di 7 Pemda diantaranya Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah telah mematuhi peraturan alokasi dan defisit maksimal pada saat penyusunan APBD walaupun tidak mudah. Efisiensi, efektivitas dan manfaat program/kegiatan yang diusulkan dapat dipertanyakan karena terdapat perbedaan kapasitas, permasalahan, sarana/prasarana,dan kebutuhan anggaran dinas pendidikan terkait dengan alokasi minimal tersebut.
PENGARUH FISCAL STRESS DAN LEGISLATURE SIZE TERHADAP EXPENDITURE CHANGE PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA Junita, Afrah; Abdullah, Syukriy
Jurnal Akuntansi Vol 20, No 3 (2016): September 2016
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.805 KB) | DOI: 10.24912/ja.v20i3.10

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of fiscal pressure (fiscal stress) and the size of the legislature (Legislature size) to change the budget at the district and city in North Sumatra. Results obtained from the model predictions showed that statistically, fiscal pressures negatively affect regional budget changes, while the magnitude of the effect is the opposite legislature. These results suggest that changes in the budget is very important in responding to the magnitude of the reception and the number of board members reflect the interests that must be accommodated in the adjustment state budget.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah Afrah Junita
Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 4 No 2 (2015): JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.784 KB)

Abstract

Dalam budgeting process, perubahan anggaran (rebudgeting) merupakan hal yang lazim terjadi dan merupakan faktor penting di pemerintahan daerah (Forrester & Mullins, 1992). Sebagai kelanjutan dari proses anggaran, rebudgeting harus menjadi sarana dimana pemerintah dapat memenuhi tujuan yang bervariasi dan bahkan bertentangan dengan penganggaran, termasuk kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, dan fleksibilitas serta prediktabilitas (Wildavsky, 1988). Rebudgeting merupakan komponen integral dari keseluruhan proses anggaran, yang diambil dari anggaran asli dengan tujuan untuk melakukan perbaikan untuk meningkatkan anggaran asli (Rubin, 1990). Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan
PARLIAMENT OVERSIGHT ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT: An Empirical Evidence Abdullah, Syukriy; Junita, Afrah; Reza, Mirza Khairul; Mautia, Tuti
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 5, No 3 (2020): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/reaksi.v5i3.11687

Abstract

The purpose of this study is to explain the effect of the Political Background (PB) and Regulation Understanding (RU) on the Local Financial Oversight (LFO) by the Local House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) of Pidie Regency, Aceh, moderated by Public Accountability (PA) and the Public Transparency (PT). Agency perspective is used to explain the phenomena and problems studied. Respondents in this study were 32 members of the DPRD involved in LFO and primary data obtained from questionnaires distributed to them. The model used is multiple linear regression with moderating. The results showed that PB had an effect on LFO, while the RU variable had no effect. Another finding is PT moderates the relationship PB with LFO. Key words: local financial oversight, political background, local government budget, public accountability, public transparency, agency theory.
PETA JALAN SMART BUMDes: TATA KELOLA MANAJEMEN DAN KEUANGAN GO DIGITAL Afrah Junita; Tuti Meutia; Riny Chandra
Global Science Society Vol 3 No 1 (2021): Global Science Society (GSS) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM dan PM Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/gss.v3i1.2621

Abstract

-Village-Owned Enterprise (BUMdes) “Mitra Usaha Mandiri” Gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama District is an organization that was only established in 2015. The formation of BUMdes Mitra Usaha Mandiri is a form of village government efforts to increase the village's original opinion and improve the livelihood of Meurandeh Dayah villagers. However, without good management and support from the government and the community, the hope of making this BUMdes a SMART BUMDes and locomotype of the village economy cannot be realized. On the other hand, the sustainability of BUMDes will be very much determined by how BUMDes administrators can carry out management and financial management, so that the BUMDes road map to SMART BUMDes can be realized. This Community Service aims to assist BUMDes administrators in carrying out management and financial management by using the mentoring method for the results of the training that BUMDes administrators will undertake. This service program is expected to foster a good understanding of good digital-based management and financial governance.
Penetapan Biaya Standar dan Analisa Penyimpangan Biaya Produksi (Suatu Kajian Pustaka) Afrah Junita
Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.618 KB) | DOI: 10.33059/jensi.v1i1.396

Abstract

Pengendalian yang efektif akan dapat direncanakan apabila ada perencanaan yang baik, sebab dalam perencanaan sudah terdapat standar-standar yang dipergunakan. Sebelum perusahaan menjalankan usahanya diperlukan adanya perencanaan atas seluruh kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Pengendalian juga diasumsikan telah ditetapkannya suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur pelaksanaan. Apabila perusahaan telah dapat melaksanakan biaya produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka perusahaan akan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang sesuai, dan dapat menentukan harga pokok produksi yang relatif rendah produk perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk bersaing di pasar. Sistem biaya standar merupakan suatu media yang sesuai dengan pimpinan untuk mengawasi biaya produksi. Denganmemakai sistem ini manajemen dapat menganalisa apakah biaya produksi yang sebenarnya sama diatas atau di bawah biaya standar yang telah ditetapkan. Sistem ini juga menbantu pimpinan dalam menjalankan fungsi perencanaan.
Perubahan Anggaran, Partisipasi Anggaran, dan Gaya Kepemimpinan Pada Pemerintah Daerah (Bukti Empiris dari Perspektif Goal-Setting pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Aceh) Afrah Junita
Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.546 KB) | DOI: 10.33059/jensi.v2i2.938

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Partisipasi Anggaran dan Gaya Kepemimpinan terhadap Perubahan Anggaran pada unit kerja pemerintah daerah di Aceh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden dari SKPD pada 18 (delapan belas) pemerintah daerah kabupaten/kota dengan jumlah kuesioner terkumpul sebanyak 110 dari 150 yang dibagikan. Data dianalisis menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran SKPD