Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.513

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Mimbar Administrasi Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Jurnal Media Administrasi

Aris Toening Winarni

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Author-ID : 3090881

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAN PENGAWASAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH SEKECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA Achmad Rifai; Aris Toening Winarni
Mimbar Administrasi Vol 17, No 2 (2020): MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : FISIP UNTAG Semarang

AbstractThis study is aimed at determining the implementation of supervision and the factors that hinder the implementation of supervision of Program Indonesia Pintar (PIP) in schools in Todanan sub-district. This research employed Countenance Stake model which involves Antecedents, Transactions, and Outcomes aspects. The research subjects were 15 school principals. Data were collected using observation and interview techniques. Descriptive qualitative technique was used to analize the data.The results of this study are: 1) antecedents, supervision does not run well, schools do not establish school-level PIP implementing committees, 2) transactions, supervision had been carried out, without clear job description. The school principal as the person in charge of all school activities acts normatively as a supervisor in the implementation of PIP. 3) outcomes, the supervision of the use of funds is only limited on a suggestion to use PIP funds according to the instructions. There is no responsibility regarding the supervision of PIP. Inhibiting factors for supervision of PIP in schools in Todanan sub-district, namely: 1) Lack of socialization of the school’s roles by related parties. 2) Schools are not required to take responsibility related to the implementation of PIP so that supervision at the school level does not run well.Keywords: Evaluation, Supervision, Program Indonesia Pintar.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar di Sekolah sekecamatan Todanan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan model Countenance Stake yang meliputi Aspek Antecedents, Transactions, dan Outcames. Subjek penelitian adalah 15 Kepala Sekolah. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisa data menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil penelitian ini yakni: 1) antecedents, pengawasan tidak berjalan dengan baik, sekolah tidak membentuk panitia pelaksana PIP tingkat sekolah, 2) transactions, pengawasan telah dilakukan, tanpa penugasan yang jelas. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah bertindak secara normatif sebagai pengawas dalam pelaksanaan PIP. 3) outcomes, Pengawasan pemanfaatan dana hanya berupa himbauan untuk memenfatkan dana PIP sesuai petunjuk. Tidak ada pertanggungjawaban apapun terkait pengawasan PIP. Faktor Penghambat Pengawasan Program Indonesia Pintar di sekolah Kecamatan Todanan yakni 1) Kurangnya sosialisasi peran sekolah oleh pihak terkait. 2) Sekolah tidak dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan PIP sehingga pengawasan di tingkat sekolah tidak berjalan.Kata kunci: Evaluasi, Pengawasan, Program Indonesia Pintar.

KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA) Rahmad Purwanto Widiyastomo; Aris Toening Winarni
Mimbar Administrasi Vol 18, No 1 (2021): MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : FISIP UNTAG Semarang

Abstract The research objectives of the Study of Education Service Innovation for PopulationAdministration and Civil Registration in the City of Surakarta are. The objectives of theresearch on the study of innovation in population administration services and civilregistration in the city of Surakarta are (1) describe the innovation in populationadministration services and sivil regrestration, (2) describe the supporting factors forservice improvement and The type of research is a qualitative descriptive researchmethod. The results of the research show that the service innovation that has beenimplemented by the Department of Population and Civil Registration of the City ofSurakarta has brought good success to the performance of population administrationservices and civil disabilities in recording population data speed, child identity cards(KIA), integrated services, mobile car services, bringing closer to community andsupport the completeness of other service sectors, such as data on health, education,social and voter data for general elections and regional head elections.Kata kunci : population administrative service, quick winsAbstrak Tujuan penelitian Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipildi Kota Surakarta adalah (1) mendeskripsikan inovasi pelayanan administrasikependudukan dan pencatatan sipil (2) menggambarkan faktor-faktor pendukung peningkatan layanan dan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitianpenelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah membawa keberhasilan yangbaik bagi capaian kinerja pelayanan dengan hasil yang baik, yaitu capaian perekamandata kependudukan, kartu identitas anak, pelayanan terpadu, mobil keliling,mendekatkan pada masyarakat dan mendukung kelengkapan bidang-bidang layananlainnya, seperti data kesehatan, pendidikan, sosial dan data pemilih untuk pemilihanumum dan pemilihan kepala daerah. Kata kunci : administrasi kependudukan, pelayanan dan quick wins

Implementasi Program Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora Aris Toening Winarni; Munir Hery Santoso
Mimbar Administrasi Vol 18, No 1 (2021): MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : FISIP UNTAG Semarang

Abstract This study aims to determine the implementation of the Village Fund Allocation Program inTempurejo Village, Blora District, Blora Regency and the factors that hinder the implementationof the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency.This research is an implementation analysis study using a policy implementation modelaccording to George C. Edward III by using four variables that influence public policy, namely:(1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure. Theresearch subject is the Village Fund Allocation Executor. Data were collected usingobservation and interview techniques. The data analysis technique was carried out by usingqualitative descriptive analysis.The results of this study show that the implementation of the Village Fund Allocation Programin Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency in 4 aspects, namely 1) CommunicationAspects, In this aspect, the communication of the Village Fund Allocation Program inTempurejo Village is running well and has been implemented according to the technicalguidelines for program implementation. 2) Aspect of human resources. In this aspect, it isknown that the resources owned by Tempurejo Village are quite good in implementing thisprogram. 3) Disposition Aspect. In this aspect, it is known that the disposition aspect of Tempurejo Village in implementing this program is very good. 4) Aspect of BureaucraticStructure. In this aspect, it is known that the bureaucratic structure owned by TempurejoVillage in the implementation of this program runs well and is well coordinated. InhibitingFactors for the Implementation of the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village,namely 1) The delay in stipulating implementing regulations and technical guidelines for VillageFund Allocation from the District Government which causes ADD implementers to be unable toimmediately implement ADD as agreed upon. 2) There was a delay in reporting village fundsfrom other villages which caused delays in the distribution of village funds for all villages inBlora district.Keywords: Implementation, Village Fund Allocation.

DISKRIPSI PERMASALAHAN TANGUNG JAWAB SOSIAL LEMBAGA DAN PERUSAHAAN (TJLSP): SINERGITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN Honorata Ratnawati Dwi Putranti; Emiliana Sri Pudjiarti; Aris Toening Winarni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jpmsaintek.v1i4.59

Menggunakan data FGD Kota Tegal 17 November 2022, yang dihadiri oleh BAPEDA kota tegal, perwakilan -perwakilan dari pemerintah kabupaten, BAPEDA Kabupaten Tegal, Wirausaha, BANK, akademisi, Rumah sakit. Pengabdian dilakukan dengan wawancara dari berbagai perwakilan untuk menggali permasalahan tentang Tanggung jawab lembaga social dan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate social responsibility (CSR). Setelah mendapatkan hasil dari wawancara dilakukan analisa dengan menggunakan fishbone diagram dan hasilnya menunjukan bahwamasalah komunikasi diantara pemangku kepentingan masih kurang, kebudayaan dan sanksi menjadi coding yang harus diperhatikan dalam permasalaan tidak maksimalnya TJSLP yang selama ini telah dilakukan.komponen yang dibutuhkan dalam komunikasi terdiri dari Informasi SCR, Transparansi, Konsisten, Relevansi pribadi, Pesan yang disampaikan. Sebagai mediator adalah , Pengetahuan tentang CSR, Kepercayaan kepada CSR, Komitmen kepada CSR, Kelekatan hubungan dengan pemangku kepentingan

Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang) Maria Ermilinda; Rini Werdingsih; Aris Toening Winarni
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7592

Masalah semakin rumit saat terjadi peningkatan pada produksi sampah, sedangkan luasan pengelolaan sampah sempit, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Sampai dengan tahun 2019 produksi sampah mencapai 1.200 ton setiap harinya, sedangkan luasan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang tidak mengalami perkembangan, yakni 46 hektar. Tujuan penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitiannya adalah tahap implementasi kebijakan dalam mengelola sampah di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan hambatan yang tidak terlalu sulit, yakni aktivitas dalam mengumpulkan dan proses akhir. Kedua proses tersebut telah dilakukan, yakni pada tingkat warga masyarakat pada tahap pengumpulan, sebab tahap tersebut tergolong pemrosesan akhir yang dilakukan petugas dari pemerintah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebagai petugas yang mengurus penanganan sampah di TPA Jatibarang berupa pemupukan dan menangani limbah sampah sebelum dibuang ke alam. Petugas lainnya yang mengurus pemrosesan akhir ialah PT.Jatibarang yang melakukan pengolahan sampah (organik) menjadi pupuk. Dalam mendukung berjalannya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sangat perlu dukungan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai,. terhambat terlaksana antara lain disebabkan kekurangan SDM.

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM JOGO TONGGO DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Ito Marjuki Yuliyanto; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat adalah kerentanan ekonomi, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan. Prediksi sebuah studi menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan meningkat akibat Covid-19 dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini merupakan permasalahan dunia. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi Global oleh WHO. Tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat pada program Gubernur Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah Jawa Tengah telah menguarkan program Jogo Tonggo dalam menangani wabah Covid-19, namun faktanya hingga saat ini permasalahan belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat terhadab bahaya wabah Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas anggota Jogo Tonggo, adanya evaluasi dan pemilihan media sosial.

Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri Edy Dwi Purwanto; Harsoyo Harsoyo; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.472

Dampak negative akibat pandemic COVID-19 mengakibatkan krisis global di segala aspek bidang kehidupan seluruh Negara salah satunya di Indonesia, dampak tersebut melemahkan sector perekonomian yaitu penurunan permintaan dunia terhadap barang-barang eksport asli produk Indonesia, sehingga menyebabkan ledakan besar pengangguran. Sedangkan Produk Dalam Negeri merupakan katup penyelamat bagi industri produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang semula berorientasi eksport dan domestic, kini berbalik menjadi import alat kesehatan dan perbekalan farmasi berupa vaksin COVID-19. Selain dampak negative pandemic COVID-19 juga adanya dampak positife revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah “cyber physical system” yang melahirkan banyak perubahan hampir di semua sektor industri. Pengalihan dari cara konvensional menjadi serba internet dengan menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang membutuhkan serta memudahkan dalam jual beli barang/jasa. Era industrial 4.0 yang semakin cepat berkembang ini menjadi tantangan dan tuntutan bagi birokrasi untuk segera mereformasi mewujudkan e-government yang kreatif, inovatif, komunikatif dan transparan sehingga melahirkan berbagai layanan Pemerintah berbasis elektronik salah satunya adalah penerapan e-procurement atau yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang dapat dijadikan peluang bagi Produk Dalam Negeri dan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Online Terintegrasi Kabupaten Kendal “Dokar” Sebagai Pencapaian Reformasi Birokrasi Siti Ariningsih; Charis Christiani; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.473

Reformasi birokrasi adalah merupakan tuntutan masyarakat, birokrasi pemerintahan harus membuka dirinya menuju perubahan paradigma baru, salah satunya dengan berlakunya e-government. Dengan e government terjadi perubahan pelayanan kepada masyarakat yang semula bersifat konvensional sekarang bersifat modern. Hal ini sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi.

Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Billy Pradana; Alexius Sunaryo; Aris Toening W
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.

Co-Authors Achmad Rifai Alexius Sunaryo Billy Pradana Charis Christiani Edy Purwanto Emiliana Sri Pudjiarti Harsoyo Harsoyo Ito Marjuki Yuliyanto Maria Ermilinda Munir Hery Santoso Rahmad Purwanto Widyastomo Ratnawati Dwi Putranti Honorata Rini Werdingsih Siti Ariningsih

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search