Nina Herlina Lubis
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

REKONSTRUKSI KERAJAAN GALUH ABAD VIII-XV Lubis, Nina Herlina; Muhzin Z., Mumuh; Sofianto, Kunto; Mahzuni, Dade; Widyonugrohanto, Widyonugrohanto; Mulyadi, R.M.; Darsa, Undang Ahmad
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 1 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i1.5142

Abstract

The title of this research is Reconstruction of Galuh Kingdom in 8th-15thcentury. Issue that will be studied is how to unravel the location of the capital and palace shape of Galuh Kingdom. To answer the issue is used the historical method which consists of four steps, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Result of this research is that the existence of Galuh Kingdom is a history, not a myth. Historical sources which support the many arguments of its existence including inscriptions, foreign news, ancient manuscripts, social facts and mental facts. In addition, the life of its existence as long as eight centuries shows that Galuh Kingdom is not just existent but also strong because it is supported by a variety of solid and coherent system. Concerning about the location of capital and shape of the Kingdom , it still needs to explore further. Judul penelitian ini adalah Rekonstruksi Galuh Raya di abad ke-8-15. Masalah yang akan dipelajari adalah bagaimana mengungkap lokasi dari bentuk modal dan istana Kerajaan Galuh. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa keberadaan Kerajaan Galuh adalah sejarah, bukan mitos. Sumber-sumber sejarah yang mendukung banyak argumen keberadaannya termasuk prasasti, berita asing, naskah kuno, fakta sosial dan fakta mental. Selain itu, kehidupan keberadaannya selama delapan abad menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh tidak hanya ada tapi juga kuat karena didukung oleh berbagai sistem yang solid dan koheren. Mengenai tentang lokasi ibukota dan bentuk Kerajaan, masih perlu untuk menjelajahi lebih lanjut. 
THE POLITICS OF THE SUNDANESE KINGDOM ADMINISTRATION IN KAWALI-GALUH Widyonugrahanto, Widyonugrahanto; Lubis, Nina Herlina; Muhzin Z., Mumuh; Mahzuni, Dede; Sofianto, Kunto; Mulyadi, R.M.; Darsa, Undang Ahmad
Paramita: Historical Studies Journal Vol 27, No 1 (2017): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v27i1.9187

Abstract

The focus of the study is the politics of the Sundanese Kingdom administration during a period when the power was centered in Kawali-Galuh. Astana Gede Kawali is a historical site that used to be the center of the Sundanese kingdom as solidly proven by the existence of a number of remaining historical plaques found in the site.  The study employed a four-step historical method that involved heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The main concept underlying the study is Montesquieu’s Division of Power, also known as the Trias Politica. In general, the politics of the Sundanese kingdom administration remained unchanged despite the shifts of the administrative center to Galuh, Kawali, and Pakuan. The Sundanese kingdoms actually adopted a unique concept called Tri Tangtu di Buana, according to which administrative power was distributed triadically among Prebu, Rama, and Resi. The concept of Tri Tangtu Buana is similar to that of Montesquieu’s Trias Politica, which is commonly adopted by today’s modern states. Penelitian ini adalah tentang politik pemerintahan Kerajaan Sunda ketika kekuasaan berpusat di Kawali-Galuh. Astana Gede Kawali adalah salah satu situs peninggalan bersejarah yang merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Sunda Kawali-Galuh. Beberapa prasasti tentang Kerajaan Sunda yang ditemukan disana adalah bukti keras tentang itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sejarah yang didalamnya terdapat empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Pembagian Kekuasaan Montesquieu yang terkenal dengan namaTrias Politica. Politik pemerintahan dalam kerajaan Sunda pada umumnya adalah sama walaupun pusat pemerintahannya berpindah pindah dari Galuh, Kawali dan Pakuan. Pemerintahan Kerajaan Sunda memiliki kekhasannya tersendiri dengan konsepnya Tri Tangtu di Buana yang didalamnya membagi kekuasaan pemerintahan dalam Prebu-Rama-Resi.Tri Tangtu di Buana ini memiliki kemiripan dengan pembagian kekuasaan yang terkenal dengan sebutan Trias Politica dari Montesquieu yang sekarang banyak digunakan dalam negara modern. 
Perkembangan Ronggeng Sebagai Seni Tradisi Di Kabupaten Pangandaran Lubis, Nina Herlina; Darsa, Undang Ahmad
PANGGUNG Vol 25, No 1 (2015): Kontribusi Seni Bagi Masyarakat
Publisher : LP2M ISBI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26742/panggung.v25i1.16

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan mengenai potensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Kabupaten Pangandaran yang dibiayai oleh Dikti tahun Anggar- an 2014. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana sejarah seni ronggeng itu? Apakah penyajian seni ronggeng tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan seni ronggeng? Untuk menjawab pertanyaan itu, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode sejarah karena penelitian ini dilaku- kan dalam perspektif historis. Dalam implementasinya, metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk keperluan analisis, tulisan ini dileng- kapi dengan konsep dan teori kesenian yang relevan dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya, kesenian ronggeng menunjukkan sifat sakral karena terkait dengan kepercayaan samanisme dan dalam perkembangannya, bergeser menjadi bersifat profan. Unsur-unsur negatif yang melekat dalam kesenian ronggeng, secara perlahan dihapus atau diubah sehingga dipandang tidak lagi melanggar norma sosial. Kata kunci: Pangandaran, ronggeng, sejarah, kesenian tradisional
Penca Existence among the Sundanese Yuniadi, Agusmanon; Lubis, Nina Herlina; Zakaria, Mumuh Muhsin
MIMBAR PENDIDIKAN Vol 3, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/mimbardik.v3i2.13948

Abstract

ABSTRACT: “Maenpo” is one of the pillars of culture so as to be one of the elements forming the character society in Cianjur, West Java, besides “ngaos” and “mamaos”. “Maenpo” is one of a stream of traditional martial arts that prefer the flavor, rather than physical violence. The flavors here means toying his opponents with the power of its moves, so that the opponents became frustrated. In this article will explain how the process of “maenpo” development since the Netherlands colonial rule until the Republic of Indonesia. For answers to that question, in the article used the method of history that consists of four steps, namely: heuristics, critique, interpretation, and historiography. The results of this study show that at the beginning of its development, “maenpo” grown in limited circumstances, namely the circle up (noblemen) of Sunda and Islamic boarding school. The “menak” (noblemen) of Cianjur mastered the “maenpo” not to be champions, but rather as one way of sharpening the ability it feels in understanding their relationship with God and his social environment. Also in the Islamic boarding schools’ environment, “maenpo”'s training as a means of developing the control of lust. Nevertheless, the development of “maenpo” relatively faster in the Islamic boarding schools environment compared to among the “menak” of Sunda in West Java, Indonesia.KEY WORD: Maenpo; Cianjur Regency; Sundanese Noblemen; Islamic boarding school; Cultivate a Sense. ABSTRAKSI: “Keberadaan Penca di Antara Orang Sunda”. “Maenpo” merupakan salah satu pilar budaya sehingga menjadi salah satu unsur pembentuk karakter masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, selain “ngaos” dan “mamaos”. “Maenpo” merupakan salah satu aliran seni bela diri tradisional yang lebih mengutamakan rasa, bukan kekerasan fisik. Rasa di sini berarti mempermainkan lawan dengan kekuatan jurus-jurusnya, sehingga lawan menjadi frustasi. Dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana proses perkembangan “maenpo” sejak masa penjajahan Belanda hingga masa Republik Indonesia. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan, dalam artikel ini digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian ini menujukan bahwa pada awal perkembangannya, “maenpo” tumbuh di lingkungan terbatas, yakni kalangan “menak” dan pesantren. Para “menak” Cianjur menguasai “maenpo” bukan untuk menjadi jawara, melainkan sebagai salah satu cara mengasah kemampuan rasa dalam memahami hubungan mereka dengan Tuhan dan lingkungan sosialnya. Juga di lingkungan pesantren, “maenpo” berkembang sebagai sarana pelatihan pengendalian hawa nafsu. Meskipun demikian, perkembangan “maenpo” relatif lebih cepat di lingkungan pesantren dibandingkan dengan di kalangan “menak” Sunda di Jawa Barat, Indonesia.KATA KUNCI: Maenpo; Kabupaten Cianjur; Menak Sunda; Pesantren; Mengolah Rasa.    About the Authors: Agusmanon Yuniadi is a Student of Doctoral Program at the Graduate School of Humanities Studies UNPAD (Padjadjaran University) Bandung, West Java, Indonesia. Prof. Dr. Nina Herlina Lubis and Dr. Mumuh Muhsin Zakaria are the Lecturers at the Department of History and Philology, Faculty of Humanities UNPAD Bandung. Authors correspondence: agusmanon@unpad.ac.id Suggested Citation: Yuniadi, Agusmanon, Nina Herlina Lubis Mumuh Muhsin Zakaria. (2018). “Penca Existence among the Sundanese” in MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, Volume 3(2), September, pp.103-112. Bandung, Indonesia: UPI [Indonesia University of Education] Press, ISSN 2527-3868 (print) and 2503-457X (online). Article Timeline: Accepted (July 3, 2018); Revised (August 17, 2018); and Published (September 30, 2018).
COAST, LOWLAND, AND HIGHLAND: A GEOGRAPHICAL UNITY IN SUPPORTING THE ECONOMY OF CIREBON FROM XIX-XX CENTURY Arovah, Eva Nur; Lubis, Nina Herlina; Dienaputra, Reiza; Nugrahanto, Widyo
Paramita: Historical Studies Journal Vol 28, No 2 (2018): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v28i2.14663

Abstract

Since 14th and 15th century, the kingdoms located among the islands of archipelago, including Cirebon, have involved in trading activities among the islands of archipelago or even international. Started from the fall of Majapahit and Demak kingdoms, the northern coastal areas of Java mostly are dominated by the rulers and Moslem traders. In 17th century, by the equal disintegration of traditional politics and taking over of the power of Cirebon Palace by VOC and the system and direction of policy which are made by the Dutch government, the sector-based trade in the coastal area of Cirebon becomes increasingly advanced and widespread. Started from the coastal area, in its development, the developing center trade becomes in hand with the developing of agricultural sectors in the lowlands and plantation in the highlands. By the historical method and structural approach from Fernand Braudel, this research is trying to explain Cirebon’s Geography as a synthesis that plays a role in Cirebon economic activity. No less important, archaeological evidences will be included as an attempt to identify the historical fact. Because in reality, the three regions (coastal area, agriculture and plantation) are a unity of the mutually bounded and have a reciprocal relationship in its contribution to the economic progress of the Dutch. Semenjak abad ke-14 dan ke-15, kerajaan-kerajaan yang terletak di kawasan pesisir Nusantara, termasuk Cirebon, telah terlibat dalam perdagangan antarpulau Nusantara maupun perdagangan antarnegara. Dimulai semenjak runtuhnya Majapahit dan kejayaan Demak, kawasan pantai utara Jawa hampir seluruhnya dikuasai oleh para penguasa dan pedagang muslim. Memasuki abad ke-17, bersamaan dengan disintegrasi politik tradisional dan pengambil-alihan kekuasaan keraton Cirebon oleh VOC serta pola dan arah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, sektor perdagangan yang berpusat di kawasan pesisir Cirebon menjadi semakin mengikat dan meluas. Dimulai dari kawasan pesisir, dalam perkembangannya pengembangan pusat perdagangan menjadi beriringan dengan perkembangan pertanian di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan struktur sebagaimana yang dilakukan Fernand Braudel, penelitian ini mencoba mendeskripsikan geografis Cirebon sebagai sebuah sintesa yang berperan besar dalam kegiatan ekonomi Cirebon. Karena dalam kenyataannya tiga kawasan di atas merupakan suatu kesatuan yang saling terikat dan memiliki hubungan timbal balik dalam sumbanganya terhadap perkembangan ekonomi Hindia Belanda. 
EXISTENCE OF SHIA IN INDONESIA BETWEEN TRADITION AND POWER OF GOVERNMENT Iryana, Wahyu; Lubis, Nina Herlina; Zakaria, Mumuh Muhsin; Sofianto, Kunto
Paramita: Historical Studies Journal Vol 28, No 2 (2018): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v28i2.12912

Abstract

The Shia movement in Indonesia until now still exists. Thus, the raised question is why Shia can exist in Indonesia. The formulation of the problem in this study is what traditions can make Shia exist until now? What is the concept of leadership in Shia? What are the Shia tactical organizations to drive Shia? The research method used is historical research methods, namely doing data collection (heuristics), selecting data (criticism), reviewing and analyzing (interpretation), and writing history (historiography). The results of the study can be concluded that the traditions often carried out by Shiites including Ahlulbait, Al-Bada', Ashura, Imamah, ‘Ishmuh, Mahdawiyah, Marja'iyah, Raj'ah, Taqiyah, Tawasul, Tawalli and Tabarri. Leadership theory in Islam, in essence the theory of leadership or power in Islam has two different conceptions, the first, the conception of Imammah (leadership according to Shia specifically Sy'ah Imammah) and second, the conception of the caliph (leadership according to Sunni (Ahussunnah Wal Jamaah). The largest Shia tactical organizations in Indonesia are IJABI and ABI. Gerakan Syiah di Indonesia hingga saat ini masih ada. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan adalah mengapa Syiah bisa ada di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tradisi apa yang dapat membuat Syiah tetap ada sampai sekarang? Apa konsep kepemimpinan di Syiah? Apa organisasi taktis Syiah untuk mendorong Syiah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yaitu melakukan pengumpulan data (heuristik), memilih data (kritik), mengkaji dan menganalisis (interpretasi), dan menulis sejarah (historiografi). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi-tradisi sering dilakukan oleh kaum Syiah termasuk Ahlulbait, Al-Bada ', Ashura, Imamah,' Ishmuh, Mahdawiyah, Marja'iyah, Raj'ah, Taqiyah, Tawasul, Tawalli dan Tabarri. Teori kepemimpinan dalam Islam, pada intinya teori kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam memiliki dua konsepsi yang berbeda, yang pertama, konsepsi Imammah (kepemimpinan menurut Syiah khusus Sy'ah Imammah) dan kedua, konsepsi khalifah (kepemimpinan menurut Sunni (Ahussunnah Wal Jamaah). Organisasi taktis terbesar di Indonesia adalah IJABI dan ABI. 
REKONSTRUKSI KERAJAAN GALUH ABAD VIII-XV Lubis, Nina Herlina; Muhzin Z., Mumuh; Sofianto, Kunto; Mahzuni, Dade; Widyonugrohanto, Widyonugrohanto; Mulyadi, R.M.; Darsa, Undang Ahmad
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 1 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i1.5142

Abstract

The title of this research is Reconstruction of Galuh Kingdom in 8th-15thcentury. Issue that will be studied is how to unravel the location of the capital and palace shape of Galuh Kingdom. To answer the issue is used the historical method which consists of four steps, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Result of this research is that the existence of Galuh Kingdom is a history, not a myth. Historical sources which support the many arguments of its existence including inscriptions, foreign news, ancient manuscripts, social facts and mental facts. In addition, the life of its existence as long as eight centuries shows that Galuh Kingdom is not just existent but also strong because it is supported by a variety of solid and coherent system. Concerning about the location of capital and shape of the Kingdom , it still needs to explore further. Judul penelitian ini adalah Rekonstruksi Galuh Raya di abad ke-8-15. Masalah yang akan dipelajari adalah bagaimana mengungkap lokasi dari bentuk modal dan istana Kerajaan Galuh. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa keberadaan Kerajaan Galuh adalah sejarah, bukan mitos. Sumber-sumber sejarah yang mendukung banyak argumen keberadaannya termasuk prasasti, berita asing, naskah kuno, fakta sosial dan fakta mental. Selain itu, kehidupan keberadaannya selama delapan abad menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh tidak hanya ada tapi juga kuat karena didukung oleh berbagai sistem yang solid dan koheren. Mengenai tentang lokasi ibukota dan bentuk Kerajaan, masih perlu untuk menjelajahi lebih lanjut.Â