Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
H.S Tisnanta
Universitas Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kebijakan Resettlement Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Lampung Selatan Thio Haikal Anugerah; Muhammad Akib; H.S Tisnanta
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.830

Abstract

Artikel ini menganalisis pelaksanaan kebijakan resettlement bagi masyarakat korban bencana alam tsunami di Lampung Selatan yang terjadi pada Desember 2018 lalu. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi empat tahapan yaitu: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dua tahapan di awal dibuat sebelum adanya bencana (prabencana), tanggap darurat dilakukan saat terjadinya bencana, dan rehabilitasi dilakukan pascabencana. Dalam konteks bencana tsunami di Lampung Selatan pada 2018 silam, salah satu kebijakan pascabencana yang dilakukan adalah resettlement. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati No. B/613.1/VI.02/HK/2019. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa kebijakan resettlement ini dilakukan pada 4 kecamatan yang telah ditentukan yakni Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Katibung. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang dipindahkan, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi.
Implementation of Death Penalty Crime: Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights Henry Yoseph Kindangen; H.S Tisnanta; Djoko Priyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no3.2669

Abstract

Extradition and prosecution are cornerstones of international law cooperation’s enforcement to prevent immunity from criminal responsibility, especially regarding the refusal to extradite nationals. The principle’s implementation in its development is influenced by the trend from abolitionist countries to refuse the requests for Mutual Legal Assistance in criminal matters (MLA) related to death penalty crimes. Guarantees from requesting the state not to impose death penalty sentences needs to implement nationality jurisdiction if the state refuses to extradite its citizens to another country. Countries that impose death penalty demonstrate that the nationality principle is very successful in investigating crimes committed abroad, whereas countries that have abolished the death penalty consider the nationality principle to be a violation of human rights. This paper focuses its discussion on the usefulness of Article 8 paragraph (5) of the Criminal Code Draft, which regulates the exceptional nature of the death penalty in the nationality principle’s implementation. This paper concludes that the exceptional nature of the death penalty in nationality principles' implementation is regulated in Article 8 paragraph (5) of the Criminal Code Draft. This Article elaborates that a country of hindered crime could prevent MLA requests from Indonesia related to death penalty crimes based on its international obligations and the perspective of human right. This research uses a normative approach and pragmatic-descriptive analysis.
Co-Authors Djoko Priyono Henry Yoseph Kindangen Muhammad Akib Thio Haikal Anugerah