Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law
Sudiarto, Sudiarto
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Legal Protection Concerning Domestic Flights Passengers of Air Transport Services Sudiarto Sudiarto; Budi Sutrisno
Unram Law Review Vol 4 No 1 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i1.106

Abstract

The aims of this paper is to discuss and analyze the legal protection concerning air transport consumers on domestic flights. The method using normative method with statute approach and conceptual approach. The results of this paper is to discuss the particular regulations on special facilities for disabilities, elderly, children under the age of 12 years and the patient are not found under the domestic flights regulation in Indonesia. The procedure in obtaining compensation to passengers who passed away because of the aircraft accident is extremely complicated. In addition, the compensation to passengers caused by the flight delays have not been optimally implemented.
Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika Widodo Dwi Putro; Amiruddin Amiruddin; Sudiarto Sudiarto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.1058

Abstract

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI LELANG ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA SERTIFIKAT GANDA Ni Ketut Devy Ratna Sari; Sudiarto Sudiarto; Djumardin Djumardin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.543 KB) | DOI: 10.29303/ius.v5i2.462

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum pembeli lelang dari pelaksana lelang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli lelang untuk mempertahankan hak keperdataan atas obyek lelang; Menurut peneliti; (1) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 83/Pdt.G/2008/PN/Dps, pemenang lelang membeli tanah berdasarkan sertifikat yang semestinya telah dimusnahkan dan karena sertifikat tersebut cacat secara hukum, maka pembeli lelang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara sertifikat ganda yaitu perlindungan hukum secara represif, sehingga dapat memberikan perlindungan yang secara nyata; (2) bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli lelang dalam perkara sertifikat ganda pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor No.83/Pdt.G/2008/PN.Dps adalah upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Hirsanuddin Hirsanuddin; Sudiarto Sudiarto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.890

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang adanya ketidak pastian perlindungan hukum bagi kreditur melalui Parate Executie obyek hak tanggungan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriftif kualitatif. Berdasarakan hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan bagi kreditur dalam eksekusi hak tanggungan sangat lemah karena tidak sesesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUHT yang menentukan kreditur dapat melakukan pelelangan sendiri jika dalam APHT dicantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT). Di samping itu kantor lelang negara tidak bersedia melaksanakan lelang obyek hak tanggungan dengan alasan harus ada fiat dari ketua pengadilan negeri, karena berdasarkan penjelasan umum UUHT angka 9 jo penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT ditentukan bahwa prosedur pelaksanaan executie harus berdasarkan Pasal 224 HIR yang harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi kreditur, karena adanya penambahan biaya dan waktu executie yang lama.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Udara Pada Penerbangan Domestik Sudiarto Sudiarto; Hasan Asy'ari
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.831 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.212

Abstract

Tujuan penelitian ini dalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan udara atau konsumen pada penerbangan domestik. Metode yang digunakan adlaah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa peraturan mengenai pemberian fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun serta orang sakit tidak ditemukan dalam penerbangan domestik di Indonesia. Prosedur untuk mendapatkan ganti kerugian kepada penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara sangat berbelit-belit. Selain itu hasil ganti kerugian kepada penumpang yang disebabkan karena keterlambatan penerbangan belum optimal dilaksanakan.
Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Desa Bagek Polak Sudiarto Sudiarto; Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.32

Abstract

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDES, merupakan hak otonomi yang dimiliki oleh Desa, sebagai wadah dan tempat mengembangkan potensi Desa dan meningkatkan mutu ekonomi dan pembangunan suatu Desa, pengaturan BUMDES sendiri diatur dan terafiliasi dalam Undang-Undang Desa maupun peraturan terkait dengan Pemerintahan Desa. Namun keberadaan BUMDES belum familiar di berbagai Daerah, salah satunya di wilayah Lombok Barat. salah satu Desa yang keberadaan BUMD masih belum maksimal adalah Desa Bagek Polak, Labuapi, Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode normative empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dari hasil penulisan didapatkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat sendiri keberadaan BUMDES masih sanga minim, hal ini terlihat dari jumlah Desa adalah 119 , dengan jumlah BUMDES sebanyak 58 Desa, diantaranya 58 Desa yang memiliki BUMDES namun hanha 32 yang aktif, sedangkan yang lain kurang bahkan tidak aktif, dimana 40 % bentuk usaha simpan pinjam, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES masih belum banyak diminati oleh masyarakat.
Peran Hukum Hki Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady; Sudiarto
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian dan pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan dan membedah peranan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa khususnya di Desa Gegerung Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan metode normatif dan empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas karya intelegensi dan olah pikir seseorang terhadap barnag/jasa yang dipasarkan dan memiliki nilai yang ekonomis. Banyak potensi yang dimiliki Desa untuk mengembangkan diri dan mendukung sektor pariwisata. Banyak produk desa yang diperkenalkan kepada pasar namun terhenti hanya sampai produksi dan pemasaran saja, padahal banyak produk yang memiliki ciri khas dan nilai pembeda dengan produk lainnya. Hukum Kekayaan Intelektual memiliki banyak jenis dan peranannya dapat meningkatkan identitas dan nilai jual produk jika mendapatkan pengakuan dan labelisasi dalam bentuk merek, indikasi geografis, paten maupun rahasia dagang. Namun masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya melakukan pemberdayaan produk barnag/jasa untuk kemudian didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI melalui Kemenkumham di daerah.
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram Sudiarto Sudiarto; Kurniawan Kurniawan; Hayyanulhaq Hayyanulhaq
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menjawab kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemilikan rumah bersubsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah dengan cara mencicil melalui bank. Bahkan, pemberian KPR bersubsidi mengalami kredit macet akibat kurangnya kehati-hatian bank dalam melakukan analisis sebelum pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data primernya, khususnya dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet dalam pemberian KPR bersubsidi, maka bank sebagai kreditur harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit dalam menyetujui pengajuan kredit yang diajukan. Prinsip kehati-hatian bank berupa prinsip 5 C yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi perekonomian.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG EXECUTIE OBYEK JAMINAN FIDUCIA DI DESA GELOGOR KABUPATEN LOMBOK BARAT Hirsanuddin; Sudiarto; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Abdi Insani Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v8i1.387

Abstract

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Fidusia “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusi Permasalahan yang sering muncul pada kasus ini adalah apabila debitor tidak memberikan benda jaminan secara sukarela, kreditor seringkali melakukan tindakan paksa untuk mengambilnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika mengalami hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Masyarakat gelogor kurang mendapat informasi mengenai executie obyek jaminan fiducia. Hal ini dapat terlihat dari antusian masyarakat dalam memberikan pertanyaan terkait meteri yang kami berikan. mereka tidak mengatahui akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakan kewajibannya pada bank. Sehingga banyak dari pemberi fidusia yang menggadaikan emasnya pada lembaga penggadaian dengan tujuan mengembalikan pinjaman yang menunggak tersebut. Serta masyarakat juga kurang memahai akibat lain dari tidak dilaksanakan kewajiban dari pemberi fidusia, yaitu barang jaminan, berupa benda bergerak dilelang oleh lembanga perbankan, melalui Kantor Lelang Negara. Sehingga dapat di desa gelogor perlu diadakan penyuluhan hukum yang berkelanjutan untuk tema yang seperti ini
Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan Aris Munandar; Sudiarto Sudiarto; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.53

Abstract

Pada dasarnya saham merupakan bukti penyetoran modal kepada perseroan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam sebuah perusahaan (perseroan) terdapat beberapa jenis-jenis saham, yakni : (a). saham atas unjuk; (b) saham atas nama. Pengertian saham atas unjuk yang lazim dinamakan dengan bearer stocks, Pada saham atas unjuk, secara fisik tidak tertulis nama pemiliknya, Sedangkan saham atas nama yang lazim dinamakan juga dengan registered stocks adalah Pada saham atas nama, pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas/lembar saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang- undangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Konsep saham atas nama dalam suatu Perseroan khusnya dalam Perseroan Terbatas adalah saham atas nama dan pemiliknya didaftarkan pada daftar pemegang saham. Menurut UUPT, harta kekayaan masing-masing suami atau istri akan menjadi modal saham PT tetap berasal dari harta kekayaan pribadi masing-masing, dan menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri yang namanya tertera pada sertifikat saham atas nama tersebut.
Co-Authors Adina Pravita Putri Ahmad Adhitya Pratama Ahmad Zuhairi Amiruddin Amiruddin Anwar Hidayat Aris Munandar Budi Sutrisno Djumardin Djumardin Fadilatul Layali Firman Firman Fitrahady, Khairus Febryan Hasan Asy'ari Hirsanuddin Hirsanuddin Hirsanuddin Kurniawan Kurniawan Lalu Wira Pria Suhartana Lalu Wira Pria Suhartana Muhammad Arba Ni Ketut Devy Ratna Sari Silvia Handayani Zuhairoh ul-Haq, Hayyan Wahyu Hidayatirrah Widodo Dwi Putro Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan