Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law
Lalu Wira Pria Suhartana
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

 1 
PEMBATALAN MEREK ANTARA PT. NATURAL NUSANTARA DAN SUDIRMAN DKk (STUDI PUTUSAN MA NOMOR: 107/Pdt.Sus-HKI/2019) Erika Puspitasari; Muhammad Sood; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Education and Development Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.753 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertimbangan Dirjen HKI mengeluarkan merek Crystal X di kelas barang/jasa 3 milik Sudirman setelah dikeluarkannya merek Crystal X dikelas barang 10 milik PT. Natural Nusantara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini pertama pertimbangan Dirjen HKI mengeluarkan merek di kelas 3 yaitu segala syarat dan prosedur pendaftaran merek telah terpenuhi. Serta merek milik Sudirman berbeda kelas/jenis dengan merek Crystal X milik PT. Natural Nusantara. Kedua, landasan argumentasi (ratio decidendi) hakim yaitu Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 76 ayat (1), serta Pasal 77 ayat (1) dan (2). Ketiga, implikasi dari putusan tersebut bagi Sudirman merek Crystal X di kelas 3 tidak boleh dipergunakan karena terbukti melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, dan bagi PT. Natural Nusantara juga tetap tidak dapat menggunakan merek Crystal X di kelas 10, untuk produk sabun kelas 3, sebagaimana produk yang dipasarkan maka pilihannya adalah PT. Natural Nusantara harus mendaftarkan merek Crystal X di kelas 3 agar sesuai dengan produk yang dipasarkan atau mengganti produk yang dipasarkan selama ini (sabun) dengan barang/produk kelas 10.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN ONLINE Muhammad Hutomo; Kurniawan .; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Education and Development Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.998 KB)

Abstract

Perkembangan layanan kesehatan berbasis digital di Tanah Air kini semakin marak. Hal ini menjadi kemajuan yang positif di bidang kesehatan karena akses yang lebih mudah bagi pasien terhadap informasi kesehatan. Konsultasi dokter melalui media online merupakan hal baru, penelitian ini menitikberatkan pada penyelenggaraan konsultasi dokter melalui media online di Indonesia dimana mereka tunduk dan wajib mematuhi UU IT, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran dan undang-undang terkait lainnya dan peraturan. Dan juga terkait dengan perlindungan pasien dalam hal ini sebagai konsumen pelayanan kesehatan secara online dengan tidak mengabaikan perlindungan dari pelaku usaha yang juga memberikan pelayanan berdasarkan konsep kontrak terapeutik. Dan terkait kewajiban pemilik aplikasi dengan dokter rekanan bagi pasien yang dirugikan oleh pengguna jasa perlu diperhatikan. Dengan harapan bentuk pelayanan kesehatan online ini akan diberikan relevansi tersendiri dalam menjalankan praktek operasinya.
PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM I Gede Angga Permana; Muhaimin .; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.621 KB)

Abstract

Pembetukan Koperasi pada hakikatnya dimaksud untuk dapat melayani kebutuhan semua anggota pada tingkat terbaik, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang beragam. Tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu, Untuk menganalisis bentuk pendirian akta koperasi. Untuk menganalisis peranan notaris dalam pendirian koperasi. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pendirian koperasi sebagai badan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum dogmatis. Hasil peneltiain dari tesis ini pertama, Bentuk akta pendirian koperasi dalam hal ini adalah akta otentik yaitu berupa akta notaris. kedua Peranan Notaris dalam membuat akta pendirian koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik dalam bentuk akta notaris, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Ketiga Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dimana Notaris berhak bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan tentang akta yang telah dibuatnya.
PERUBAHAN BIDANG USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL Dewi Masitah; Aris Munandar; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.357 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal asing akibat atau dampak hukum dari diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa perubahan bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diantaranya mengenai ketentuan baru yang menyatakan bahwa semua bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal pada dasarnya terbuka kecuali bidang usaha tersebut secara ekplisit dinyatakan tertutup atau merupakan bagian bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya terobosan terbaru yang sangat terlihat dalam Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah dengan diciptakannya konsep bidang usaha prioritas. Selain itu, kemudahan untuk masuk dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia yang cukup dirasakan adalah dengan adanya pengurangan pembatasan pada bidang usaha yang dapat dijajaki oleh penanam modal. 2) Akibat hukum atau dampak dari diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yaitu: Pertama, Dampak Positif, yaitu: a) Transfer Ilmu Pengetahuan dan Alih Teknologi, b) Peningkatan Pendapatan Negara dan Daerah, c) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, d) Perkembangan Industri Indonesia, e) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), f) Penyerapan Tenaga Kerja. Kedua, Dampak Negatif yaitu: a) Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan, b) Ketergantungan Ekonomi dengan Negara Lain, c) Terbukanya Beberapa Sektor Penting.
Co-Authors Ahmad Zuhairi Aris Munandar Dewi Masitah Diman Ade Mulada Erika Puspitasari Gannis Indra Setyawan I Gede Angga Permana I Gusti Ayu Marchelia Yusa I Nyoman Wira Candra Ibnu Rato Karunia Kurniawan . Kurniawan Kurniawan M. Arba M. Wahyu Zamani Made Aprilia Lestari Moh. Sood Muhaimin Muhaimin Muhammad Hutomo Muhammad Sood Ni Kadek Ayu Arini Sahnan Sahnan Sudiarto, Sudiarto ul-Haq, Hayyan Usman Usman Wisudawan, I Gusti Agung Zainal Asikin