Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
Pentingnya Itsbat Nikah Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak di Desa Kekeri Kec. Gunungsari Zunnuraeni; Syamsul Hidayat; Diangsa Wagian; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah-tengah masyarakat, perkawinan di bawah tangan masih sering terjadi. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan para pihak yang melakukan perkawinan tersebut namun juga anak keturunan mereka terutama ketika terjadi perceraian, sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan, sengketa warisan dan sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami pentingnya itsbat nikah. Persoalan isbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lubis Lubis
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.44

Abstract

Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah merupakan salaha satu desa yang sedang giat melakukan pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Pembangunan tersebut dananya antara lain diperoleh dari Bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat. Program Bantuan dana desa ini jumlahnya cukup besar hingga rentan untuk diselewengakan. Tindakan penyelewengan penggunaan keuangan ini dalam hukum kemudian disebut sebagai tindak pidana korupsi. Unsur utama dari tindak pidana korupsi ini adalah adanya kerugian keuangan negara. Namun, ada juga kasus korupsi bantuan dana desa terjadi karena kesalahan pengelolaan keuangan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentana pencehana tindak pidana korupsi dana desa
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana