Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law
ul-Haq, Hayyan
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan, Pengggabungan, peleburan, dan Pembubaran BUMD Lalu Wira Pria Suhartana; Moh. Sood; Lalu Muhammad Hayyan ul Haq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.889

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan DPRD dalam pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran BUMD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statute, conceptual dan case study. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan caraidentifikasi, inventrisasi, klasifikasi, dengan teknik analisis yang bersifat deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi DPRD pada BUMD berkonsekuensi pada pelanggaran hukum, tapi kewenangan tersebut memiliki legalitas dan memperoleh legitimasi dalam konteks checks and balances, utk mengatasi hal itu diperlukan keterlibatan pihak lain yang memiliki integritas dan profesionalitas.
Pelaksanaan Perjanjian Franchise (Waralaba) Di Kota Mataram Aris Munandar; Lalu Muhammad Hayyanul Haq; RR. Cahyowati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.50

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penerapan aspek-aspek hukum franchise dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram dan Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian franchise (Waralaba) di Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Perjanjian franchise (waralaba) pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan (distribusi) barang.namun terdapat beberapa aspek hukum yang terkaityakni: Perjanjian tentang penggunaan merk dagang; Penggunaan Paten Perjanjian pemberian izin penggunaan Hak cipta Perjanian unruk merahasiakan sistem perdagangan sesuai Perjanjian franchise di Kota Mataram di dominasi oleh distribusi barang (Alfamart dan Indomart). Jika dilihat dari jenis produk usaha franchise (waralaba), maka jenis produk yang mendominasi perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram adalah produk makanan dan minuman. Pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram berjalan secara baik, para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian franchise sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dimana pihak franchisor tidak (belum) melaksanakan semua/seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, tetapi dapat diselesaiakan secara baik dengan musyawarah/mufakat diantara ke dua belah pihak franchisee dan franchisor.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat Budi Sutrisno; Kurniawan Kurniawan; Dwi Martini; Lalu Hayyan Ul Haq
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.48

Abstract

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undangundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi oleh narsumber dan peserta. Adapun hasil penyuluhan menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Gelogor baru mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk dalam penyelesaian sengketa di BPSK seperti yang di atur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, materi penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen diapresiasi sangat positif oleh masyarakat di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena dalam keseharian mereka selalu bertindak sebagai konsumen. Kemudian, Kegiatan penyuluhan ini memberikan pengetahuan hukum masyarakat mengenai bagaimana dan kemana menegakkan hak-hak konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha.
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram Sudiarto Sudiarto; Kurniawan Kurniawan; Hayyanulhaq Hayyanulhaq
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menjawab kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemilikan rumah bersubsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah dengan cara mencicil melalui bank. Bahkan, pemberian KPR bersubsidi mengalami kredit macet akibat kurangnya kehati-hatian bank dalam melakukan analisis sebelum pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data primernya, khususnya dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet dalam pemberian KPR bersubsidi, maka bank sebagai kreditur harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit dalam menyetujui pengajuan kredit yang diajukan. Prinsip kehati-hatian bank berupa prinsip 5 C yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi perekonomian.
Perlindunganhukum Bagi Nasabah Atas Lelang Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Hak Tanggungan Sudiarto Sudiarto; Muhammad Arba; Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2814

Abstract

This study aims to analyze the occurrence of an execution auction of collateralized mortgages unilaterally, to analyze the procedures and implementation of execution auctions, and to analyze legal protection for customers over auctions of mortgaged collateral. The approach methods used in this research are the legal approach (statue approach), the conceptual approach (conspetual approach). data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. Whereas the factors that led to the occurrence of a unilateral auction were because one of the parties defaulted on the agreed agreement. The factors that cause default are divided into two, namely, the first is internal factors and external factors. That the Mortgage Execution Auction Procedure consists of 3 procedures, namely the Pre Auction Procedure, the Auction Implementation Procedure, and the Minutes of Auction. That legal protection is divided into repressive legal protection and preventive legal protection. In the auction of the object of guarantee of Mortgage, the Bank has not provided protection to customers. When the auction offer for the object of the Guaranteed Mortgage is approved by the KPKNL, the Bank makes an announcement of the auction and in the bid offer that the object of the Guaranteed Guarantee will be auctioned, the customer can obtain legal protection against the losses he receives on the Mortgage which is offered at a price far from fair and reasonable value
Co-Authors Aris Munandar Budi Sutrisno Dwi Martini Kurniawan Kurniawan Kurniawan Kurniawan Lalu Wira Pria Suhartana Moh. Sood Muhammad Arba Rr. Cahyowati Sudiarto, Sudiarto