This Author published in this journals
All Journal Perspektif
Umi Enggarsasi
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i1.368

Abstract

In a modernization process, especially in economics, corporations have been convinced as a main characteristic of modern industry community. The extension role of corporations may arouse many distractions that discourage the economics development itself. In case of legal responsibility, corporations should have done illegal action referring to the regulations. The likely the most appropriate legal sanction for a corporation is economical and administrative sanction.
ANALISIS TERHADAP PERILAKU EKS NARAPIDANA WARGA YAYASAN MODJOPAHIT Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2092.386 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i3.219

Abstract

Yayasan Modjopahit dipersepsikan sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan sebanding dengan organisasi masyarakat lainnya sehingga keberadaannya oleh eks narapidana diharapkan dapat membantu rnengembalikan hak-haknya yang pernah hilang sewaktu menjadi narapidana dan kembali mendapat kepercayaan dari musyarakat. Sebelum menjadi warga Yayasan Modjopahit, perilaku masyarakat oleh eks narapidana dipersepsikan sebagai perilaku yang menganggu dan mengancam kelangsungan hidup mereka dan karenanya diberi makna yang negatip. Dalam keadaan yang demikian, perilaku eks narapidana merupakan reaksi negatip dari segala aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah menjadi warga Yayasan Modjopahit, perilaku masyarakat dipersepsikan sebagai perilaku yang kompromi dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan karenanya diberikan makna yang positip. Dalam keadaan yang demikian, maka perilaku eks narapidana warga Yayasan Modjopahit berlawanan dengan sewaktu sebelum masuk sebagai warga Yayasan Modjopahit, yaitu merupaka reaksi positip dari segala aksi yang dilakukan oleh masyarakat.
TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI LEMBAGA KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA Umi Enggarsasi; Atet Sumanto
Perspektif Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.874 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i4.201

Abstract

Detention pursuant to KUHAP is location or certain defendant in place by Investigator or public prosecutor or Judge with its stipulating, while reason to source the detention as arranged in Section 21 KUHAP mentioned that detention can be with the consideration for example, defendant felt concerned about to break away defendant felt concerned about will destroy eliminating evidence goods, and, defendant felt concerned about will again doing an injustice. Defendant can ask the detention deferment based on Section 31 KUHAP to police detention with the guarantee of money or people or on trust pursuant to condition determined, while such condition determined that is obliged to report, do not go out the house or town, and a period to detention deferment from defendant do not the inclusive of a period to prisoner status as arranged in KUHAP.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI SEGI BAKU MUTU LINGKUNGAN Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v1i2.594

Abstract

Upaya penegakan hukum lingkungan dengan memperhitungkan sifat Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai “kaderwet” yang perlu penjabaran lebih lanjut dalam seperangkat peraturan perundang-undangan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum harus ditunjang adanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur yang esensial untuk tertibnya hukum, sedangkan baku mutu lingkungan merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan untuk menentukan secara yuridis ada atau tidaknya pencemaran.
MODEL PERBAIKAN INTERAKSI HUMANIS PETUGAS DENGAN NARAPIDANA SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN Umi Enggarsasi; Sudahnan Sudahnan
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.3 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.170

Abstract

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa tujuan pembinaan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar. Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan keberhasilannya tergantung pada unsur struktur, substansi hukum, kultur yang ada di dalamnya, yang tercermin dalam keterpaduan petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat atau keluarga. Kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih sering terjadinya perkelahian, penganiayaan bahkan ada pembunuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga masih banyaknya residivis.Social system set forth in article 2 of Act No. 12 of 1995 concerning Corrections, which confirms that the purpose of the coaching is to form the citizen in our prisons become fully human, aware of the mistakes, improve themselves and not repeat the crime anymore, so may be welcomed back in the environment of the community, can be actively involved in building, and are able to live reasonably. Coaching against inmates in Correctional Institutions is its success depends on structural elements, the substance of the law, culture in it, which is reflected in the Correctional Officer alignment, prisoners, and community or family. The reality in the Penitentiary Institutions are still frequent fights, abuse, even murder in the correctional facility, is also still the number recidivists.
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Umi Enggarsasi; Atet Sumanto
Perspektif Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.645 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i2.136

Abstract

Remisi merupakan hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana apabila selama menjalani pembinaan berkelakuan baik. Remisi yang merupakan hak narapidana dapat ditambah apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan-perbuatan antara lain: Berbuat jasa kepada negara, dan Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, serta Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan remisi ada dalam beberapa peraturan yaitu: Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1995 tentang Ampunan Istimewa; Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah; Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara; dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan remisi terhadap narapidana diawali dari permohonan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap narapidana yang layak mendapatkan remisi berdasarkan hasil pembinaan terhadap narapidana. Keputusan remisi yang diberikan oleh Kepala Kanwil Hukum dan HAM didasarkan atas laporan Kepala Lembaga pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012.Remission is the right of inmates to get a reduction in crime when undergoing training during good behavior. Remission is the right of prisoners could be increased if the relevant deeds among others: Doing services to the state, and doing deeds that are beneficial to the country or humanity, as well as Perform the action that helps the activities Penitentiary. Remission arrangements in some of the rules are: Presidential Decree No. 174 year1999 concerning Remission; Minister of Law and Legislation Decree No. M.09.HN.02.01 year 1999 on the Implementation of Presidential Decree No. 174 of 1999; Minister of Law and Legislation Decree Number M.10.HN.02.01 year 1999 on Delegation of Authority granting Special Remission; Presidential Decree No. 120 year 1995 concerning the Special Forgiveness; Minister of Justice Decree No. 1988 on Additional 04.HN.02.01 Remission for prisoners Become Organ Donors and Blood; Circular Number E.PS.01-03-15 May 26 year 2000 on the Amendment of Criminal Life Imprisonment While Being Criminal Prison; and Government Regulation No. 99 Year 2012 regarding the Second Amendment to Government Regulation No. 32 Year1999 on Conditions and Procedures for the Implementation of the Right prisoners. Implementation of the remission of prisoners begins on the petition the Head of Penitentiary to the Head Office of the Ministry of Justice and Human Rights of prisoners are eligible for remission based on the guidance to the inmates. Decision remissions granted by the Head of Department of Law and Human Rights based on the reports of correctional and Head of the Institute of Law No. 12 Year 1995 on Penal and PP 99 Year 2012.
DASAR DAN PROSEDUR (KAJIAN TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA) Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i1.260

Abstract

Pre-Judicature Institution as a supervision means against investigators and general prosecutors that have carried out attempts by force to defendants in terms of accomplishing their duties namely actions of captures, arrests, examination-termination and prosecution-termination. Societal law-awareness affects lawsuits of prejudicature submitted to the court to have fair and just treatments in examination processes ranging from processes of examination, investigation to prosecution. By means of normatively juridical review, thus we can find out legal foundations of prejudicature in Indonesia, backgrounds of plaintiffs in pre-judicature lawsuits and procedures of pre-judicature lawsuits take form of claims of compensation and rehabilitation due to mistakes of law enforcing officials.
PROSES DAN LEMBAGA PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 10, No 2 (2005): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i2.322

Abstract

The corruption in Indonesia has been spread-out badly and systematically causing great financial loss and furthermore, the violation of social and economic rights. Therefore it is classified as a special crime, that should be wiped out in special way too. The Corruption Watch Committee is an independent organization, working based on KUHAR except ps. 7. The investigation conducted according to ps. 45 to ps. 50 UU No. 2001 of Corruption Watch Committee.
KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i2.386

Abstract

Valid Appliance Evidence according to Section 184 KUHAP in the form of eyewitness boldness, expert boldness, letter guide, defendant boldness, In process protection of eyewitness boldness represent valid evidence appliance which its inspection first, while protection of eyewitness law according to Law of No. 13 Year 2006 have ground, standing or appreciation and human being prestige, feel safe, justice, do not rule of law and discriminative, Institute Protection Eyewitness and Victim represent lifted by institute is President, in charge of to handle giving of aid and Protection at victim and eyewitness.
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1389.84 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.27

Abstract

Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan. Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.The prisoners development based on Act Number 12 Tahun 1995 pertaining correction. There are several purposes of the prisoners development in prison. First is that to provide experiences and skills. Then to return the ability of prisoners and their motivation. In order the mentioned goals can be achieved, there are some factors that to be consider are: Prisoners, The officers of Prison, and Society.