This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal
Pujo Sriwanto
Universitas Lambung Mangkurat

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS Ichsan Anwary; Pujo Sriwanto
Badamai Law Journal Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i2.10975

Abstract

AbstrakPelimpahan kewenangan medis sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran diundang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan di undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. serta peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.Tetapi regulasi ini masih secara umum dan belum terperinci mengatur tentang pelimpahan tindakan medis sehingga dalam implementasinya dilapangan masih menimbulkan kendala dan masalah yang terkait dengan proses pelimpahan, terutama  masalah tanggung jawab hukum yang timbul akibat dari pelimpahan kewenangan tersebut.Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidak jelasan bentuk pelimpahan dan jenis kewenangan tindakan medis yang dilimpahkan,sehingga ini akan membuat hubungan hukum antara dokter dan perawat tidak jelas dan ini tentunya juga akan berakibat ketidak jelasan terhadap pertanggung jawaban hukumnya bila ada kerugian dari pasien yang menimbulkan gugatan atau tuntutan hukum. Abstract The delegation of medical authority has been regulated in the Regulation of the Minister of Health number 2052/MENKES/PER/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, and Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. as well as the regulation of the Minister of Health number 26 of 2019 concerning implementing regulations of law number 38 of 2014 concerning Nursing. However, this regulation is still in general and not detailed yet regulates the delegation of medical actions so that in its implementation in the field it still causes obstacles and problems related to the delegation process, especially the problem of legal responsibility that arises as a result of the delegation of authority. One of the problems that often occurs is the unclear form of delegation and the type of authority for medical actions that are delegated, so this will make the legal relationship between doctors and nurses unclear and this will of course also result in lack of clarity on legal liability if there is a loss from the patient that gives rise to a lawsuit or lawsuit.