Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jentera Hukum Borneo
Nahdhah Nahdhah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN Nahdhah Nahdhah
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i1.254

Abstract

The present research aims to understand the position of the banking mediation institution within the regulatory frameworkproduced by the state and by the Central Bank of Indonesia, and to explore the ways in which resolution of conflicts are mediated by the institution.This study approaches the topic using normative-juridical perspective. That is to research legal norms related to this issue by utilizing three different sources: primary, secondary and tertiary legal sources. In turn, relevant data will be proccessed and analyzed so that the research question will be properly answered.    It is a logical consequence of the independency of the Central Bank of Indonesia that the regulation of the Central Bank number 8/5/PBI/2006 on Banking Mediation was replaced by the regulation of the Central Bank number 10/1/PBI/2008. In the new regulation, there is no legal basis for the works of the banking mediation institution, which are highly important. This situasion of ‘legal vacuum’ needs some legal solutions, either by passing a relevant bill or producing a temporary operating regulation. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Banking, MediationPenelitian ini bertujuan untuk memahami posisi lembaga mediasi perbankan dalam peraturan frameworkproduced oleh negara dan oleh Bank Indonesia, dan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana resolusi konflik dimediasi oleh lembaga.Penelitian ini mendekati topik menggunakan perspektif normatif-yuridis. Itu adalah untuk penelitian norma-norma hukum yang terkait dengan masalah ini dengan memanfaatkan tiga sumber yang berbeda: sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pada gilirannya, data yang relevan akan diproses dan dianalisa sehingga pertanyaan penelitian akan dijawab dengan benar.Ini merupakan konsekuensi logis dari independensi Bank Sentral Indonesia bahwa regulasi jumlah Bank Sentral 05/08 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan digantikan oleh regulasi jumlah Bank Sentral 01/10 / PBI / 2008. Dalam peraturan baru, tidak ada dasar hukum bagi karya-karya dari lembaga mediasi perbankan, yang sangat penting. situasion ini 'kekosongan hukum' membutuhkan solusi hukum, baik dengan melewati tagihan yang relevan atau memproduksi peraturan operasi sementara.Kata kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Perbankan
PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA MUTHIA SEPTARINA; NAHDHAH NAHDHAH; SALAMIAH SALAMIAH; NINGRUM AMBARSARI
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204

Abstract

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.  
PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN TERHADAP FENOMENA BADUT ANAK DI KOTA BANJARMASIN Muhammad Habibie; Nahdhah Nahdhah
Jantera Hukum Bornea Vol. 5 No. 01 (2022): Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.322 KB)

Abstract

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun maka berimbas pula dalam hal pekerjaan dan semakin banyak persaingan ditambah lagi pandemi covid-19 sehingga banyaknya pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang tidak terbendung. Maka banyak anak bekerja sebagai pengamen, badut anak, dan pengemis guna membantu perekonomian keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak di jalanan Kota Banjarmasin dan upaya pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap fenomena badut anak di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Sumber data dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data dan verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya badut anak di Kota Banjarmasin disebabkan karena faktor ekonomi untuk membantu orang tua mereka. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf A melalui razia secara berkala disepanjang jalan Kota Banjarmasin. Kemudian mereka dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk dilakukan pembinaan. Penertiban sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi belum mampu mengurangi jumlah badut anak jalanan di Kota Banjarmasin. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam hal penertiban badut anak sifatnya masih umum dan tidak mengatur ketentuan sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (3) Huruf A untuk badut anak
Co-Authors Muhammad Habibie MUTHIA SEPTARINA NINGRUM AMBARSARI Salamiah .