Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal
Radjabudin Radjabudin
Pemerintah Kota Palangkaraya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.529/MENHUT-II/2012 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-IX/2011 Radjabudin Radjabudin
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4341

Abstract

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum reform oriented research. Pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang didukung dengan Pendekatan Kasus (Case Approach).Hasil penelitian ini adalah, pertama, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengacu pada Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01 03-Mn/13 terkait Substansi Struktur Ruang dan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.431/Menhut-VII/2012, terkait Pola Ruang mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012, yang masih bersifat Penunjukan dan Penunjukan Kawasan Hutan belaka belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Surat Nomor S.431/Menhut-VII/2012, Hal : Persetujuan Substansi Kehutanan yang mendasari berlakunya 529/Menhut-VII/2012, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan Perda 529/menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tnegah bertentangan dengan putusan Mahkamad Konstitusi dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Co-Authors