Diana Haiti
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI Diana Haiti
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4333

Abstract

Tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik administrasi berupa pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi dalam praktek kedokteran pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi praktek kedokteran. Kewajiban administrasi dalam praktek kedokteran dapat berupa kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter melakukan pelayanan medis dan kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis. Berdasarkan pada dua bentuk kewajiban administrasi di atas, maka terdapat dua bentuk juga pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteran dan pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, sanksi yang dapat diberikan adalah pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau  kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran
Asas mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Cindy Oktaviany; Muhammad Hadin Muhjad; Diana Haiti
Banua Law Review Vol. 4 No. 1 (2022): April
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris tentunya harus memperhatikan asas yang salah satunya asas penggunaan jasa. Adapun permasalahan yang dihadapi bagi notaris dalam pelayanannya dimana para pengahadap menggunakan dokumen palsu sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para penghadap saat menghadap kepada notaris perlu diperhatikan hal-hal yang mencurigakan mungkin saja ada maksud yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian notaris ketika lalai dan tidak memperhatikan para penghadap yang mencurigkan akan sengketa kedalam akta tersebut sehingga jika itu maka notaris akan dipanggil untuk diminta keterangan saksi karena telah membuat akta yang tidak layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip mengenali penggunaan jasa bagi Notaris dalam pembuatan akta dan juga untuk menganalisis implikasi hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik tanpa diterapkannya prinsip mengenali pengguna jasa maka dari itu notaris wajib melakukan pemutahkiran dokumen untuk mengetahui adanya perubahan informasi penggunaan jasa dan Notaris Juga Wajib melaporka kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dalam penerapan PMPJ perlu mengedapankan pendekatan berbasis risiko jika Pencuciannya tinggi maka kebijakanya perlu diperketat jika tingkat risiko rendah maka perlu diberi kebijakan yang sederhana. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum normatif dan tipe penelitianny Reform Oriented Research dan bersifat perskriptif. Hasil penelitiannya pada Prinsip Mengenali Pengguna Jasa melibatkan Notaris menjadi Pelapor untuk Mendukung Pencegahan Anti Pencucian Uang maka akan menunjang Prinsip mengenali Penggunaan Jasa agar mengurangi tindak Pidana Pencucian Uang sehingga langkah-langkah dalam penerapan PMPJ dengan melakukan Indentifikasi Jasa Notaris yang digunakan sampai ke pelaporan PPATK adapun juga implikasi hukum bagi notaris menerapkan PMPJ jika seorang notaris melakukan perbuatan hukum maka seoarang Notaris dikenakan sanksi yang sifatnya Condemnatoir