Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan
Ali Murtadlo
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE Ali Murtadlo
Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i2.6050

Abstract

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk menganalisis berkenaan dengan pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan untuk mengetahui dan menganalisis berkenaan dengan konsep kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Penelitian hukum normatif,  yaitu  penelitian terhadap pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena adanya kekaburan hukum yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai konsep dari kesusilaan dan ketertiban umum oleh Ketua Pengadilan Negeri. Menurut hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum disebabkan berbagai negara yang mengakomodir penyelesaian sengketa melalui arbitrase mencantumkan/melarang putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata dan Konsep Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang.
Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia (Menggagas Format Pendidikan Islam Ideal di Tengah Arus Perubahan) Ali Murtadlo
INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Vol 15 No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1135.583 KB) | DOI: 10.24090/insania.v15i2.1524

Abstract

Abstract : This paper reveals some poor elements in the Indonesian education. There are several structures in education that need to be update. If this condition is left just like that, then education will not lead to the transformation of the intellect which is expected to advance the nation. Dhicotomy in education, and lack of ability of teachers, are elements that need to observed. Moreover, that ideal Islamic educational system improvement needs to be done, namely with integralistic education, humanistic, pragmatic, and rooted in a strong culture. The system needs to be refreshed to get composition of the ideal to transform the concept and implementation knowledge. However, the need to also understand the performance of the basic philosophical framework of Islamic teachings for a change with a definite direction. Therefore, education can be relevant to the needs of society in turmoil facing science and sophisticated technology. Keywords: Education, System, Islam, Indonesia, Change, and Society.
Co-Authors