Sahrul Sahrul
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONSEP HUKUM JENIS PEKERJAAN KEGIATAN PENUNJANG PADA PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG Sahrul Sahrul
Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i2.9244

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi bentuk jenis pekerjaan penunjang pada perusahaan pemborongan menurut Pasal 65 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis Apa akibat hukum jika jenis pekerjaan Pokok dikelola Perusahaan Pemborongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua cara pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan dan konseptual.        Menurut hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa : Pertama, Jenis Pekerjaan Kegiatan Penunjang Pada Perusahaan Pemborongan merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan.pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; Kedua, bentuk konsep hukum jenis pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan pemborongan ada 2 kategori yang dibahas yaitu pekerjaan yang tidak masuk ke perusahaan pemborongan meliputi foreman kapal, foreman lapangan, operator crane, operator head truck, petugas tally Marketing, Analis Kredit, Account Officer, Customer Service, Collector, Teller, Back Office, Air traffic controller (ATC), Aircraft Maintenance Engineer, Marshaller dan AVSEC kemudian pekerjaan yang masuk keperusahaan pemborongan meliputi security, cleaning service, pengemudi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dan pramusaji/ pramubakti.
Theoretical Study Of Legal Protection Of Song Royalty On Digital Platforms Sahrul Sahrul; Yogabakti Adipradana Setiawan; Wahyu Wahyu
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 ISSUE 2 APRIL 2023
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jidh.v7i2.3333

Abstract

The purpose of this study is to solve problems related to legal arrangements regarding song royalties or music on digital platforms that are used commercially and the issue of violations of song royalties on digital platforms today. This type of research is normative legal research with primary legal materials covering the applicable laws and regulations and secondary legal materials, including law books, the internet, and journals related to the issues studied. This research is descriptive, while the research material is carried out qualitatively. This research results in a conclusion that the matter of collecting royalties for songs on the Digital Platform after the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs and/or Music only targets the form of public services but does not regulate strictly in the form of Digital services that are used commercially and Legal protection regarding royalties for songs or music in Digital Platforms that are used commercially is divided into 2 (two), namely: Legal protection in the form of protection of works and rights for songwriters in the form of economic rights and moral rights, legal protection in the form of criminal sanctions and civil sanctions in the form of compensation. The responsibility of Government must immediately make derivative regulations relating to the Management of Song Royalties in Digital Platforms that are used commercially to provide protection and legal certainty for those who have economic rights/song royalties, as well as the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to be able to complete the Song / Music Information System (SILM) song and music data center to optimize the withdrawal and distribution of royalties to songwriters or musicians.