Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

EKSISTENSI ORGANISASI ISLAM DI SULAWESI SELATAN: STUDI GERAKAN SOSIAL POLITIK FRONT PEMBELA ISLAM DI KOTA MAKASSAR Annisa Nurdiassa; Gustiana Anwar Kambo; Muhammad Muhammad; Achmad Zulfikar
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 7 No 1 (2019): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.541 KB) | DOI: 10.24252/profetik.v7i1a1

Abstract

The Islamic Defenders Front is an Islamic organization that contributes to the democratic process in Indonesia after the New Order government. FPI was declared on August 17, 1998 by adhering to the principle of its movement, namely Amar Ma'ruf Nahi Munkar. This type of research is qualitative research with a case study approach. This study aims to find out how the typology of the movement of Islamic defenders fronts in Makassar, the theory used is the typology theory of social movements proposed by David Aberle, Cameron and Blumer as well as the theory of social movement by Charles Tilly. The results of the research indicate that the organization of Makassar Islamic Defenders Front viewed from the objectives of the movement and the methods used to achieve the objectives, the dimensions of change (who is changed) and the dimensions of change including typology category of social alternative movement category, and social redemptive movement. This movement also potentially transforms into political movements.
PEMANFAATAN MODAL SOSIAL APPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR Hidayat Doe; Muhammad Muhammad; Sukri Sukri; Ariana Ariana
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 8 No 2 (2020): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v8i2a6

Abstract

This article examines the comparison of the use of social capital owned by Appi in the election of candidates for mayor election of Makassar in the 2018 and 2020. The capitalwhich is identified in this study is Appi's network as part of the big family of the Bosowa Corporation and the Kalla Group, as well as a businessman who has an extensive business network. In analyzing the capital, the research use a qualitative approach with a descriptive method, which describes and compares how Appi as a candidate uses his social capital to gain voters in two different elections. This study was conducted by collecting data through electronic media, scientific documents, and purposive interviews. The results showed that there were differences in the use of social capital. Appi is able to maximize the use of network capital in the 2020 elections compared to the 2018 Makassar elections. The use of social capital was carried out by placing his network capital as the main basis for his winning team. The capital has an impact on team solidarity and it proves the effectiveness of network capital of Appi as an entrepreneur and also a relative of the Bosowa and Kalla Group extended families.
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Dyahwanti Sulistyowati; Muhammad Muhammad; Sukri Sukri; Ariana Ariana
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 9 No 2 (2021): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v9i2a7

Abstract

A common problem that is usually found in the election process is updating the voters’ data. It is a very crucial stage because it is related to the citizens' voting rights. This article looks at how the performance of the General Election Commission of Makassar city (KPU Kota Makassar) in protecting citizens' voting rights during COVID-19 crisis. The research used descriptive research with a qualitative approach. The results of the study indicate that the commission had carried out its duties in the process of updating voters’ data. The list of permanent voters for the 2020 in Makassar mayoral election decreased due to the large number of Makassar residents who were not staying in Makassar during the time of matching and research procedure (coklit). However, socialization continued to be organized bot in conventional and a modern platform through social media. In addition, collaboration with the Department of Population and Civil Registration, KPU Kota Makassar managed to update the data. Hence, people who do not have electronic identification card (E-KTP) can used their voting rights.
Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa; Muhammad Muhammad; Jayadi Nas
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).
Reproduksi Kuasa: Studi Kasus Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar Asfar Mutaaly Barelly; Gustiana A Kambo; Muhammad Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.396

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan memahami relasi kuasi pada mekanisme reproduksi kuasi politik etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Makassar. Interaksi kelompok masyarakat dan aktor etnis tionghoa untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui perwakilan legislatif di Makassar belum mendapatkan telah yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-ekploratif dengan pendekatan studi kasus, dimana studi eksploratif ini berusaha untuk melihat relasi kuasa etnis Tionghoa di legislative Kota Makassar. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “reproduksi kekuasaan” dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini terbukti etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis Tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.
Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang A. Ummu Kaltsum; Gustiana A. Kambo; Muhammad Muhammad
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v8i1.1887

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penguatan identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan identitas politiknya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Anrongta sebagai identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan Masyarakat adat Kajang. Anrongta adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. Tugas dan tanggung jawab Anrongta dalam pemerintahan Masyarakat adat Kajang merupakan wujud dari penguatan identitas politiknya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. Anrongta sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan Ammatoa memimpin Masyarakat adat Kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitas politiknya dalam konteks politik masyarakat adat. Anrongta bertugas untuk mempersiapkan prosesi pemilihan Ammatoa dan juga mengisi jabatan sementara saat Ammatoa allinrung (meninggal) hingga Ammatoa selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat dan setiap pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu ke Anrongta karena dalam pengambilan keputusan saat proses A’borong (musyawarah adat) Anrongta memiliki peranan yang penting
Deformitas Politik Pariwisata: Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Momonto; Muhammad Muhammad; Gustiana A Kambo; Magdalena Wullur
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9 No. 1 (2023): Desember in Process
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v9i1.3059

Abstract

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai potensi wisata yang lengkap, baik dari wisata buatan, wisata alam, maupun wisata budaya. Namun pengembangan pariwisata tidak berjalan seiring dengan harapan membangun daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah dalam mencapai kemasyarakatan, pelayanan publik, dan daya saing. Anggaran pembangunan dirasionalisasi dan difokus ulang sehingga upaya percepatan pembangunan menjadi tantangan besar ketika realitas kemampuan finansial tidak sejalan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deformitas politik pariwisata sebagai dampak konflik kepentingan dalam kegiatan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan kunci sehingga pengembangan pariwisata lebih menekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, khususnya dalam hal pariwisata mampu mengubah struktur kekuasaan dan nilai-nilai di suatu kawasan wisata.