Garuda - Garba Rujukan Digital

TATA KELOLA ANGGARAN DESA YANG BERSUMBER APBN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PINGGIRAN BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF NAWA CITA (STUDI KASUS DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING) Sugianto, Sugianto; Leliya, Leliya; Ubaidillah, Ubaidillah
Yustitia Vol 4 No 1 (2018): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v4i1.28

Rural development in an integral part of regional development and national development as an effort to improve the quality of communityâ€™s life. The implementation of this rural development program is very important in the context of national development because rural areas occupy the largest portion in the entire country. The purpose of this study was to find out the village budget management sourced from the state budget in order to realize rural community development based on rural development in the perspective of Nawa Cita and the role of the village government in running the Nawa Cita program on peripheral community development on village government budget management based on peopleâ€™s interest in order to realize equitable development. This study used a qualitative approach in order to investigate and understand the phenomena such as what happens, why it happens, and how it happens while understanding a social situation, events, and interaction roles. Data collection was carried out by conducting interview with the Head of BPMPD Department of Cirebon Regency, the Head of BPMPD Department of Kuningan Regency, the Head of BPMPD Department of Majalengka Regency and the Head of BPMPD Department of Indramayu Regency and all village heads in Cirebon, Indramayu, Majalengka, and Kuningan Regions. As well as the data were obtained from the documents in regency, disctrict, and village. The result of this study showed that village as the frontline of the development has strategic role in the success of the Nawa Cita Program. The village budget management is based on the principle of transparency, accountability, participatory, efficient, effective, orderly and budgetary discipline by paying attention to the justice principles, propriety and benefits for the village community. The implementation of activities in the APBD is carried out by the implementing team consisting of the elements from village apparatus and community institutions and supervised by the BPD, at the end of each fiscal year the Village Head has the obligation to submit a village government management report (LPPD) to the regional head through sub-district head and submit information to the LPPD to the BPD.

MINAT MASYARAKAT BERASURANSI SYARIAH DI ASURANSI PRUDENTIAL Leliya Leliya
ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diminati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah.Kata kunci: Asuransi Syariah, Minat, Masyarakat.

“PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN BATU ALAM CV. BAROKAH NATURAL INDUSTRI” Leliya Citra Setianingsih
ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan batu alam sangat rawan kecelakaan kerja dikarenakan peralatan yang digunakan untuk memproduksi batu alam menggunakan mesin berdaya tinggi dan pisau pembelah Batu yang tajam untuk memproses suatu produk yanng berbahan baku Batu Alam sehingga dalam hal tersebut safety K3 dalam melakukan pekerjaan sangatlah penting karena melihat dari situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Pencegahan Kecelakaan Kerja di perusahaan batu alam dalam bentuk K3 sangatlah penting untuk menunjang suatu perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan karyawan. Oleh karena itu, K3 harus benar-benar diterapkan dan diaplikasikan di dalam suatu perusahaan, pencegahan secara legalitas untuk menanggulangi pencegahan kecelakaan kerja diperusahaan batu alam. Mengenai K3 yang tidak dijalankan sesuai aturan. Kata Kunci: Perusahaan Batu alam, Karyawan, K3

PERANAN PARA HAJI TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Setia Budiyanti; Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The research aimed at finding out the role of the pilgrims in the educational and legal aspects of family life and their care amid people's lives. The method used is in the form of surveys and interviews which are then carried out the descriptive analysis and statistical analysis. The Islamic religion is a blessing for all nature, by carrying out the teachings of Islam, guaranteed life will be peaceful and secure. Islamic religion commands humans to worship Allah, and apply justice and blessings to Allah. The pillars of Islam that are considered to be heavy are carrying out the Hajj because it can only be carried out at Makah al-Mukaromah, which requires a considerable amount of money and a healthy body. The social impact of the pilgrims contributes to the sense of social responsibility of education at home and school scale but is neutral in the aspects of social education. Contributions to the legal sector in the form of creating an atmosphere of justice to achieve security and peace in the family are quite strong but are neutral in preventing minor criminal acts that occur in the community.Keywords: Hajj, Education, and Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para haji dalam aspek pendidikan dan hukum dalam kehidupan keluarga dan kepeduliannya di tengah kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan berupa survey dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis diskriptif dan analisis statistik. Agama Islam merupakan rakhmatan bagi seluruh alam, dengan menjalankan ajaran Islam, dijamin kehidupan akan tentram dan sentosa. Agama Islam memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, dan berlaku adil serta berahlakul karimah. Rukun Islam yang dianggap berat adalah menjalankan ibadah haji karena hanya bisa dilaksanakan di Makah al-Mukaromah, membutuhkan biaya yang cukup besar serta badan yang sehat. Dampak sosial para haji berkontribusi terhadap rasa tanggung jawab sosial pendidikan pada skala rumah dan sekolah, tetapi bersikap netral pada aspek pendidikan sosial. Konstribusi terhadap bidang hukum berupa menciptakan suasana rasa adil untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam keluarga cukup kuat, akan tetapi bersikap netral dalam pencegahan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat.Kata Kunci: Haji, Pendidikan, dan Hukum.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERAN PEREMPUAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN CIREBON Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7463

Peran Perempuan Desa dalam era Revolusi Industri harus ikut berperan dalam mewujudkan pemberdayaan di Masyarakat, namun masih ada pemikiran tradisional di kalangan perempuan Desa yang menempatkan dirinya sebagai kelas kedua baik di ranah publik maupun ranah domestik. Padahal sudah ada Undang-Undang dan Peraturan lainnya memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan langsung dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa supaya terwujudnya perempuan yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan peran Perempuan melalui Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya sudah masuk di segala bidang khususnya di Kabupaten Cirebon dibuktikan dengan adanya perempuan berperan dalam strukrtur kelembagaan Desa. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap pemberdayaan masyarakat perempuan, saat ini sangat memberikan perubahan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi sehingga memberikan peluang yang sangat luas terhadap semua asfek kehidupan untuk membangun Desa. Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Perempuan Desa dan Masyarakat

PENCABUTAN HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM leliyah leliyah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Based on the General Explanation of Law No. 7 of 1989 on Religious Judiciary that for the litigants regarding inheritance be given the right to legal option to settle the case. Choice of law arises because of the inheritance law pluralism in Indonesia, namely Customary Inheritance Law, Western (Dutch) Inheritance Law and Islamic Inheritance Law. However, after the enactment of Law No. 3 In 2006, the process of the settlement of inheritance for Muslims should be completed in the Religious Court, so there is no further option rights. This paper reviews the existence of option rights in the Religious Judiciary Law and the developments after the enactment of the 2006 amendments.

TATA KELOLA ANGGARAN DESA YANG BERSUMBER APBN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PINGGIRAN BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF NAWA CITA (STUDI KASUS DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING) Sugianto Sugianto; Leliya Leliya; Ubaidillah Ubaidillah
Yustitia Vol. 4 No. 1 (2018): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v4i1.28

Rural development in an integral part of regional development and national development as an effort to improve the quality of community’s life. The implementation of this rural development program is very important in the context of national development because rural areas occupy the largest portion in the entire country. The purpose of this study was to find out the village budget management sourced from the state budget in order to realize rural community development based on rural development in the perspective of Nawa Cita and the role of the village government in running the Nawa Cita program on peripheral community development on village government budget management based on people’s interest in order to realize equitable development. This study used a qualitative approach in order to investigate and understand the phenomena such as what happens, why it happens, and how it happens while understanding a social situation, events, and interaction roles. Data collection was carried out by conducting interview with the Head of BPMPD Department of Cirebon Regency, the Head of BPMPD Department of Kuningan Regency, the Head of BPMPD Department of Majalengka Regency and the Head of BPMPD Department of Indramayu Regency and all village heads in Cirebon, Indramayu, Majalengka, and Kuningan Regions. As well as the data were obtained from the documents in regency, disctrict, and village. The result of this study showed that village as the frontline of the development has strategic role in the success of the Nawa Cita Program. The village budget management is based on the principle of transparency, accountability, participatory, efficient, effective, orderly and budgetary discipline by paying attention to the justice principles, propriety and benefits for the village community. The implementation of activities in the APBD is carried out by the implementing team consisting of the elements from village apparatus and community institutions and supervised by the BPD, at the end of each fiscal year the Village Head has the obligation to submit a village government management report (LPPD) to the regional head through sub-district head and submit information to the LPPD to the BPD.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL STREAMING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ahmad Khoirudin; Leliya Leliya; Zainul Alim; Faturrohman Faturrohman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i1.10394

Pendistribusian hak siar Liga Inggris yang dimiliki oleh Mola TV oleh pihak yang tidak memiliki izin menyebabkan kerugian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal Streaming dan upaya hukum Mola TV terhadap Pelaku Ilegal Streaming. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal streaming di media sosial diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap pelanggaran dapat dikenakan pidana delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan/atau uang ganti rugi. Upaya Hukum pihak Mola TV atas pelanggaran hak dengan membawa perkara ke Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.Kata Kunci: Illegal Streaming, Hak Cipta, Hak Terkait.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KERATON TERHADAP KURSUS PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN SEJAHTERA Leliya Leliya; Nursyamsudin Nursyamsudin; Muhamad Mujahidin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11549

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Adapun pembekalan yang dimaksud dapat diperoleh melalui kursus pra nikah. kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus pengabdian yang dipiilih di Desa Kaeraton karena rata-rata besarnya angka perceraian dibandingkan pernikahan sebesar 36,7% tiap tahunnya angka ini lebih dari dua kali lipat dari angka perceraian Nasional sebesar 18%. Metode yang digunakan dalam pegabdian kepada masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan PkM ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materri kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search