<![CDATA[Abstract: There are 2 (two) forms of liabilities which acknowledged by Civil Law, the first one is contractual based liability and the second one is tort based liability. If there is a liabilty based on an event which fulfill the elements as known in tort theory, so the tort based liability will be used. Today, there are some variations and developments in cases that intersect with the theory and regulation regarding tort. One of which related to that theory and regulation was the tort that has been done by an animal in Germany. According to that case it can be seen the possibilitiy of tort based liability that owned by an animal. This article will explain the comparation of the theory of tort based on Indonesian Law System and German Law System which influenced by Civil Law Legal System. The juridical-normative legal research method will be used to explain the comparation theory of tort and its liability based on those two legal systems which use the secondary data such as regulations and the literatures regarding the tort theory. Abstrak: Hukum perdata mengenal adanya 2 (dua) macam pertanggungjawaban, pertama pertanggungjawaban kontraktual dan yang kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila sebuah pertanggungjawaban didasarkan atas sebuah peristiwa yang memenuhi unsur-unsur yang dikenal dalam teori PMH, maka pertanggungjawaban yang digunakan ialah pertanggungjawaban PMH. Dewasa ini terdapat perkembangan dan variasi dari kasus-kasus yang kerap bersinggungan dengan regulasi dan teori di dalam PMH. Salah satu variasi kasus yang berkaitan dengan hal tersebut ialah PMH yang dilakukan oleh seekor hewan, yang sempat terjadi di Jerman. Sehubungan dengan kasus tersebut dapat dilihat terkait kemungkinan seekor hewan dimintakan pertanggungjawaban atas PMH. Artikel ini akan menjelaskan perbandingan teori PMH berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Jerman yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem hukum civil law. Metode penelitian hukum yuridis normatif akan digunakan guna membahas komparasi teori PMH dan pertanggungjawabannya berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia maupun di Jerman yang akan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur mengenai teori PMH.]]>
