Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Perkembangan Pemikiran Islam: Membaca Politik Islam Masa Nabi dalam Konteks Partai Islam M. Ikhwan M. Ikhwan
JURNAL TAPIS Vol 17, No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.984 KB) | DOI: 10.24042/tps.v17i1.9220

Abstract

Artikel ini membahas politik Islam pada masa Nabi Muhammad dan kaitannya dengan pergolakan partai Islam Indonesia. Pembangunan Islam yang terus bekembang sejak wafatnya Nabi memberikan tantangan tersendiri tekait masa depan Islam yang mencoba mengembalikan Islam seperti masa Nabi. Gagasan Daulah Islamiyah dimunculkan sebagai keinginan besar masyarakat Muslim, namun beberapa pandangan terkait dengan paradigma relasi agama dan negara kemudian dimunculkan untuk membaca tantangan negara Islam. Tulisan ini diberi kesimpulan bahwa pertama, Konsep Politik Islam sudah lahir sejak masa Kenabian Muhammad Rasulullah dibuktikan dengan upaya peleburkan kesukuan dalam masyarakat Arab dengan poses Islamisasi (menggabungkan keimanan dan kekuasaan politik). Konsep negara Islam sempat digaungkan dalam masa Khulafaur Rasyidin dalam sistem kekhalifaan. Kedua, hubungan negara dan agama dibagi menjadi tiga tipologi yakni sekularistik, formalistik, dan substansialistik. Konteks politik Islam keindonesiaan termasuk konteks yang substansialistik, tidak menginginkan pembangunan negara Islam namun melandaskan Islam dalam praktik etika bernegara.
Tokoh Lintas Agama Merawat Kerukunan Umat (Belajar Multikultural Dari Kota Malang) M. Ikhwan
Palita: Journal of Social Religion Research Vol 5, No 2 (2020): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v5i2.1503

Abstract

Abstract[English]: This study explains the experience of interfaith leaders in realizing religious harmony in Malang. The theory will be used the idea of spiritual connection and the meaning of religious peace on sharia and human rights theory. This study uses a qualitative method with a phenomenological research approach. The research subject is an interfaith figure in Malang, who is incorporated in the Religious Harmony Forum (FKUB). The type of data presented is primary data from the results of in-depth interviews with the research subjects. The data that has been collected is analyzed in five stages, namely transcribing data as it is, reducing and eliminating data, classifying data, validating data, and making a description as a final report. The results of this study are twofold: The first, Malang City interfaith leaders are active in anticipating and resolving conflicts and maintaining religious harmony that has been created in various ways such as dialogue, silaturrahim and cooperation. The second, the interfaith leaders of Malang interpret religious harmony by mutual tolerance, mutual respect, and mutual freedom in terms of social and humanity but still in their faith by not uniting them.Abstrak[Indonesia]: Penelitian in menjelaskan pengalaman tokoh lintas agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Malang. Teori yang akan digunakan adalah teori kerukunan umat beragama, teori hukum islam dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Subjek penelitiannya adalah tokoh lintas agama di Kota Malang yang tergabung di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jenis data yang disajikan adalah data primer dari hasil wawancara mendalam dengan para subjek penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan lima tahapan yaitu mentranskrip data apa adanya, mereduksi dan mengeliminasi data, mengklasifikasi data, memvalidasi data, dan membuat deskripsi sebagai laporan akhir. Adapun hasil penelitian ini ada dua: Pertama, tokoh lintas agama Kota Malang aktif dalam mengantisipasi dan menyelesaiakan konflik serta memelihara kerukunan umat beragama yang sudah tercipta dengan berbagai cara seperti berdialog, silaturrahim dan gotong royong. Kedua, tokoh lintas agama Kota Malang memaknai kerukunan umat beragama dengan saling toleran, saling menghormati, dan saling memberi kebebasan dalam hal sosial dan kemanusiaan namun tetap dalam iman masing-masing dengan tidak menyatukannya.  
Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19 Syamsuar Syamsuar; M. Ikhwan; Marchi Raida Sabi
Mabny : Journal of Sharia Management and Business Vol. 2 No. 01 (2022): Mabny : Journal of Sharia Management and Business
Publisher : Faculty of Economics and Islamic Business, Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/mabny.v2i01.5809

Abstract

Abstract : People's Business Credit (KUR) is a form of government program in increasing access to financing for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) with low-interest rates, this program is channeled through financial institutions with guarantee patterns. KUR funds are given to people who have productive businesses with varying amounts to the business conditions involved, but during the covid-19 pandemic, the MSME sector also experienced the difficulty of installment returns, so this study was conducted to answer two fundamental questions, are: how KUR funds in the review of sharia economic law and how the fate of MSMEs during the covid-19 pandemic in Simeulue Regency. This research is qualitative research and data collection techniques using observation, interview, and documentation, while data analysis uses descriptive techniques. Based on the results of research it can be concluded that in the incarnation of Sharia economic law regarding KUR there are two opinions, first declaring the law haram because it includes riba, while the second opinion asserts that the legal KUR can and does not include riba. The difference lies in whether or not the interest of the KUR. Then the influence of covid-19 on MSMEs in Simeulue Regency is bad for the development of community businesses due to the lack of buyer interest so that the weakening of their income and the effect on delayed installment payments beyond the due date.
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM EKONOMI ISLAM: SEBAGAI UPAYA MENCARI SOLUSI ALTERNATIF M. Ikhwan; Imroatus Solihah
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 13, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v13i1.498

Abstract

This paper explains the Islamic economic system which is believed to be not only an alternative economic system but can be a solution to various economic problems including the family economy. To explain this will explain the definition, genealogy and comparison of Islamic economics with conventional economic systems, and the last explained the Islamic economic solution to the economic resilience of the family economy. This paper uses a qualitative method to narrate the concept of Islamic economics as a solution to the family economy with a philosophical and normative approach and refers to secondary research sources such as books, journals and other scientific articles. From the observations that have been made, the economic resilience of the family starts from applying the Islamic economy in household life, then being simple/modest, abandoning usury practices, giving zakat, the spirit of work, avoid asking for solicitation and addressing the government properly.
Pembayaran Kompensasi Tanah Rakyat dalam Perspektif Ihya al-Mawat dan Hukum Positif di Indonesia M. Ikhwan M. Ikhwan; Edwar Ibrahim; Luthfiani Musir
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 2 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pembayaran kompensasi terhadap tanah rakyat dalam perspektif fikih muamalah (Ihya al-Mawat) dan hukum positif yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pembayaran kompensasi tanah masyarakat kerap menuai persoalan yang disebabkan oleh pihak yang ingin menguasai lahan yang bukan miliknya atau sebaliknya tanah sah miliknya ingin dikuasai oleh orang lain atau negara. Padahal mengklaim lahan tanpa penyelesaian yang jelas termasuk ghasab yang dilarang. Sehingga penelitian diajukan untuk mendalami persoalan tersebut dengan pendekatan konsep ihya al-mawat dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu mengumpulkan data kepustakaan (library research) berupa buku-buku atau jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan pembayaran kompensasi tanah rakyat. Dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran kompensasi tanah rakyat dapat dilakukan hanya untuk kepentingan umum semata dan bukanlah keuntungan pribadi. Pembayaran kompensasi tanah rakyat dalam kajian fikih muamalah dikaitkan dengan konsep ihya al-mawat, sedangkan dalam hukum positif pembayaran kompensasi mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan menggunakan dua pendekatan di atas, pembayaran kompensasi tanah rakyat dibolehkan.
“BEUT DARÔH DAN KENDURI KHATAM” TRADISI PENDIDIKAN MASYARAKAT ACEH MEMAKNAI ALQURAN Hanif Hanif; Muhajir Al Fairusy; M. Ikhwan M. Ikhwan
BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN Vol. 13, No. 1, ( Juni 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/bidayah.v13i1.1000

Abstract

Studi ini bertujuan memahami salah satu tradisi lokal keagamaan di Aceh dalam konteks pendidikan Islam, khususnya mempelajari Alquran. Analisanya dibangun dari praktik tradisi beut darôh, dan ditutup dengan ritual kenduri khatam. Tradisi lokal Aceh ini telah dipraktikkan saban tahun oleh masyarakat Aceh, khususnya pada bulan Ramadhan. Di Aceh, ramadhan dimaknai penuh oleh masyarakat Aceh sebagai momen diturunkannya Alquran. Karena itu, selama ramadhan berlangsung, tradisi beut darôh akan mewarnai malam ramadhan dengan tradisi membaca Alquran secara kelompok di setiap Mesjid dan Meunasah (Surau). Menjelang akhir ramadhan, dan ditandai dengan selesainya pembacaan seluruh juz Alquran, maka akan dirayakan dengan kenduri khatam, kenduri menyelesaikan tradisi beut darôh yang melibatkan perangkat segenap masyarakat merayakannya sebagai bentuk syukur. Di Aceh Besar dan Banda Aceh, pesta kenduri khatam terkesan sangat meriah. Mulai dari memasak daging sapi dalam kuali besar (Aceh; kuah beulangoeng) hingga ditutup dengan buka puasa bersama seluruh masyarakat di Mesjid atau Meunasah. Tradisi kebudayaan yang melibatkan unsur keagamaan ini, tentu layak dikaji. Studi ini berangkat dari pertanyaan, mengapa beut darôh dan kenduri khatam masih bertahan hingga sekarang ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan grounded research. Hasil penelitian menunjukkan, jika peristiwa beut darôh dan khanduri khatam bertahan karena pemaknaan identititas keagamaan yang melekat pada tradisi ini. Bagaimanapun, Islam menjadi identitas penting bagi masyarakat Aceh. Selain itu, masyarakat Aceh memaknai tradisi beut darôh sebagai arena penguatan simbol Alquran selama ramadhan berlangsung sebulan penuh, dan khanduri khatam dimaknai sebagai simbol syukur, warisan sejarah, sekaligus ruang sosial yang melibatkan relasi agama dan tradisi lokal oleh masyarakat.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.623 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i1.603

Abstract

Penelitian ini membahas tentang restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum pidana Islam. Anak sebagai bagaian dari subjek hukum sekaligus kelompok rentan dalam setiap penyelesaian hukum yang mereka alami, sehingga tulisan ini ingin melihat implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis pengumpulan datanya menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif. Dari penelitian yang telah dilakuakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam hukum posistif di Indonesia, restoratif justice dikenal sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Kedua, dalam hukum pidana Islam, kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebut diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.
Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia M Ikhwan; Muhammad Heikal Daudy
Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences Vol 1 No 2 (2019): Islam Universalia
Publisher : Cyber Media Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.741 KB) | DOI: 10.56613/islam-universalia.v1i2.119

Abstract

This research seeks to explain the implementation of Islamic law in Aceh, especially the institutionalization Islamic criminal law through the implementation of Jinayat Law as part of the criminal justice system in Indonesia. Positive law in Indonesia is the legal norms derived from Islamic jurisprudence as a result of normative ‘marriage’ between sharia law and local wisdom Indonesia, even though the constitution 1945 did not mention Indonesia as an Islamic state, but Islamic law in Indonesia is living amidst society. Formerly it was only limited to the field of Ahwal Al-Syakhsiyah and Muamalat, however, nowadays partake into the Islamic criminal law (Jinayah). Aceh province is given authority to implement the Islamic jurisprudence (qanun), have since recorded constitution no. 44 of 1999, constitution no. 18 of 2001, and constitution no. 11 of 2006, all of which is a product of positive law governing Indonesia about privileges and specificity of Aceh. This research method using library research and juridical normative legal research with secondary data and use approaches regulations (statute approach). This research concludes that Islamic criminal law (jinayat) that are implemented in Aceh as part of the criminal justice system, which complements the general rules that apply nationally and the law of criminal procedure has not been full of the legal community in Indonesia especially Muslims in Aceh. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3467458
Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama M. Ikhwan; Anton Jamal
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.919 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v15i1.4689

Abstract

This paper explain the discourse of Islamic law in the Indonesian context in order to understand the substantive values of religion in national life. The development of the times raises the complexity of problems in life, including the presence of Islamic law in the nation-state, this of course requires a comprehensive discourse in order to answer each of these problems. This paper uses a qualitative research method with a narrative approach by referring to secondary sources so that it can be concluded. First, the formulation of Islamic law in Indonesia needs to be considered in terms of prioritizing the application of the noble values of religion itself (substantive). Second, the role of religion is very large in public life, hence the exclusion of religion from the private sphere or vice versa (placing religious law into the public sphere) needs to be viewed from various aspects. Third, the formalization of Islamic law in several perspectives of the Indonesian legal system is relatively difficult to materialize because of historical, ideological, sociological, political, juridical, religious and cultural considerations, both at the national and international levels.
Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi Anton Jamal; M. Ikhwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.388 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v15i2.5138

Abstract

This research is an attempt to look deeper into why delaying early marriage is appropriate during the COVID-19 pandemic based on the view of Islamic law and the human rights approach. The phenomenon of early marriage during the pandemic had appeared and even jumped based on the data collected. This phenomenon encourages conditions of vulnerability (fiqh: mudharat) which will have an impact on the emergence of new problems and even conflicts for young people, especially if they already have children, given the pandemic conditions that often threaten the household economy. This study departs from the question of why Islamic law and human rights must play a role in reducing the number of early marriages during the pandemic based on the assumption of household vulnerability? How is the phenomenon of early marriage during the pandemic seen from the point of view of human rights and maqasid? This research is analytical descriptive with qualitative methods, and data collection is carried out by literature study on secondary materials to observe the phenomenon of early post-marriage during the pandemic. The results show that the function of Islamic law and human rights can be an important instrument to suppress the surge in early marriage, which will save young households from the vulnerability of household conflicts based on observations made during the covid pandemic.