Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO) Anita Marwing
Palita: Journal of Social Religion Research Vol 1, No 1 (2016): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v1i1.60

Abstract

This article aims to determine the women rights in Islam, in post-divorce and in knowing the analysis of judges decision in Palopo Religious Court regarding the women rights after divorce. The findings showed that the judge's decision regarding the rights of women were concluded as follows; 1) the contested or talak divorce cases by verdict judgment did not cover the wives rights in which judges presumption should not decide the case on the outside of the charge materials (ultra-petition). So that, the judge did not dare to assign or guarantee the women rights legally after divorcing such as Mut'a child custody, property rights if not being the charge materials. 2) The contested divorce cases did not cover any lawsuit regarding the wives rights. Although the judge had the ex officio rights in determining the wives rights whether requested or not, the judges of Palopo Religious Court were just in case of the cause of divorce where the husband and wife were not willing to be divorced. So, the judges utilized their ex officio rights to punish the husbands for providing Mut'a according to their ability and feasibility. 3) In reconvenes decision, it was mentioned the wives rights in the judges decision in which they are Iddah living, Mut'ah, past living, and the child costs. At the living Iddah costs, it was decided by Palopo Religious Courts Palopo that it is not in the same nominal amount. It is also similar to the Mut'ah and children costs
PENGEMBANGAN KONSEP EKONOMI SYARI’AH DALAM UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Anita Marwing
MUAMALAH Vol 4, No 1 (2014): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.114 KB) | DOI: 10.24256/m.v4i1.651

Abstract

The scope of syari‟ah economy in fikih muamalah is very large. If it is compared with the explanation in the article of 49 UU RI Number 3, 2006 about the change of UU Number 7, 1989 about The Religious Court. It means that syari‟ah economy not only covers bank of syari‟ah, insurance, reinsurance. Reksadana, pawnshop, finance of syari‟ah and etcetera but also all forms of rights problem, things, and property, a binding agreement or contract in terms of both of them. It is done based on the principle of fikih muamalah.
Komunikasi Kultur Antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lokal Pela Gandong) Anita Marwing
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2020): Maddika: Journal of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i1.1558

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kearifan lokal pela gandong dan komunikasi budaya, juga komunikasi budaya pela gandong berdasarkan perspektif maqasid syariah. Masalah dalam artikel ini dipelajari dengan menggunakan maqasid syariah sebagai dasar teori dalam mempelajari kearifan lokal pela gandong yang ada di Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pela gandong selain memiliki makna mengikat juga melahirkan pola komunikasi dari dua komunitas. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas hubungan genetik antara warga yang berbeda dari masyarakat dengan panggilan, penamaan salam basudara (saudara). Sebagai komunikasi budaya, pela gandong lahir dari bawah, kearifan lokal pela gandong mengaitkan hubungan manusia yang berkarakter sebagai manusia juga dan tidak dibatasi oleh aturan dan batasan normatif tetapi sebagai kepatuhan dan kesadaran serta penghargaan pada leluhur. Semua pela gandong merupakan karya maksimal dari semua leluhur Ambon - Sewa Maluku dan terbentuk dari cara berpikir dan berperilaku masyarakat ketika mereka menanggapi masalah yang timbul di sekitar mereka. Selain itu, pela gandong cocok untuk maqasid syariah. Hal ini dapat dilihat bahwa sasaran hukum atau pernyataan hukum yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kepentingan umat manusia. Dari akun itu, maqasid syariah dapat dikatakan sebagai manfaat "memberikan semua jenis manfaat atau menolak semua kemungkinan kerusakan". Hal ini sejalan dengan adanya kearifan lokal pela gandong yang diakui masyarakat Ambon dengan tujuan menciptakan perdamaian dalam lintas agama yang dilambangkan dengan persaudaraan (kakak dan adik). Dengan adanya pela gandong, toleransi dalam agama tampak pada kerja sama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan, dll.
Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu” Rizka Amelia Armin; Anita Marwing; Nirwana Halide; Ulfa Ulfa; Wawan Haryanto; Dirah Nurmila Siliwadi; Nurul Adliyah
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v6i1.1553

Abstract

Legalitas kepemilikan tanah (sertifikat) dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum menjadi urgent untuk menghindari potensi terjadinya sengketa tanah. Lemahnya kesadaran masyarakat mendaftarkan hak formal kepemilikan tanah menjadi fakta masyarakat belum memahami urgensi legalitas formal kepemilikan atas tanah yang dimilikinya. Permasalahan yang sering terjadi akibat tidak dilakukannya legalitas formal terhadap hak atas tanah adalah sering terjadi sengketa tanah sebagai implikasi tidak tertib administrasi dan tidak tertib hukum sesuai yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Merespon hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas formal kepemilikan tanah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah materi, tanya jawab, dan diskusi. Antusiasme masyarakat setempat sebagai peserta kegiatan penyuluhan sangat tinggi, hal ini berdasar pada banyaknya jumlah pertanyaan dari masyarakat serta aktifnya peserta pada sesi diskusi membahas kasus-kasus hukum yang dihadapi tertutama kasus yang terkait legalitas formal kepemilikan hak atas tanah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan hukumini diharapkan dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap masyarakat Desa akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya.
The Concept of Impeachment in The Indonesia's Constitutional System From The Perspective of Fiqh Siyasah Anita Marwing; Asni Asni; Widia Astuti
al-'adalah Vol 19, No 2 (2022): AL-'ADALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v19i2.14289

Abstract

This study discusses the Siyasah Fiqh Review of the concept of Impeachment in the Indonesian State Administration. The aim is to find out and understand the mechanism for impeachment/dismissal of the President or Vice President in Indonesia's constitutional system as stipulated in Articles 7 a and 7 b of the 1945 Constitution and the fiqh siyasa perspective on these rules. This research belongs to normative legal research that uses normative, juridical, and historical approaches. Data were collected using literary techniques, then analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the practice of impeaching the President in the past occurred more often due to political issues, namely the disputes between the legislature and the executive regarding the issue that the President had violated the law. In the past two impeachment proceedings, there has been no precise regulation regarding the impeachment mechanism of the President in the country's Constitution. After the amendment, the issue of impeachment was adopted in Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution. Article 7A limits the grounds for impeachment, while Article 7B complicates impeachment by the presence of a judicial institution. From the perspective of Fiqh,siyasa, the head of State's impeachment can be carried out if it meets the criteria and reasons that Syara has determined'
The Concept of Impeachment in The Indonesia's Constitutional System From The Perspective of Fiqh Siyasah Anita Marwing; Asni Asni; Widia Astuti
al-'adalah Vol 19, No 2 (2022): AL-'ADALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v19i2.14289

Abstract

This study discusses the Siyasah Fiqh Review of the concept of Impeachment in the Indonesian State Administration. The aim is to find out and understand the mechanism for impeachment/dismissal of the President or Vice President in Indonesia's constitutional system as stipulated in Articles 7 a and 7 b of the 1945 Constitution and the fiqh siyasa perspective on these rules. This research belongs to normative legal research that uses normative, juridical, and historical approaches. Data were collected using literary techniques, then analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the practice of impeaching the President in the past occurred more often due to political issues, namely the disputes between the legislature and the executive regarding the issue that the President had violated the law. In the past two impeachment proceedings, there has been no precise regulation regarding the impeachment mechanism of the President in the country's Constitution. After the amendment, the issue of impeachment was adopted in Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution. Article 7A limits the grounds for impeachment, while Article 7B complicates impeachment by the presence of a judicial institution. From the perspective of Fiqh,siyasa, the head of State's impeachment can be carried out if it meets the criteria and reasons that Syara has determined'