Mustaming Mustaming
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSAINGAN HARGA DALAM USAHA DAN PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Mustaming Mustaming
MUAMALAH Vol 5, No 1 (2015): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/m.v5i1.672

Abstract

The phenomenon that occurs in Indonesia are many practices unfair competition in a variety of industries with an agreement or agreements with other businesses with a variety opatterns. In addition these practices also involve other parties, namely the association and thegovernment. In the face of these cases required the role of the Business CompetitionSupervisory Commission (KPPU) to act firmly crack down on businesses that compete withunhealthy. But not only assertiveness necessary to create a conducive environment for doingbusiness, also needed a continuity and consistency of the Commission to enforce competitionlaw in Indonesia through the application of Law No. 5 1999. 
PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Mustaming Mustaming
MUAMALAH Vol 4, No 2 (2014): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/m.v4i2.655

Abstract

Di Indonesia terdapat dua ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro yaitu:  1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada dasarnya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka kehendaki.  2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 merupakan solusi dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syari`ah dalam Pasal 49 bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam bidang ekonomi syariah, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf i mengenai ekonomi syari`ah mencakup 11 kategori yang menjadi cakupan ekonomi syari`ah termasuk lembaga keuangan mikro syari`ah