Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. AMANAH FINANCE PALOPO DALAM MEWUJUDKAN ETIKA BISNIS ISLAMI Muammar Arafat Yusmad
MUAMALAH Vol 4, No 1 (2014): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/m.v4i1.650

Abstract

Penelitian ini berada pada ranah hukum ekonomi syariah dalam konteks penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mewujudkan etika bisnis islami pada perusahaan pembiayaan syariah P.T. Amanah Finance Palopo. Sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang berlabel syariah, P.T. Amanah Finance harus memiliki sisi pembeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui penerapan asas Good Corporate Governance (GCG) pada pengelolaan perusahaan P.T. Amanah finance cabang Palopo; (2) Mengetahui perwujudan etika bisnis islami dalam pembiayaan (finance) pada P.T. Amanah finance cabang Palopo. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh argumen: (1) Penerapan prinsip GCG yaitu prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawabang (responsibility) dan Kewajaran (fairness) sudah dilaksanakan oleh perusahaan; (2) Penerapan prinsip GCG mewujudkan etika bisnis islami dalam bisnis pembiayaan yang senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya.  Penerapan prinsip GCG pada P.T Amanah Finance dilakukan melalui keterbukaan terhadap segala bentuk informasi dan kebijakan perusahaan sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah pembiayaan termasuk pilihan akad yang diberikan pada nasabah. Prinsip-prinsip GCG lainnya seperti prinsip pertanggungjawaban dilakukan melalui kebijakan pengenaan ta’widh (ganti rugi) sebagai bentuk pertanggungjawaban nasabah atas keterlambatan pembayaran. Namun demikian, seluruh uang ta’widh yang terkumpul tidak masuk ke kas perusahaan sebagai laba melainkan digunakan untuk kepentingan amal sosial. Penerapan prinsip GCG  dalam mewujudkan etika bisnis syariah ini yang menjadi pembeda antara lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan konvensional. Sebagai akhir penulisan karya ilmiah, diberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas LKS agar menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewajiban LKS menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
DENDA ZAKAT SEBAGAI HUKUMAN TAZIR Muammar Arafat Yusmad
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 3, No 1 (2018): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.51 KB) | DOI: 10.24256/alw.v3i1.199

Abstract

Zakat is an obligation for every Moslem that can do it as written in Surah At-Taubah (9 :103) Take, (O, Muhammad), from their wealth a charity by which you purify them and cause them to increase, and invoke (Allah s blessings) upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing. Right now, zakat is an obligation for every Moslem, besides to purify wealth and soul, zakat is also a potential fund source to welfare purpose, social justice, to improve life quality of dhuafa people, and also as one of the resources to national development. As we know, regulation in Indonesia including local regulation is a reception Islamic Law. So, its so clear that there is a connection between Islamic Law and National Law and no exception for regulation of zakat that define Muzakki Fine as a form of punishment of Tazir.