Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.077
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Paramita: Historical Studies Journal Abdimas JESS (Journal of Educational Social Studies) Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI CAKRAWALA Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Law Research Review Quarterly Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Proceeding of International Conference on Science, Education, and Technology
Martitah Martitah
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
REFORMA PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Martitah, Martitah
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2668

Abstract

This paper studies the development of the legal thought in Indonesia, which was influenced by the results of intellectual contemplation, which is irrespectively from the condition of time surround it, not only its ideology but also politicization towards symbolism of the common law, as the embryo of a national law. However, in the reality, the law in Indonesia is much influenced by colonial law as the written law. After the reformation period, massive range of steps has been taken to replace or reduce abandoned Dutch colonial law. This suggests that the orientation and characteristic of legal thought in Indonesia cannot be separated from social origin, as a base discovery of legal theories which have traditional values in Indonesia. In judicial practice, it has arisen various decisions that regard to the public’s justice sense which is not just based on the only written law. Keywords: Characteristics, Shifting Thought, Indonesian Legal History Artikel ini mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Pemikiran hukum Indonesia dipengaruhi oleh hasil perenungan intelektual, yang tidak terlepas dari situasi zaman yang melingkupinya, baik ideologisasi maupun politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat, sebagai embrio hukum nasional. Namun dalam kenyataannya hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial yaitu hukum yang tertulis. Setelah reformasi, berbagai langkah massif dilakukan untuk menggantikan atau mereduksi hukum yang di-tinggalkan kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi dan karakteristik pemikiran hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan asal usul sosial masyarakat, sebagai basis ditemukannya teori-teori hukum yang memiliki nilai tradisi ke-Indonesiaan. Dalam praktik peradilan telah muncul berbagai putusan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat tidak sekedar berdasar pada hukum tertulis saja. Kata Kunci: Karakteristik, Pergeseran Pemikiran, Sejarah Hukum Indonesia    
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & SEX BEBAS DI KALANGAN REMAJA MELALUI PEMBINAAN HUKUM DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN SISWA MTS SA AL-MINA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Martitah, Martitah; Hidayat, Arif
Jurnal Abdimas Vol 18, No 2 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) maupun maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan pendidikan kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dipilih untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik siswa MTs, Selain itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi. Dengan memperhatikan persentase kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil posttest dapat disimpulkan bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas di kalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya penyuluhan dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa terhadap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan.
Urgency of Legal Aspects in Management of Featured Products as an Effort to Empower Communities in the Circle Campus Area Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi; Arifin, Saru
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33699

Abstract

The strategy of strengthening a competitive domestic economy supported by agricultural development is a strategy that is close to the countryside. Pakintelan is a village located in Gunungpati District, Semarang City. The vast area of ​​the Pakintelan Village is a capital or asset for the people of Pakintelan to make a living because most of the people of Pakintelan are farmers and traders. The purpose of this program is to identify the legal aspects in the management and marketing of superior products in Pakintelan Gunungpati Semarang. The method used in this program in addition to socialization, also carried out observation and documentation of existing resources. This paper confirms that strengthening the legal aspects in the management and marketing of superior products in Indonesia, especially in Pakintelan, Semarang, Central Java, is becoming very important in the midst of globalization and industrial growth. Strengthening these legal aspects must also be supported and carried out by various elements of society including the sword community and the community around the Semarang State University campus which is one of the target markets in the Pakintelan community's small business.
REFORMA PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Martitah, Martitah
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2668

Abstract

This paper studies the development of the legal thought in Indonesia, which was influenced by the results of intellectual contemplation, which is irrespectively from the condition of time surround it, not only its ideology but also politicization towards symbolism of the common law, as the embryo of a national law. However, in the reality, the law in Indonesia is much influenced by colonial law as the written law. After the reformation period, massive range of steps has been taken to replace or reduce abandoned Dutch colonial law. This suggests that the orientation and characteristic of legal thought in Indonesia cannot be separated from social origin, as a base discovery of legal theories which have traditional values in Indonesia. In judicial practice, it has arisen various decisions that regard to the public’s justice sense which is not just based on the only written law. Keywords: Characteristics, Shifting Thought, Indonesian Legal History Artikel ini mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Pemikiran hukum Indonesia dipengaruhi oleh hasil perenungan intelektual, yang tidak terlepas dari situasi zaman yang melingkupinya, baik ideologisasi maupun politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat, sebagai embrio hukum nasional. Namun dalam kenyataannya hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial yaitu hukum yang tertulis. Setelah reformasi, berbagai langkah massif dilakukan untuk menggantikan atau mereduksi hukum yang di-tinggalkan kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi dan karakteristik pemikiran hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan asal usul sosial masyarakat, sebagai basis ditemukannya teori-teori hukum yang memiliki nilai tradisi ke-Indonesiaan. Dalam praktik peradilan telah muncul berbagai putusan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat tidak sekedar berdasar pada hukum tertulis saja. Kata Kunci: Karakteristik, Pergeseran Pemikiran, Sejarah Hukum Indonesia    
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & SEX BEBAS DI KALANGAN REMAJA MELALUI PEMBINAAN HUKUM DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN SISWA MTS SA AL-MINA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Martitah, Martitah; Hidayat, Arif
Jurnal Abdimas Vol 18, No 2 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) maupun maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan pendidikan kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dipilih untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik siswa MTs, Selain itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi. Dengan memperhatikan persentase kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil posttest dapat disimpulkan bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas di kalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya penyuluhan dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa terhadap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan.
PENGEMBANGAN POTENSI KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN BERWAWASAN KONSERVASI DAN HUKUM DI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA MARTITAH, MARTITAH; Driyah S, Duhita
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.736 KB)

Abstract

Universitas Negeri Semarang dengan semangat Internasionalisasi Tahun 2018 dan dengan meneguhkan dirinya sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Perhatian konservasi kali ini diberikan kepada desa. Pengembangan Strategis Desa Konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreatifitas, bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka guna meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan kelangsungan ekologis. Artinya, implementasi pelaksanaan peningkatan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aspek ekologis dan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat nelayan merupakan kunci keberlangsungan kawasan pantai, karena mereka yang setiap hari tinggal dan beraktifitas di kawasan pantai. Survei pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menunjukkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dioptimalkan di tempat ini. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan, yaitu masyarakat kurang memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai dan banyak potensi wirausaha warga yang kurang maksimal diberdayakan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu (1) Masyarakat nelayan melalui pengabdian ini dapat menjadi agen yang penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berwawasan konsevasi dan hokum, (2) Dibentuknya model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Desa Kecamatan Kedung Kabupaten JeparaKegiatan pengabdian ini dibatasi pada pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sedangkan metode kegiatan dilaksanakan melalui kegaiatan sosialisasi yang diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada masyarakat nelayan di kawasan pantai. luaran hasil pengabdian ini diharapkan akan terbentuk model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hingga mampu memanfaatkan kegiatan untuk menggali potensi yang dimiliki dikelompok usaha bersama nelayan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
Reactualization of the Pancasila Ideology in the Spirit of Moral Law Formation Martitah, Martitah
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 1 (2016): L. Research Rev. Q. (February 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21404

Abstract

Hukum yang dibuat oleh pemerintah cenderung kepada hukum tidak bermoral. Alih-alih ditujukan untuk keadilan dan kepastian di masyarakat, hukum yang dibuat justru hanya untuk melindungi kaum-kaum pemodal dan kolega pemerintahan. Masyarakat kerapkali dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat hukum yang diundangkan pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya perkara judicial review di mahkamah konstitusi yang diputus dengan amar putusan mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Padahal, Hukum yang bermoral selalu dibuat oleh lembaga yang bermoral juga. Jika nyatanya banyak hukum yang mereduksi hak-hak masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pembentuk hukum sebenarnya tidak memiliki moral yang baik untuk membuat hukum. Pancasila sebagai bintang penuntun (leistar) sebenarnya telah memberikan pedoman untuk membentuk hukum yang bermoral yang partisipatif dan aspiratif melalui mekanisme demokrasi permusyawaratan. Hukum disebut bermoral jika bermuara dan berlandaskan pada ideologi pancasila. Oleh sebab itu perlu adanya aktualisasi kembali, penghayatan kembali dan pemahaman kembali ideologi Pancasila bagi para pembentuk hukum dan bagi lembaga pembentuk hukum agar menghasilkan hukum yang bermoral, sehingga hukum yang dibentuk nantinya dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
How Legal Protection of Women in Home Workers Improving Family Welfare? Sulistianingsih, Dewi; Prabowo, Muhammad Shidqon; Martitah, Martitah
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 3 No 1 (2021): Advocacy and Legal Strengthening to Improve Community Social Welfare
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v3i1.40721

Abstract

Homeworkers are work that is done at home either on the basis of orders from others or doing on the basis of oneself. This type of work is referred to as informal workers, which is clearly difficult to obtain legal protection. Labor laws in Indonesia provide legal protection for both formal and informal workers, but the practice for informal workers is difficult to obtain legal protection. This program aims to describe and analyze the legal protections of women homeworkers in Semarang City in their efforts to make their families prosperous. This program uses socialization methods, interviews, observation and documentation. This program is conducted in the city of Semarang. The results of this program can be seen that the protection of homeworkers is still very minimal, especially for independent homeworkers. The implementation of statutory regulations has not been optimal, especially in manpower laws. The government is still not optimal in providing legal protection for informal workers, especially for homeworkers. Low wages, long working hours and the absence of health insurance are among the elements that homeworkers need to improve and increase in their efforts to make their families welfare. In the effort to achieve welfare for homeworkers' families, it is necessary to carry out supervision and guidance for homeworkers. Supervision and guidance can be carried out by the central government, local governments, non-governmental organizations, the academic community, observers of labor.
Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek di Lapangan Martitah, Martitah; Yudhanti, Ristina; Sumarto, Slamet; Widiyanto, Widiyanto
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.50942

Abstract

Kemandirian Desa merupakan tujuan utama dari pemeberian otonomi desa oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“UU Desa”). Sejumlah rekognisi terhadap hak asal-usul desa diberikan oleh UU Desa tersebut. Secara teknis, untuk mewujudkan kemandirian desa supaya makmur dan sejahtera, maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan afirmasi yang sangat kuat dengan dibentuknya Kementerian Desa dan juga dana desa. Penelitian ini menganalisis tentang perwujudan otonomi desa di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian studi kasus di Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Artikel ini mengklaim, bahwa perwujudan otonomi desa di Indonesia bersifat semu. Hal ini ditunjukkan oleh keharusan desa mengikuti visi-misi Bupati dalam menginisiasi program-program pembangunan desa. Selain itu, intervensi pihak luar desa baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun korporasi dalam pembangunan desa juga sangat besar. Fakta lainnya yang mempengaruhi otonomi desa adalah kuatnya birokrasi pelaporan dana desa, sehingga menjadikan aparatur desa gamang dan takut dalam menyusun program pembangunan desa dan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, kemandirian desa yang dicita-citakan oleh UU Desa berjalan lambat dan kurang inisiatif. Berdasarkan temuan pengabdian ini, maka direkomendasikan agar ada pihak ketiga, seperti perguruan tinggi dan NGOs yang netral untuk melakukan program advokasi dan pemberdayaan kapasitas aparatur dan warga desa, sehingga mereka memiliki kemampuan mengorganisir diri secara independent dalam menyusun dan melaksanakan program-program desa.
MAKNA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI REMAJA DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK WIRA ADHI KARYA KABUPATEN SEMARANG Ulinnuha, Retno; Pudji Astuti, Tri Marhaeni; Martitah, Martitah
JESS (Journal of Educational Social Studies) Vol 5 No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jess.v5i1.13093

Abstract

Remaja awalnya hanya mengetahui bahwa mereka akan mengikuti rehabilitasi keterampilan saja. Padahal mereka juga diwajibkan mengikuti rehabilitasi fisik, mental, dan sosial untuk mengarahkan perilaku sosialnya. Hal itu mengakibatkan remaja harus lebih beradaptasi dalam berinteraksi sosial dengan sesama remaja maupun pegawai balai.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis interaksi sosial dan perilaku sosial remaja penerima manfaat dengan sesama remaja penerima manfaat dan pegawai balai; serta mendeskripsikan dan menganalisis makna kegiatan rehabilitasi sosial bagi remaja penerima manfaat.Pendekatan penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa interaksi sosial remaja dengan sesama remaja dan remaja dengan pegawai balai yaitu kerja sama, akomodasi, dan kontravensi.Perilaku sosial remaja sebagai Me dalam out groupnya cenderung menyesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di balai. Perilaku sosial remaja sebagai I dalam in groupnya cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan remaja yang sesuai dengan tata tertib dan menyimpang dari tata tertib balai. Sebagian remaja memaknai kegiatan rehabilitasi sosial sebagai pelatihan keterampilan saja dan sebagian lagi selain memaknai sebagai pelatihan keterampilan, juga sebagai wadah belajar berbagai hal dan melatih kedisiplinan hidup. Dapat disimpulkan bahwa bagaimana interaksi dan perilaku sosial berimplikasi pada bagaimana remaja penerima manfaat memaknai kegiatan rehabilitasi sosial tersebut.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Ananda Miftahjannah Arif Hidayat Arif Hidayat Bayangsari Wedhatami Dani Muhtada Dewi Liesnoor Setyowati Dewi Sulistianingsih Driyah S, Duhita Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Mukminto Elisari Gulo Fahritsani, Husna Guspita, Ardhianing Marlianawati, Fitria Masrukhi Masrukhi Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Muchammad Shidqon Prabowo Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri NUR FADILAH Rahman, Abdul Haris Bahtiar Ratih Damayanti Retno Ulinnuha, Retno Ristina Yudhanti Rusdarti - Rusman Ghazali Saru Arifin Slamet Sumarto Subagyo Subagyo Sudiami, Dinok Tri Marhaeni Pudji Astuti Wasino Wasino Widiyanto Widiyanto Widiyanto YYFR. Sunarjan, YYFR.