Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Notaire Journal of Judicial Review
Zidna Aufima
Universitas Airlangga
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BITCOIN SEBAGAI OBYEK JUAL BELI DI INDODAX.COM. Zidna Aufima
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7210

Abstract

Abstract Traders who do sell buy bitcoin on Indodax.com. there are still those who have not included their income from bitcoin trading on indodax.com in Annual Notification Letter which is then reported to the Directorate General of Taxes. method used is statute approach and conceptual approach. The results of this study can be known that traders who are doing sell buy bitcoin on Indodax.com should include their income from bitcoin trading on Indodax.com. or enter every profit gained from bitcoin trading activities on Indodax.com. in the Annual Notification Letter then it is reported to the Directorate General of Taxes.Keyword: Value-Added Tax,  Bitcoin, Sell Buy, Indodax.com. AbstrakPara pelaku perdagangan yang melakukan jual beli bitcoin di Indodax.com. masih ada yang belum menyertakan pendapatannya dari perdagangan bitcoin di indodax.com. dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan adalah statute approach danconceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa seharusnya para pelaku perdagangan yang melakukan jual beli bitcoin di Indodax.com menyertakan pendapatannya dari perdagangan bitcoin di indodax.com. atau memasukkan setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan trading bitcoin di Indodax.com. dalam Surat Pemberitahuan Tahunan kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Bitcoin, Jual Beli, Indodax.com.
Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah Zidna Aufima
Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.549 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9702

Abstract

Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat pembayaran dilarang oleh Bank Indonesia. Namun, Bitcoin sebagai obyek jual beli yang berbentuk aset digital  atau barang tidak berwujud diperjualbelikan di indodax.com. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarang karena dalam fikih, akad jual beli Bitcoin di indodax.com. termasuk akad yang fasid karena Bitcoin mengandung unsur gharar, maysir, syubhat, dan dharar sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Bitcoin.
Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Zidna Aufima
Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1224

Abstract

Sejak 8 Juli 2020, pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik wajib diterapkan secara nasional oleh seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan kemudahan pelayanan HT-el kepada masyarakat. PPAT memiliki peran penting dalam layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran PPAT selaku pengguna layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik setelah diterbitkannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah mulai dari pembuatan perjanjian kredit, pengecekan sertifikat tanah secara elektronik sebelum membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sampai mengupload Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta data pendukungnya kepada Kantor Pertanahan setempat melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT pada https://mitra.atrbpn.go.id. Kemudian, PPAT akan menyerahkan salinan minuta Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada debitor dan kreditor. Sementara, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang asli disimpan oleh PPAT.
Akibat Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Zidna Aufima
Journal of Judicial Review Vol 22 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v22i1.772

Abstract

Abstract Post Release Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 about Fiduciary Guarantee Execute raises legal effect for Notary in making Fiduciary Guarantee Contract. By Using statute approach dan conceptual approach. the result of this study showed that Notary must revise fiduciary guarantee contract all this time created in a way Notary must add and explain default consists of definition and default shapes in detail. Keywords: Legal Effect, Constitutional Court Decision, Notary, Fiduciary Guarantee Contract, Default, Fiduciary Guarantee Execute. Abstrak Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia menimbulkan akibat hukum bagi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa notaris harus mengubah akta jaminan fidusia yang selama ini dibuat dengan cara notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula wanprestasi yang terdiri dari definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi secara terperinci. Kata Kunci : Akibat Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris, Akta Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Eksekusi Jaminan Fidusia
JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI PENGEMUDI GO-JEK DI SURABAYA Zidna Aufima
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.755 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.1589

Abstract

ABSTRACTBased on previous events many violent acts experienced Go-Jek driver while on the streets such as robbed then work safety insurance needed for Go-Jek driver in Surabaya is work accident and death insurance program from Sosial Insurance Administration Organization (hereinafter referred to as “BPJS”) for risk preventing and risk overcoming when Go-Jek driver is working. The method used in this research is the approach statute and conceptual statute. The results of this study can be known that Go-Jek corporate not required to provide work safety insurance for Go-Jek driver because there is no work relationship between Go-Jek corporate with Go-Jek driver. Because legislation about worker in Indonesia not regulate legal relationship and legal effect between Go-Jek corporate with Go-Jek driver then the rule of law is Burgelijk Wetboek (hereinafter referred to as “BW”).Keywords : Work Safety Insurance; BPJS; Go-Jek Driver. ABSTRAKBerdasarkan peristiwa sebelumnya banyak tindakan kekerasan yang dialami Pengemudi Go-Jek saat di jalanan seperti dirampok maka jaminan keselamatan kerja yang dibutuhkan bagi pengemudi Go-Jek di Surabaya adalah program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari badan penyelenggara jaminan sosial (selanjutnya disebut “BPJS”) untuk mencegah risiko serta mengatasi risiko ketika pengemudi Go-Jek bekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perusahaan Go-Jek tidak wajib memberikan jaminan keselamatan kerja bagi pengemudi Go-Jek karena tidak ada hubungan kerja antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Karena peraturan perundang-undangan tentang pekerja di Indonesia tidak mengatur hubungan hukum dan akibat hukum antara mitra kerja dengan perusahaan maka aturan hukumnya adalah Burgelijk Wetboek  (selanjutnya disebut “BW”).Kata Kunci : Jaminan Keselamatan Kerja; BPJS; Pengemudi Go-Jek. 
Co-Authors