Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : SELODANG MAYANG

PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI KAPITALIS DALAM MASYARAKAT INDRAGIRI HILIR MULTIKULTUR administrator admin; Agus Maulana
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 3 No 2 (2017): VOL 3 NO 2 APRIL 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v3i2.62

Abstract

Prinsip dasar Sistem Ekonomi Kapitalis adalah kebebasan kepemilikan yang dibangun di atas tiga kerangka dasar, yaitu: scarcity, value dan price. Secara ringkas bahwa aktifitas produktif yang dilakukan manusia dalam pandangan Kapitalisme merupakan suatu pengorbanan manusia yang didorong oleh insentif materi. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki masyarakat multikultur serta memiliki sumber daya yang potensial seperti SDM yang handal, Mineral, Perikanan, Perkebunan serta posisi strategis yang menjadi urat nadi Ekspor Impor Provinsi Riau bagian Selatan. Perekonomian daerah ini jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku memiliki trend positif. Makalah ini memberikan gambaran bahwa: (1) Multikultur masyarakat Indragiri Hilir bukan hal yang negatif dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi bahkan dalam Sistem Ekonomi Kapitalis yang menyerang bangsa kita saat ini dengan berbagai fasilitas yang dapat mendukung terbentuknya Ekonomi Kapitalis meskipun negara kita menganut Ekonomi Demokrasi Pancasila; (2) Kekuatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kemajuan pembangunan negerinya sendiri dalam konteks Pembangunan Infrastruktur dan Index Pertumbuhan Sumber Daya Manusia, terbukti masih rendahnya minat kuliah di Perguruan Tinggi di Tembilahan. Faktor tingginya pendapatan masyarakat mendorong kemampuan untuk membiayai sekolah di luar Indragiri Hilir; (3) Ekonomi Kapitalis dapat terbendung dengan sendirinya karena adanya geliat perekonomian masyarakat yang multikultur sehingga mengurangi arus peredaran uang keluar dari daerah , namun pemberian izin penguasaan lahan seluas-luasnya adalah fasilitas dan pintu gerbang pertama bagi sistem kapitalis dalam menjalankan usahanya. Sehingga rakyat tidak dapat mengembangkan perekonomianya melalui pengolahan tanah, perkebunan, pertanian dan perikanan dan kelautan.