Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sains Manajemen:Jurnal Manajemen UNSERA Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sawala : Jurnal Administrasi Negara Lontar : Jurnal Ilmu Komunikasi Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Kebijskan Pembangunan
Delly Maulana
Universitas Serang Raya
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Peningkatan Kualitas Pengeluaran Belanja Provinsi Untuk Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang Syamsudin, Syamsudin; Maulana, Delly
Sains Manajemen Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Sains Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.018 KB)

Abstract

ujuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk menjadi instrument perubahan sosial yang diiinginkan, serta di tambah dengan adanya kewenangan dari Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah, maka mau tidak mau Pemerintah Provinsi harus bisa mengelola keuangannya dengan baik serta mendorong agar terciptanya peningkatan kualitas belanja daerah (quality of spending),dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan- kegiatan yang bisa berdampak terhadap pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk dalamwilayah provinsi tersebut.Sampai saat ini terlihat bahwa belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Sebagai contoh, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar Provinsi Banten, yakni sekitar 69,64 Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) hal yang akan diteliti, yakni : Pertama, untuk mengetahui gambaran tentang pencapaian pembangunan di Kabupaten Pandeglang;dan yang Kedua, adalah melihat pengaruh pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten terhadap Kabupaten Pandeglang; dan yang Ketiga, adalah melihat peningkatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang melalui pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten.
EVALUASI PENINGKATAN PENCAPAIAN MDG’S PADA TAHUN 2015 DI KOTA SERANG Syamsudin, Syamsudin; Maulana, Delly
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.898 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v3i1.514

Abstract

Tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium (Millenium Declaration). Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.Selanjutnya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota, tak terkecuali Kota Serang untuk melaksanakan pembangunan yang berfokus pada manusia untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Adapun dalam pencapaian MDGs pada tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan gambaran tentang kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan demi tercapainya target MDGs pada tahun2015, bagaimana kondisi MDGs di Kota Serang dan prospeksnya pada tahun 2015, serta bagaimana model peningkatan pencapaian MDG?s sehingga dapat tercapai pada tahun 2015.
REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN REVITALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Maulana, Delly
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.077 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.243

Abstract

 Tulisan ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menguntungkan, baik dalam tingkat kompetisi secara global, tingkat pertumbuhan yang tidak berkualitas, dan menjadi negara importir. Kondisi tersebut tentu memerlukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi, dengan cara merevitalisasi peneraparn good governance dengan mengedepankan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran civil society dan swasta harus juga dikedepankan dengan mengedepankan konsep kemitraan yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan good governance di Indonesia, terutama disektor ekonomi.
Analisis Kritis Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : Antara Upaya dan Realitas Maulana, Delly
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.707 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.299

Abstract

Beban kerja, kompensasi dan kinerja merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan untuk menciptakan profesionalisme pada sumber daya manusia Guru dan Dosen, karena dari ketiga elemen ini akan terlihat sejauhmana profesionalisme Guru dan Dosen dalam melakukan pekerjaanya.Layak atau tidak layak Guru dan Dosen disebut sebagai profesi akan terlihat dari tingkat kinerja Guru dan Dosen serta kompensasi yang diterimanya. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua profesi ini menjadi salah satu profesi yang bermartabat. Tetapi dalam perjalannya undang-undang ini pun menimbulkan pro-kontra.
FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN Maulana, Delly
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.65 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.508

Abstract

Tulisan ini mengambarkan tentang fenomena demokratisasi lokal di Provinsi Banten pasca diberlakukannya kebijakan desentrasalisasi atau otonomi daerah pada tahun 1999. Kondisi tersebut jelas membawa konsekuensi bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta merealisasikan terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi lokal di Provinsi Banten mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Maulana, Delly
LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 2, No 2 (2013): LONTAR JURNAL ILMU KOMUNIKASI
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.591 KB) | DOI: 10.30656/lontar.v2i2.346

Abstract

The existence of affirmative policy rules applied in 2009 election has been successful to increase the number of women in parliament. Within the scope of Banten Province, the quota for women's political participation is still not fully utilized by Bantenese women, although there is a significant increase in the general election in 2004 with the election in 2009, and placing women in formal political space such as Governor, Mayor, and Vice Regent in the two districts. Furthermore, the implementation of the Regional Regulation About Gender mainstreaming (Bylaw No. 10 of 2005 and regulation No. 39 of 2006 on Guidelines for the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming in Banten province) is not strong enough to provide a significant increase in the development of gender-based violence in Banten province, it is seen of IPG and IDG that are still below national standards. These conditions proved that increasing women's political participation in Banten still puts oligarchs at the local level (political family, a network of local elites and the ruling political party affiliation).
Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Soviah, Siti; Maulana, Delly; Nugroho, Arif
Administratio Vol 11 No 2 (2020): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Study aims to determine the tourism Management Governance in Special Economic Zone of Tanjung Lesung. This Research method is descriptive qualitative. Data accumulation techniques used are: Interview, Documentation, and observation. The location of this research is around the Tanjung Lesung KEK tourism area. Based on the results of this study it can be concluded: First. Tourism Management in Pandeglang Regency, especially in the Tanjung Lesung Special Economic Zone Tourism area run accordance with several indicators of tourism managementOf all indicators on the road well but for public relations the private sector and the government has done its best but it is deniable that conflicts often occur, but it can be resolved well, because nothing is difficult as long as there is good intention; and second. Public Private Partnership is agreement or contract between the private and the government based, based on that the transfer of function is left to the private sector from the regional Government and determined based on existing regulations.
Budget Policy Innovation Through Participatory Budgeting In The Provincial Government Of Banten Maulana, Delly
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.139

Abstract

The involvement of civil society and society groups through the concept of participatory budgeting in public management, especially in the budgeting process is a key factor in realizing good governance. In the context of the Provincial Government of Banten, this province is an area with a good budget potential, both from the original revenue of the region and from the overall income, but the condition has not made a significant impact on the development of the region, as it can be seen from the two districts in Banten Province which are included in the category of underdeveloped areas, namely Lebak District and Pandeglang District.This condition clearly requires innovation in budget planning by putting forward several principles, namely: prioritizing accountability, paying attention to value for money, creating transparency, using honesty approach in financial management, and encouraging the creation of control in budgeting implementation.Therefore, this paper tries to give an idea of the importance of budget policy innovation in Provincial Government of Banten through participatory budgeting, so that high budget potential can give significant impact to the development and prosperity of the society in Banten Province.
Peningkatan Kesadaran Hukum Santri Dalam Memahami Tindak Kekerasan Di Pondok Pesantren Modern Assa’Adah Hasuri; Dwi Nurina Pitasari; Rokilah; Delly Maulana
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v2i2.2957

Abstract

Pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri untuk unggul secara spritiual, pengendalian diri, kecerdasan knowledge, kepribadian dan memiliki akhlak mulia. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dengan sistem pembinaan twenty four hours (full time 24 jam) diharapkan membentuk kepribadian peserta didik yang baik kini menjadi lembaga yang menakutkan dengan adanya kasus-kasus kekerasan terjadi di asrama (tempat pendidikan pesantren) yang berdampak pada trauma berkepanjangan bagi korban kekerasan. Fokus utama program pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan Hukum dan Pengawasan penegakan aturan di Pesantren, bertujuan untuk efektivitas penerapan hukum dalam lingkungan secara dini di Pesantren, khususnya dalam lingkungan Pesantren Assaadah. Tujuan khusus yang diharapkan tercapai melalui program pengabdian ini yaitu perbaikan kualitas pendidikan dan kepribadian siswa pesantren dan menciptakan kedisiplinan dilingkungan pesantren sehingga tercipta pola komunikasi dan penanganan perilaku menyimpang yang efektIf dan efisien.
Policy Formulation of The Marine Governance in The Coastal Southern Lebak Regency Banten Province Delly Maulana; Arif Nugroho
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 18, No 3 (2020): November 2020
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jil.18.3.565-571

Abstract

This paper is aimed to explain the presence of marine potentials in the southern coastal area of Lebak Regency, Banten Province that have not been fully exploited. There are several potentials found in this Regency, the extensive coastline of approximately 91.42 km², and the marine resources and fisheries that could be developed. The potentials include not only fisheries and tourism but also mining. With such a high rate of development in the coastal area of Lebak Regency, it will certainly cause various problems in the region such as First, the degradation of coastal and marine ecosystems in Lebak Regency; Second, the increasing intensity of environmental pollution caused by mining and extraction activities; Third, the vulnerability to natural disasters (abrasion, tsunami, erosion, climate change, et cetera); Fourth, the occurrence of area utilization conflict; and Fifth, low productivity of biological marine resources utilization. The method used in this study was a qualitative research method with in-depth interviews, observations, and documentation.  The results show that two issues become marine management problems in the southern coastal area of Lebak Regency, the first is environmental degradation, the second is space use conflicts, and the third is waste pollution due to organic and non-organic waste. Meanwhile, actor mapping shows that the government, in this case, the Regent as the authority in the area, has the power, influence, and interest to give input to the marine management of the Southern Coast of Lebak Regency so that it would not only increase the local revenue but also have a significant effect on the local communities, especially the fisher people and, and the environmental sustainability.ABSTRACTThis paper is aimed to explain the presence of marine potentials in the southern coastal area of Lebak Regency, Banten Province that have not been fully exploited. There are several potentials found in this Regency, the extensive coastline of approximately 91.42 km², and the marine resources and fisheries that could be developed. The potentials include not only fisheries and tourism but also mining. With such a high rate of development in the coastal area of Lebak Regency, it will certainly cause various problems in the region such as First, the degradation of coastal and marine ecosystems in Lebak Regency; Second, the increasing intensity of environmental pollution caused by mining and extraction activities; Third, the vulnerability to natural disasters (abrasion, tsunami, erosion, climate change, et cetera); Fourth, the occurrence of area utilization conflict; and Fifth, low productivity of biological marine resources utilization. The method used in this study was a qualitative research method with in-depth interviews, observations, and documentation.  The results show that two issues become marine management problems in the southern coastal area of Lebak Regency, the first is environmental degradation, the second is space use conflicts, and the third is waste pollution due to organic and non-organic waste. Meanwhile, actor mapping shows that the government, in this case, the Regent as the authority in the area, has the power, influence, and interest to give input to the marine management of the Southern Coast of Lebak Regency so that it would not only increase the local revenue but also have a significant effect on the local communities, especially the fisher people and, and the environmental sustainability.
Co-Authors Ailia Lailatul Qodariah Arif Nugroho Budi Hasanah Dwi Nurina Pitasari Edi Suherman Endang Larasati Farid Wajdi Fikri Habibi Firhansyah Firhansyah Ginanti Fajar Guntur Fernanto Hasuri, Hasuri Huddin, Muhammad Nurhaula Indra Nizar Purnama Ipah Ema Jumiati Kismartini Kismartini Lalan Suhendarlan Mirza Abdi Khairusy Obed Bida Rachmi Yulianti Rachmi Yulianti Rina Yulianti Rina Yulianti Rokilah Rokilah Sherly Melinda Soviah, Siti Sri Suwitri Suwaib Amiruddin Syamsudin Syamsudin Syifa Nurillah Vojana Vojana Wily Mochamad Iqbal