Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN JWP (Jurnal Wacana Politik) Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Political Issues Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Yusa Djuyandi
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI POLITIK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH OLEH KPU KABUPATEN BEKASI PADA PILKADA TAHUN 2017 Sumantri Sumantri; Yusa Djuyandi; Muradi Muradi
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2018 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.3569

Abstract

Peneliti dalam penelitian ini memberikan perhatian pada  pelaksanaan sosialisasi politik pasangan calon kepala daerah oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan  teori Michael Rush dan Phillip Althoff yang menjabarkan  bahwa keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh agen, materi, mekanisme, dan polanya. Selain itu, dalam Penelitian ini menekankan pada upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi  sebagai penyelenggara Pilkada untuk mensosialisasikan pasangan calon kepada masyarakat dalam setiap tahapan sehingga menggugah pemilih menggunakan hak pilihnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan menganalisa bagaimana upaya KPU sebagai agen sosialisasi dalam pelaksanakan  sosialisasi politik pasangan calon kepala daerah  dalam Pilkada Bekasi tahun 2017, serta mendeskripsikan proses pelaksanaan sosialisasi politik pasangan calon kepala daerah  dalam Pilkada Bekasi tahun 2017 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi dilihat dari materi, mekanisme serta polanya.metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi politik pasangan calon oleh KPU Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
DETEKSI DINI ANCAMAN SOCIAL ENGINEERING HACKER TERHADAP MATA PELAJARAN RAHASIA DI SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN UDARA Tri Hastuti; Yusa Djuyandi; Wawan Budi Darmawan
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4 No 1 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.4503

Abstract

Dasar dilakukan penelitian, karena adanya fenomena terkait social engineering di lingkungan Seskoau. Kekhawatiran yang muncul adalah kebocoran dokumen dan informasi-informasi penting terkait strategi, fakta pertahanan dan yang lainnya yang ada dalam mata pelajaran rahasia, yang apabila tersebar luas dikhawatirkan dapat mengancam pertahanan negara Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif, melalui pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara Narasumber. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Sedangkan teknik validasi data menggunakan uji credibility, transferability, dependability, confirmability. Hasil penelitian ditemukan adanya ancaman Social Engineering Hacker di Seskoau. Langkah antisipasi yang dilakukan meliputi: melakukan pengecekan sumber kebocoran, melakukan penutupan akses informasi jika terjadi kebocoran, melakukan pemanggilan terhadap Pasis yang mencurigakan/membuat suatu kebocoran informasi, melakukan kegiatan operasi/ intelijen, pengalihan bahasan materi, ketika terindikasi adanya hal yang mencurigakan, membatasi penggunaan medsos dalam pelajaran, tidak memberikan materi atau informasi-informasi yang terkait dengan Doktrin, tidak mendiskusikan atau men-share mata pelajaran rahasia pada Pasis negara sahabat, disiplin dalam menggunakan password, memberikan peringatan/teguran, tidak membocorkan informasi yang sifatnya rahasia, selektif dalam berbicara dengan Pasis negara sahabat, selektif dalam mengupload pelajaran ke berbagai media, membuat folder khusus dalam penyimpana file di komputer/laptop, mengurangi kontak berlebihan dengan Pasis negara sahabat, berkomitmen untuk selalu mengikuti prosedur tetap yang berlaku, senantiasa melakukan pengecekan sumber tindakan yang mencurigakan, yang ditindaklanjuti dengan tindakan isolasi dan melakukan penyelidikan, membuat laporan secara berjenjang melalui KORSIS, PAM dan POM, serta melaporkan secepatnya kepada pihak intel lembaga.
PENYEBAB DILAKUKANNYA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DONOR DANA YANG DILAKUKAN AMERIKA SERIKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN WHO Yusa Djuyandi; Nandita Alfahira; Gisha Galizan Anwari
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4 No 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.5281

Abstract

Keberadaan negara-negara adidaya di dunia tidak dapat terelakan pengaruhnya. Dampak postif atau negatif dari pengaruh kekuatan yang dihasilkan dari adanya kebijakan negara-negara adidaya tersebut seringkali besar pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan dari negara-negara lain. Dampaknya tidak hanya dalam ruang lingkup domestik, tetapi juga di ruang lingkup internasional. Salah satunya berpengaruh terhadap organisasi-organisasi internasional. Di tengah meruaknya pandemi covid-19, negara-negara adidaya, Amerika Serikat dan China, tetap bersaing melakukan perang dagang melalui kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga kekuatan negaranya. Salah satu ancaman yang dirasakan dari perang dagang yang dilakukan dua negara ini membuat Amerika Serikat memiliki kecurigaan terhadap organisasi kesehatan internasional, yaitu World Health Organizatin (WHO). Di tengah pandemi global, Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi memberikan suntikan dana terhadap World Health Organization. Amerika Serikat menganggap WHO telah gagal dalam menangani virus dan adanya kecenderungan keberpihakan yang dilakukan di antara WHO dan China. Sehingga hal tersebut dapat mengancam stabilitas negara Amerika Serikat dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan kemanan negara. Besarnya dampak yang ditimbulkan atas diputuskannya kebijakan ini karena besarnya pengaruh dari negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan China.
PERAN AKTOR DALAM PROSES PEMBENTUKAN DINASTI POLITIK (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWAKARTA) Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh; Husin Al-Banjari; Yusa Djuyandi
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3 No 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2931

Abstract

The political phenomenon at the local level which concentrates power limited to the family is interesting to highlight. The power which is only hegemony by the political actor by making his relatives as part of a political dynasty becomes a problem in democratization in Indonesia. Opportunities for the wider community were eroded because the tap to power was blocked by the local elite. The power tree formed by Dedi Mulyadi as a political actor, by making it easier for his wife Anne Ratna Mustika as Purwakarta regent to succeed Dedi Mulyadi, as well as his son Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar as chairman of DPD level II Golkar Party Purwakarta Regency, strengthen Dedi Mulyadi's position as a politician snapper class in the area. By using a qualitative research method approach and taking a case study of Purwakarta Regency, this research illustrates a political dynasty formed by political actors using political skills that are not visible to the public (hidden power). The results showed that the role of political actors based their political skills on knowledge, actors used political party instruments, bureaucracy, and also some Sundanese culture in shaping political dynasties. Moreover, the long-term interests of the actor who desires to become a leader at the level of West Java and National Provinces is an important finding in this article. This necessitates that the actor must be able to secure his power base in Purwakarta Regency. Keywords: Political Dynasty, Political Actors, Hidden Power.
PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGISIAN JABATAN BADAN PENGAWAS PEMILU YOGYAKARTA: STUDI PADA PERAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH Yusa Djuyandi; Mohamad Firdaus; Arief Hidayat
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.335 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i2.18125

Abstract

Peran organisasi masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan hal yang menarik di kaji, alasannya banyak kader kedua ormas ini yang berkiprah dalam lembaga pengawas pemilu, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk menganalisa peran kedua ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan, baik itu dari perwakilan kedua Ormas (NU dan Muhammadiyah) serta dari Bawaslu DIY, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai media maupun hasil penelitian pihak lain yang dapat menunjang analisa. Hasil dari penelitian ini adalah peran NU dan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan komisioner di Bawaslu D.I. Yogyakarta dianggap sangat strategis sebab secara jejaring mampu mendorong para anggotanya untuk menempati posisi anggota Bawaslu DIY. Begitu kuatnya peran kedua Ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan dominasi NU serta Muhammadiyah yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan organ pemerintah. 
PENGAWASAN DPR-RI DALAM BISNIS MILITER SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) Yusa Djuyandi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.126 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10549

Abstract

DPR-RI oversight in TNI (military) Business have very important role in forming of professional and reliable TNI, despitefully DPR-RI oversight also useful to link citizen priority and views in rule of policy and law in defence area. The purpose of this research is to analyze the oversight mechanism conducted by DPR-RI in the case of military business. Theory used by researcher in conducting this research is theory of parliamentary oversight, which is conducting through various mechanism which available in parliament, that is: passing debate mechanism; passing existence of commission; and through raised questions when in meeting. This research used qualitative method,and data research was obtained from primary and secondary data. Primary data was gained through observation and interview. Based on the research, the oversight mechanism have been run by first commission of DPR-RI was still weaken, on the other side the parliament (DPR) also lack in creating an effective oversight, where this matter because of some factors, such as: the lack of political willingness of parliamentary member, lack of positive supervision practices and the limited information had by DPR.
Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue Arfin Sudirman; Yusa Djuyandi; Fajri Syahal Guna Pratama
Journal of Political Issues Vol 4 No 2 (2023): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i2.82

Abstract

The defense industry has become one of the important agendas and has become a concern, starting with the United Indonesia Cabinet I under President Susilo Bambang Yudhoyono and making it a development priority and providing great opportunities for the involvement of the private sector in defense industry activities, one of which is through the cooperation agenda established by Indonesia and Australia are in a dialogue agenda Indonesia - Australia Defense Security Dialogue (IADSD) Therefore this research aims to find problems in order to achieve the research objectives, using the concept of the Military Industrial Complex (MIC) and also the Iron Triangle theory in which there are three main actors who play a role in optimization and the linkages between the relationship lines of the actors involved. In enhancing the Defense Industry in Indonesia, it is certainly very complex, but in this case there are also key actors referring to the political economy relationship that occurs between legislators, the national armed forces, and the weapons industry. These relationships are related to political contributions, political approval of military spending, lobbying to support the bureaucracy, and industry. The three bodies, which at present are more commonly referred to as congress / parliament, defense ministry, and defense industry, are then referred to as the iron triangle of defense. In which this involvement is narrowed back to the focus of the land dimension in this implementation, PT. Pindad and also the end-user of the Indonesian Armed Forces (TNI AD) in order to reduce dependence on foreign products and further increase the independence of the national defense industry.
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA Rahmah Ramadhani; Yusa Djuyandi
Aliansi Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i3.44008

Abstract

Pemindahan ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Latar belakang pemindahan tersebut adalah untuk meminimalisir risiko bencana dan beban kepadatan wilayah DKI Jakarta, serta pemindahan dilakukan ke lokasi tengah wilayah Indonesia dengan lahan yang masih banyak untuk dikembangkan. Namun begitu, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu pemindahan IKN mengenai dampak serta peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan yang diakibatkan.  Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur yang memandang peran pemerintah berdasarkan perspektif Keynesian dan penelitian yang memanfaatkan berita di media. Pemindahan IKN mempengaruhi aspek ekonomi, politik, dan yang terutama adalah lingkungan. Beban kerusakan yang ditanggung lingkungan Kalimantan Timur disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan IKN yang meliputi deforestasi. Berdasarkan perspektif Keynesian, kontribusi pemerintah atau keberadaan negara bertujuan untuk maksimalisasi pemanfaatan sumber daya dan optimalisasi perekonomian. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi resiko pemindahan IKN, namun secara bersamaan memanfaatkan sumber daya dan sebagai upaya pemerataan adalah membangun dengan konsep Forest City. The relocation of the capital city of Indonesia has been determined to be moved to East Kalimantan, precisely in the districts of Penajam Paser and Kutai Kartanegara. The background of the relocation is to minimize disaster risk and the burden of the density of the DKI Jakarta area, and the relocation is carried out to a central location in the Indonesian territory with a lot of land to be developed. However, this policy reaps the pros and cons of various groups. For this reason, this paper aims to analyze the issue of transferring IKN (the capital city of Indonesia) regarding the impact and role of the government in overcoming the damage caused. The method used in this analysis is descriptive qualitative with literature study and research that utilizes news in the media. The migration of IKN affects economic, political, and above all environmental aspects. The burden of damage to the environment in East Kalimantan is caused by massive land clearing for IKN development which includes deforestation. Based on the Keynesian perspective, the contribution of the government or the existence of the state aims to maximize the use of resources and optimize the economy. Therefore, one of the government's efforts in overcoming the risk of moving the IKN, but at the same time utilizing resources and as an equalization effort is to build with the Forest City concept.
Co-Authors Arfin Sudirman Arief Hidayat Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh Fajri Syahal Guna Pratama Gisha Galizan Anwari Husin Al-Banjari Mohamad Firdaus Muradi - Nandita Alfahira RAHMAH RAMADHANI Sumantri Sumantri Tri Hastuti Wawan Budi Darmawan