Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)

PRAKTIK GERAKAN LITERASI SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA dalam PEMBELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 1 MANDE Risas Syafrizal; Iyep Candra Hermawan; Prima Yuana Sofwan
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan literasi sekolah merupakan gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya literasi peserta didik yang dituangkan dalam program pembiasaan-pembiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Melalui gerakan literasi sekolah peserta didik mampu memiliki kemampuan membaca dengan pemahaman yang tinggi, kemampuan menulis yang baik, kemampuan berbicara yang baik, serta kemampuan menguasai media dan teknologi digital. Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai praktik gerakan literasi sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mande.   Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program gerakan literasi sekolah, peran guru dalam program gerakan literasi sekolah serta bentuk evaluasi dari gerakan literasi sekolah. Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Mande, memahami konsep-konsep baru yang berkaitan dengan pengaruh literasi terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn.Penelitian ini dibuat menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penggunaan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Sampel penelitian adalah peserta didik SMA Negeri 1 Mande yang berjumlah 3 orang, guru mata pelajaran PPKn serta kepala perpustakaan SMA Negeri 1 Mande.Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri 1 Mande diketahui bahwa dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Mande terbagi dalam dua program yaitu, program mingguan dan program harian. Di dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah guru memiliki peran penting dalam setiap kegiatannya, pelaksanaan evaluasi pada gerakan literasi sekolah dilakukan dengan metode penugasaan kepada peserta didik untuk membaca buku sebanyak 25 buku dan merangkum hasil bacaan pada buku tulis, serta diketahui juga bahwa melaui program gerakan literasi sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn hal tersebut ditunjukan dengan perolehan nilai rapor yang dimiliki oleh peserta didik yang meraih nilai di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM), perolehan prestasi dalam perlombaan dengan bertemakan PPKn serta perubahan sikap pada peserta didik yang kearah yang lebih positif.
PERANAN KURIKULUM 2013 DALAM MENUMBUHKAN PENGUATAN KARAKTER DISIPLIN PADA PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 2 CIANJUR Khairunisa Fajriyanti; Iyep Candra Hermawan; Sumarna Sumarna
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kurikulum 2013 dalam menumbuhkan karakter disiplin pada peserta didik. Kurikulum 2013 mengedepankan penguatan pendidikan karakter peserta didik di sekolah. Salah satu karakter yang diperkuat di sekolah adalah disiplin. Karakter disiplin harus dimiliki oleh setiap peserta didik agar dapat mengatur kehidupannya sehingga menjadi tertib dan teratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMA Negeri 2 Cianjur Kurikulum 2013 memiliki peranan yang positif bagi penguatan karakter disiplin peserta didik. Implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas yang sudah tersusun secara sistematis yang dilakukan sejak peserta didik tiba di sekolah sampai tiba waktunya pulang. Kegiatan yang dilakukan di sekolah sudah terjadwal dan harus diikuti peserta didik dengan tertib sesuai waktu yang telah ditentukan. Penerapan Kurikulum 2013 tidak terlepas dari peran guru yang merupakan orang tua peserta didik di sekolah yang membina peserta didik agar dapat memperkuat karakter disiplin. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dilihat dari aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi dilihat juga dari sikap yang dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Maka dari itu, Kurikulum 2013 memiliki peranan positif dalam menumbuhkan penguatan karakter disiplin pada peserta didik.
MENGGALI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL SUNDA SEBAGAI PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH iyep candra hermawan
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Nilai-nilai demokrasi (democracy values) adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua bangsa di dunia. Diantaranya nilai kebebasan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu negara dipandang demokratis apabila menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Dikaitkan dengan kearifan lokal ternyata nilai-nilai demokrasi itu telah menjadi prinsip hidup dalam kearifan budaya Sunda. Sikap dan perilaku dalam budaya Sunda yang tentu kukuh pengkuh (berpegang teguh) pada landasan adat istiadat Sunda. Seperti ditegaskan dalam ungkapan “kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea”. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dinyatakan oleh International Commission of Jurists tentang ciri pemerintahan demokratis berdasarkan rule of law, maupun yang telah banyak digagas oleh pakar hukum kenegaraan. Menggali nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal Sunda dapat menjadi pengembangan materi ajar dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.  Kata Kunci: nilai demokrasi, kearifan lokal, pendidikan kewarganegaraan
PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP KEPEMIMPINAN PESERTA DIDIK PADA ORGANISASI KESISWAAN DI SMA PASUNDAN CIKALONGKULON Almi Nurdina; iyep candra hermawan; banan sarkosih
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik yang berlandaskan ideologi Pancasila, pendidikan politik sangat berharga dan wajib disampaikan kepada para generasi muda yang bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus pendoktrinan tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan politik yang disampaikan kepada generasi muda, diharapkan pada nantinya, para generasi muda bisa sadar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, sepantasnya proses pendidikan politik dapat membentuk dan mengembangkan sifat kepemimpinan peserta didik dalam menjalankan organisasi kesiswaan. Sekolah memiliki peranan penting yang mendasar dalam pembentukan karakter peserta didik dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Proses pendidikan politik yang dilaksanakan di sekolah tidak terpaku hanya dilaksanakan di dalam ruang kelas belajar yang hanya mengajarkan kepada para peserta didik tentang teori-teori politiknya saja, tetapi para peserta didik juga diajarkan dengan prakteknya dalam kegiatan politik. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kepemimpinan Peserta Didik pada Organisasi Kesiswaan di SMA Pasundan Cikalongkulon.
PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM MEMPERKOKOH KARAKTER PESERTA DIDIK DI SMK PGRI 2 CIANJUR Gina Grestiani; Iyep Candra Hermawan; Banan Sarkosih
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan untuk menciptakan warga Negara yang baik dan berkarakter. Berkaitan dengan pendidikan karakter penulis melakukan penelitian di SMK PGRI 2 Cianjur dengan judul Peranan Pembelajaran PPKn dalam memperkokoh karakter peserta didik di SMK PGRI 2 Cianjur. Pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan perubahan tingkah laku peserta didik mencapai tujuan dalam mengetahui nilai-nilai, moral, norma, kejujuran dan religius untuk membentuk karakter peserta didik agar kokoh. Metode Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian berupa observasi, angket dan wawancara. Populasi penelitian yaitu siswa XI SMK PGRI 2 Cianjur yang berjumlah 142 yang terdiri dari 5 kelas. Sample penelitian diambil dengan cara random yaitu 30 orang siswa. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat pada peserta didik yang sudah mampu merubah tingkah lakunya dalam mengikuti pembelajaran. Maka dari itu Peranan Pembelajaran PPKn dalam memperkokoh Karakter peserta didik akan mampu memiliki karakter yang baik untuk diterapkan di kelas maupun di luar kelas.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA Iyep Candra Hermawan
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Artikel ini mengungkapkan tentang pendidikan politik pada partai politik di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan politik merupakan tuntutan yuridis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Partai politik sebagai sarana demokrasi pada pemilu berkewajiban untuk menjalankannya. Esensi pendidikan politik dimaksudkan untuk membentuk pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik. Berbagai bentuk pendidikan politik yang dijalankan partai politik, baik secara perorangan ataupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Kampanye politik berupa partisipasi dalam konferensi pers, peluncuran paket-paket kebijakan politik, safari politik ke daerah-daerah, talk show di TV, perbincangan di radio, penyampaian informasi di media cetak, debat antar-kandidat, pemasangan spanduk/baliho/poster dan pidato-pidato politik dilihat sebagai media untuk kampanye. Efektivitas kampanye politik sebagai media pendidikan politik memberikan nuansa, wawasan, dan argumentasi bagi warga masyarakat atas pilihannya. Hak-hak warga negara akan tersalurkan dan menentukan pada jumlah suara yang didapatkan di saat hari pemilihan. Kata kunci: pendidikan politik, partai politik, demokrasi, rule of law.
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Yahya Mulyadi; Iyep Candra Hermawan; Tjeppy Sulaeman
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajeman Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat, di sana dikenal antara lain dengan sebutan School Based Management (SBM). Indonesia mengembangkannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemberlakuan MBS sejalan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan otonomi pengelolaan kepada sekolah. Dalam MBS sekolah dituntut untuk bertanggung jawab optimal sesuai kewenangannya, memberikan pelayanan terbaik pada semua pihak  berkepentingan internal dan eksternal berdasarkan standar yang berlaku, sehingga dapat mencapai keunggulan baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan maupun hasilnya. Sekolah diberi keleluasaan untuk profesional dalam pengelolaan, yakni menciptakan pemerataan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan demokratis, efisiensi anggaran, efektivitas kinerja, dan prestasi siswa.