Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Media Hukum Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Isnaini Muallidin
Department of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Muallidin, Isnaini
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 15, No 3 (2012): Dinamika Politik Desentralisasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

This paper aims to review the implementation of the reform of the licensing organization in an effort to improve the quality of public services in Dinas Perizinan of the Yogyakarta city. It focuses on three aspects, namely: formalization, centralization, and specialization. This paper revealed that the level of formalization in Dinas Perizinan is influenced by the dynamics of socio-economic conditions and some regulation-related issues. On the aspect of specialization there are problems related to the insufficient number as well as competence of the staffs. Progress has been made in the presence of an intense coordination system to assure the responsiveness and accuracy of the service.
KUALITAS LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBPORTAL PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 Wanprala, Coni; Muallidin, Isnaini; Kencono, Dewi Sekar
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.513

Abstract

At present the development of technology and information has reached a very rapid level. Technology and information are used as a service media in the government environment which is also known as e-Government, one of which is the service of public information disclosure. The central government through Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, encourages all Public Agencies including the Sleman Regency Government to make transparency in the administration of the state by utilizing information technology. This research is a qualitative descriptive study which aims to describe the reality that occurs. The object of research in this study is the official website of the Information and Documentation Management Officer (PPID) of Sleman Regency with the domain https://ppid.slemankab.go.id then the Sleman Regency Communication and Informatics Office as the organizer of the public information disclosure program. The data collection technique itself is carried out by means of interviews, documentation studies, and field observations (observations). After collecting and presenting data, then the data will be reduced first then analyzed and concluded. From the results of the study, in general the researchers concluded that the Sleman Regency PPID website had reached the level of qualification to become a quality website, however there were still some improvements and evaluations that had to be done by the relevant agencies in order to be better, namely (i) the website was still being assessed as a one-way service (ii) There are still many OPDs that are not ready to implement PPID (iii) data and information are still not updated (iv) lack of responsiveness of services in requests for information.
Kebijakan Reorganisasi Perizinan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta MUALLIDIN, ISNAINI
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 2, No 2 (2011): August 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (988.542 KB) | DOI: 10.18196/jgp.2011.0020

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the reorganization of the licensing policy to improve thequality of public services in the City Yoyakarta. The method used in this study was to evaluate theresearch methods of interviews, observation, and secondary data from relevant sources. The resultsshowed that the reorganization UPTSA into Dinas Perizinan has provided many benefits to society,because a permit can be done one door with an integrated system. So that a permits be efficient andeffective because of the simplification of systems and procedures for information technology-basedservices. The conclusion of this study was the reorganization of licensing policy has provided aparadigm shift in the public service-oriented accountability system that has been adjusted to the needsof the community.
MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERBASIS REGULASI DAERAH Muallidin, Isnaini; Joko Suryono, Leli
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0051.127-139

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai  program TJSP di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan mengevaluasiberbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan TJSP oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah,  dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur.  Kedua, untuk Program TJSP yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP dalam bentuk Perda. Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai perusahaan.
Strategi Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Adat Osing Kemiren Dwi Anggreani, Muthiara; Muallidin, Isnaini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 1 (2020): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i1.12542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Osing Kemiren dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini berangkat dari sebuah keterbukaan masyarakat adat untuk menerima modernisasi dengan tetap melestarikan nilai budaya yang mereka anut. Hal ini membawa dampak yang signifikan bagi kesejarteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata desa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dari hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya strategi lembaga adat dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi cukup efektif, dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat selama dilakukannya promosi melalui media sosial Desa Kemiren. Strategi ini terletak pada strategi kelembagaan yang diterapkan oleh lembaga adat Desa Kemiren, namun terdapat salah satu strategi yang belum maksimal, yaitu pada strategi pendukung sumber daya, dimana perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja guna mendukung pengembangan pariwisata di Desa Kemiren.
Co-Authors Dwi Anggreani, Muthiara Joko Suryono, Leli Kencono, Dewi Sekar Wanprala, Coni