Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.173
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara PASAI Jurnal Neo Societal Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora community: Pengawas Dinamika Sosial JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Jurnal Public Policy Communication Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Sosiologi Andalas Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial Publish : Basic and Applied Research Publication on Communications
Afrizal Tjoetra
Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran OMS Dalam Pembangunan Perdamaian Aceh Tjoetra, Afrizal; Askandar, Kamarulzaman
PASAI Vol 8, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berperan aktif untuk membangun perdamaian di Aceh. Berbagai upaya yang dilakukan selama konflik dan periode paska bencana, termasuk meningkatkan kapasitas dan memberikan dukungan kepada berbagai institusi. Selama periode konflik, kegiatan OMS berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pemantauan pelanggaran hak asasi manusia, dan melakukan advokasi untuk perdamaian. Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami, kegiatan yang dilakukan juga termasuk program kemanusiaan dan keadilan. Selama periode ini, sejumlah aktivis OMS di Aceh mengalami peningkatan keterampilan dan jaringan mereka. Hal ini dicapai secara langsung maupun  tidak langsung melalui interaksi dengan berbagai organisasi internasional yang hadir di Aceh. Melalui pengalaman dan kapasitas yang diperoleh, OMS di Aceh memiliki peran strategis dalam pembangunan perdamaian di Aceh. Artikel ini membahas perubahan secara internal OMS di Aceh dengan dukungan organisasi eksternal. Isu-isu yang dieksplorasi terkait dengan tata kelola internal lembaga, independensi, dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Sementara pendalaman dukungan eksternal terkait dengan kebijakan, jaringan, dan respon terhadap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Lili Hasanuddin (2009), bahwa OMS dengan berbagai latar belakang, pendekatan dan cara kerja telah bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Aceh paska bencana. Dalam hal pembangunan perdamaian, Lederach (1997) menyatakan bahwa tiga tingkat kepemimpinan memiliki peran penting dalam pembangunan perdamaian. Terdiri dari kepemimpinan tingkat atas, kepemimpinan pada tingkat menengah, dan kepemimpinan pada akar rumput. Pada kepemimpinan menengah dan akar rumput, khususnya OMS, memiliki peran strategis. Tulisan ini didasarkan pada studi dokumen dan wawancara dengan sejumlah pengurus OMS di Aceh dan  akademisi. Upaya ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan respon yang harus dilakukan OMS di Aceh terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam pembangunan perdamaian di provinsi Aceh. 
Build With Heart for Peoples welfare Tjoetra, Afrizal
Jurnal Community Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Typically, the development process set forth in the Medium TermDevelopment Plan (Plan) district / city and province. Derivativedevelopment agenda in the form of a series of programs is reflected in the Budget (APBK) district / city and province. Considering the people asdirect beneficiaries of development, so it will need public participation,both in the planning, implementation and monitoring and evaluation. Ifspace is available and effective consultation in the district / city? Thispaper is intended to arouse stakeholders about the importance of theavailability of space and the public consultation on the regionaldevelopment strategy of the future. According to the theory, thedevelopment process can be criticized conducted through two mainconcepts, namely the modernization theory and dependency theory. Theimportant lesson to be learned from the experience of 10 figures is the first elected regional leaders, for example, and honesty. Secondly, it turns out the area is able to take care of themselves. Third, there must be a rejection of the classical phenomenon of bureaucracy that is corruption, inefficiency, working without vision. Fourth, the intense communication is the key to success, and the fifth is impatient to hear the complaints of the people and work to achieve it
MODEL KEMITRAAN DALAM PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI PPID UTAMA KABUPATEN ACEH BARAT Afrizal Tjoetra; Nodi Marefanda; Irsadi Aristora; Sudarman Sudarman
Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.815 KB) | DOI: 10.31294/jabdimas.v2i2.5961

Abstract

Hak atas informasi publik dijamin oleh negara. Namun, pengelolaan informasi publik di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang dimaksud. Untuk itu, pelaksanaan pengabdian menjadi penting untuk percepatan layanan informasi publik di Aceh Barat. Tujuan umum pengabdian untuk meningkatkan kepatuhan badan publik Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP.  Sedangkan tujuan khususnya terdiri tiga bagian, yaitu menyampaikan umpan balik temuan pengabdian kepada badan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, meningkatkan kesiapan badan publik Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP melalui penyusunan daftar informasi publik, serta meningkatkan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyediakan dan mengumumkan informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi serta merata. Pengabdian  dilakukan melalui empat tahap, yakni melalui pertemuan awal dengan Sekretaris Daerah Aceh Barat selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan PPID Utama Kabupaten Aceh Barat, sosialisasi hasil pengabdian, workshop penyusunan daftar informasi publik, serta pendampingan dalam penyusunan daftar informasi publik. Berdasarkan pengabdian terhadap PPID Utama dan PPID Pembantu diperoleh bahwa proses koordinasi antara Tim Pertimbangan dan PPID Utama Kabupaten Aceh Barat menjadi penting dan strategis.  Berikutnya, proses pendampingan telah menghasilkan daftar informasi publik PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Aceh Barat, serta adanya kerja sama antara perguruan tinggi, OMS (MaTA), PPID Utama Aceh, dan PPID Utama Kabupaten Aceh Barat semakin mempercepat proses penyusunan daftar informasi publik Kata Kunci: Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Badan Publik, Daftar Informasi Publik, Layanan Informasi Publik, Kabupaten Aceh Barat.
Dynamics of Public Information Disclosure Implementation within the Aceh Government Afrizal Tjoetra; Cut Asmaul Husna; Yuhdi Fahrimal; Asmaul Husna; Rachmatika Lestari
Jurnal Borneo Administrator Vol 18 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v18i1.954

Abstract

Post-armed conflict and tsunami disasters, the Government of Aceh seek to implement public services and development programs transparent and accountable. One of the strategic steps taken is its implementation based on the mandate of the public information disclosure Act (KIP Law) and Aceh Qanun (Aceh Regional Regulation) Number 7 of 2019 on KIP Management. Even though it already has KIP rules, there are still some problems in its implementation, such as compliance with SKPA in providing public information and the number of disputes over public information. This study aims to identify and analyze the dynamics of the implementation of public information within the Aceh Government and the challenges of public management. This study uses a qualitative method through observation, document review, and interviews. The basis of data analysis uses Information Commission Regulation Number 1 of 2010 and Aceh Governor Regulation Number 57 of 2018. The results are (1) SKPA has work plans, programs, and activities for the management of public information; (2) there is a budget allocation for Information and Documentation Implementation Officers (PPID); (3) It has a list of public information and SOPs. The findings of this study also find logistical consequences for the future of Aceh's development through the KIP perspective. Information that is open, accessible, and inexpensive can nurture public trust in the Aceh Government and in itself will increase community participation in development. Trust is the principal social capital in the development of community welfare
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SEBAGAI PENDEKATAN PENGELOLAAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT Afrizal Tjoetra; Triyanto -
Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v5i1p10-23

Abstract

Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik tidak memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 2 (dua) hal, yakni tentang pengelolaan konflik melalui pemenuhan hak atas informasi publik yang berlangsung pasca perdamaian di Aceh serta pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh. Tulisan ini dilakukan melalui kajian dokumen dan wawancara dengan sejumlah pemohon penyelesaian sengketa informasi publik, akademisi, aktivis dan komisioner Komisi Informasi Aceh. Hasil yang diperoleh melalui penelitian bahwa pengelolaan konflik pasca kesepakatan damai melalui pemenuhan hak atas informasi publik sudah berlangsung sesuai cakupan wilayahnya. Berikutnya, pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh sudah berjalan sesuai UU KIP. Namun pun demikian, masih memerlukan pendampingan dan pembinaan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/kota karena berbagai hambatan dan kendala. Berikutnya, mengenai pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh  pada umumnya sudah berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik. 
IMPLMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC GOVERNMENT DI KPP PRATAMA MEULABOH Ita Cahyati; Afrizal Tjoetra; Ikhsan Ikhsan
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this study was to determine how electronic government is implemented to improve the quality of services in KPP Pratama Meulaboh, West Aceh Regency. The process of delivering services to the public is made simpler by implementing electronic government, which provides the community with the resources and information required. This study uses methods of qualitative research with a descriptive approach. It is quite good based on the results of the research carried out by the implementation of the electronic government in KPP Pratama Meulaboh. This can be seen from the existence of good communication within the scope of the KPP Pratama and to stakeholders (stakeholders), the overall adequate resources, the good behavior of policy makers and the bureaucratic structures that support the implementation of the electronic government.
Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik afrizal tjoetra
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.56 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.989

Abstract

The purpose of this study is to determine the readiness of universities in implementing the Public Information Disclosure Act and the role that can be taken by universities to build a culture of public information disclosure. This study uses qualitative methods through literature review. The main documents referred to are books, laws, Information Commission regulations, as well as evaluation reports conducted by the Central Information Commission and the Aceh Information Commissio. Based on the results of the study it is known that the readiness of universities in implementing the Public Information Disclosure Act is still not in accordance with the provisions. There are still a number of challenges that must be managed jointly internally as well as the support of other components. Next, the role that universities can play in building a culture of public information disclosure can be carried out through 3 things, namely as a "locomotive" in implementing the Public Information Disclosure Act; as a "facilitator" in building information-aware communities; and as a "motivator" so that the public and other public bodies can make use of the provision of public information for the development of knowledge and educate the nation's life. Keywords: Roles, universities, public information disclosure, culture.
TRANSFORMASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL ACEH PASCA MOU HELSINKI Afrizal Tjoetra
Jurnal Community Vol 2, No 3 (2016): Community
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.464 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v2i3.96

Abstract

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Aceh telah berproses dengan pendekatan berbeda dalam pembangunan perdamaian. Selama periode konflik, lebih dominan mendorong proses perdamaian, dan bahkan terlibat dalam proses awal damai yang difasilitasi Henry Dunant Center. Pasca gempa dan tsunami akhir 2004, OMS di Aceh aktif terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikutnya, pasca MoU Helsinki sejumlah NGO/Ornop/LSM fokus pada advokasi pemenuhan hak korban konflik, pemberdayaan ekonomi dan advokasi kebijakan. Salahsatu advokasi kebijakan yang penting dan strategis berlangsung selama pembentukan UU Pemerintah Aceh (UUPA).Tulisan ini hendak menggambarkan transformasi OMS di Aceh, baik berdasarkan isu yang ditangani maupun perannya. Kajian literatur menjadi pilihan dalam penulisan ini, yang didukung berbagai dokumen yang berhubungan dengan OMS di Aceh. Peran OMS di Aceh berlangsung sesuai perubahan situasi, dari konflik menuju damai. Jika sebelum MoU pendekatannya konfrontatif dengan penentu kebijakan maka dalam pembangunan perdamaian menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Upaya-upaya kemitraan menjadi pengalaman baru,  baik terhadap pemerintah maupun sejumlah OMS yang terlibat. Begitu juga dengan fokus agenda, pasca MoU lebih mengacu pada formulasi kebijakan serta memastikan pelaksanaannya guna mendorong tatapemerintahan yang baik, bersih, dan terbuka, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan, memastikan dan memperluas keterbukaan informasi publik, peningkatan kesejahteraan hidup melalui  pemenuhan layanan dasar dan program pengembangan ekonomi, baik untuk korban konflik, bencana tsunami maupun kelompok masyarakat marjinal lainnya. Kata kunci: Transformasi, OMS, Konflik, Perdamaian.
REFLEKSI SISTEM NILAI MASYARAKAT PESISIR PADANG SEURAHET DI GAMPONG BLANG BEURADANG KABUPATEN ACEH BARAT Arfriani Maifizar; Sutikno Sutikno; Nurhaslita nurhaslita; fadhal fadhal; Afrizal Tjoetra
Jurnal Community Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jcpds.v6i1.1873

Abstract

Masyarakat pesisir Aceh merupakan masyarakat yang hidup di dalam kawasan Provinsi Aceh. Mereka mendiami daerah pantai sebagai salah satu tempat tinggal yang diyakini cocok untuk mereka bersosialisasi. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, kebutuhuan hidup masyarakat didaerah ini diperoleh dari sumber daya alam di wilayah pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya.Situasi ini terjadi karena masyarakat setempat memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah dan masih berada pada garis kemiskinan. Pada setiap sosial –Cultur Masyarakat tentunya memiliki sistem nilai yang melekat pada budaya masyarakat, terutama yang memiliki budaya Agama tertentu, seperti di Aceh yang menganut Syariat Islam dengan mempertahankan nilai-nilai religius dalam tatanan Pancasila. Penelitian ini dilakukan di Gampong Padang Seurahet Kabupaten Aceh Barat guna untuk mengetahui kajian secara mendalam tentang bagaimana kearifan lokal dan identitas yang masih dipertahankan oleh masyarakat pesisir Padang Seurahet yang bertempat tinggal di daerah tersebut, juga untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat pesisir Padang Seurahet setelah mereka tinggal di wilayah relokasi dengan jarak yang  jauh dengan laut dan untuk mengetahui secara keseluruhan potret sosial kehidupan masyarakat Padang Seurahet secara  alami. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang lebih menitikberatkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu agar dapat tercapai data yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik masyarakat pesisir dan perdesaan khususnya masyarakat Padang Seurahet mampu berperan aktif dalam mengelola alam dan potensinya seperti kualitas hidup, kualitas lingkungan meskipun memiliki ragam profesi yang berbeda. Perlunya adanya kerja keras dari aparatur desa gampong dalam bidang pendidikan untuk merubah pola fikir masyarakat setempat terutama para generasi muda untuk lebih mengenal perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Peningkatan Keagamaan perlu ada pemikiran yang lebih maju dan Perlunya peningkatan Model pembangunan ekonomi, lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan management dalam mengelola sumber daya alam  sesuai dengan potensi dan pengalaman yang  dimilikinya menuju kehidupan yang lebih mandiri.
Build With Heart for People's welfare Afrizal Tjoetra
Jurnal Community Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.891 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v1i1.811

Abstract

Typically, the development process set forth in the Medium Term Development Plan (Plan) district / city and province. Derivative development agenda in the form of a series of programs is reflected in the Budget (APBK) district / city and province. Considering the people as direct beneficiaries of development, so it will need public participation, both in the planning, implementation and monitoring and evaluation. If space is available and effective consultation in the district / city? This paper is intended to arouse stakeholders about the importance of the availability of space and the public consultation on the regional development strategy of the future. According to the theory, thedevelopment process can be criticized conducted through two main concepts, namely the modernization theory and dependency theory. The important lesson to be learned from the experience of 10 figures is the first elected regional leaders, for example, and honesty. Secondly, it turns out the area is able to take care of themselves. Third, there must be a rejection of the classical phenomenon of bureaucracy that is corruption, inefficiency, working without vision. Fourth, the intense communication is the key to success, and the fifth is impatient to hear the complaints of the people and work to achieve it.
Co-Authors Abdul Kadir Abdullah, Haslinda Adam Sani Aduwina Pakeh ani, Fajri Arfriani Maifizar Asmaul Husna Baihaki Baihaki Bambang Sumario Cut Asmaul Husna Cut Asmaul Husna Dinda Nurhanifa Eka Suaib Eka Suaib, Eka Elyza, Ferlya fadhal fadhal Fadhil Ilhamsyah Harmina Ridwan Haslinda Abdullah Ikhsan Irsadi Aristora Ita Cahyati Jamal Al-Amin JURAIDA, IRMA Kamarulzaman Askandar Lensoni Lensoni, Lensoni Lestari, Rachmatika Lestari, Yeni Sri Ligar Abdillah Luh Putu Ratna Sundari Muhammad Amir Muhammad Arsyad Muhammad Reza Nila Safrida Nodi Marefanda Nurhaslita nurhaslita Nuri Nurkhalis Nurkhlais Phoenna Ath Thariq Rahman, Haliza Abdul Rahmawati, Cut Raihal Fajri Ridwan, Harnina Rola Pola Anto Rubami Rubami Saiful Asra Samwil Sopar Sopar Sudarman Sudarman Sutikno Sutikno Tasmiati Emsa Triyanto Wilda Muhfira Wista Yulanda Yuhdi Fahrimal