Rabina Yunus
Hasanuddin University

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Analisis Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor BPJS Kota Makassar Muhammad Amril Pratama Putra; Rabina Yunus; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the bureaucracy or procedures on public services in the city of Makassar BPJS office and analyze the community's response to the public service bureaucracy in office BPJS Makassar City using qualitative approach descriptive type. The results showed that the bureaucracy or public service procedures at the office BPJS are in accordance with regulations established and easily accessible either in writing or through the TV shows. Public response to the bureaucracy can be concluded based on variables: Procedures are already accessible to the public and not difficult to fill in the registration form. Long maintenance is also considered good enough for a waiting period after being inserted into the counter around a maximum of 1 week and a minimum of 4 working days. Long queues in value long enough because generally people come early before the office opens. Leisure facilities environment is considered good for outdoor seating, comfort with the Ac and toilet facilities either supports the public peace waiting queues are considered quite long. Keywords: bureaucracy, public service, societyAbstrak: Tulisan ini mengenai birokrasi atau Prosedur pada pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dengan menggunakan pedekatan kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi atau prosedur pelayanan publik pada kantor BPJS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mudah diakses baik secara tertulis maupun melalui tayangan TV. Tanggapan masyarakat terhadap birokrasi dapat disimpulkan berdasarkan variabel: Prosedur Pelayanan yang sudah mudah diakses oleh masyarakat dan tidak sulit untuk mengisi formulir pendaftaran. Lama pengurusan juga dinilai cukup baik karena masa tunggu setelah dimasukkan ke loket sekitar maksimal 1 minggu dan minimal 4 hari kerja. Lama antrian di nilai cukup lama karena umumnya masyarakat datang lebih cepat sebelum kantor terbuka. Kenyamanan lingkungan dinilai baik karena fasilitas ruangan tempat duduk, kenyaman dengan adanya Ac dan fasilitas WC yang baik mendukung ketenangan masyarakat menunggu antrian yang dinilai cukup lama.Kata kunci: birokrasi, pelayanan, masyarakat
Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo Adithia Anbar Perkasa; Rabina Yunus; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study analyzing the relationship between regional executive ( a regional government ) with regional legislative ( sub-national parliaments ) in making the bylaw in the city of palopo .Data collection is done by using interview technique , the study documents , and observation .Interviews were held with the respondents who represent the council and local governments .Respondents dipiiih deliberately by taking into account progress of involvement in the process of making local regulations. The results of research showing the relation legislative and regional executive in the discussion process and determination of bylaw happened relationship that is both reciprocal (resiprokal). In the act of no. 32 / 2004 next upgrade into a law no. 23 2014 affirming that in process of making regional regulation, the council and the local government does not each other dominated, nevertheless council has not been fully capable of offset the local government especially for reasons of internal the members of the like the education and experience, the other factors that affect relations executive and legislative in making regional regulation is communication and political interests .The connection communication, cooperation and clarification, is expected to be able to create local regulations which accommodate various aspirations and public interest.Keywords: executive, legislative, resiprocal, regulationAbstrak: Penelitian ini menganalisis hubungan antara eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pembuatan peraturan daerah (perda) di Kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang mewakili DPRD dan Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pembahasan dan penetapan perda terjadi hubungan   yang bersifat timbal balik (resiprokal). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbahurui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD dan Pemerintah daerah tidak saling mendominasi, Meskipun demikian DPRD masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemda terutama karena alasan internal anggota DPRD seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, faktor lain yang mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan daerah adalah komunikasi dan kepentingan politik.. Adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi, diharapkan akan mampu menciptakan perda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.Kata kunci: eksekutif, legislatif, resiprokal, peraturan
Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Andi Muhammad Ade; Rabina Yunus; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the role of the tasks and functions district particularly to coordi­nate community development activities in the District Pallangga Gowa and explain the factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities in the District Pallangga Gowa. Data collection methods used in this study were interviews, litera­ture study and observation. Data were analyzed qualitatively. The results were analyzed in the duties and functions camat in coordinating community development activities as follows: en­courage community participation to participate in development planning within the scope of the sub-district development planning forum in villages / wards, To provide guidance and oversight of all work units both government and private agencies that have work programs and commu­nity development activities in the work area districts, Evaluating the community development activities in the districts of whether committed by government or private work units. Factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities, namely: camat leadership skills, work environment, personal skills, human resources, and facili­ties.Keywords: subdistrict head, community empowerment, gowaAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khu­susnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pal­langga Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tu­gas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Keca­matan Pallangga Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pem­berdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta da­lam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pem­berdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa­rana dan prasarana.Kata kunci: camat, pemberdayaan masyarakat, Gowa
Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Wandi Harmawan; Rabina Yunus; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that influence the supervision effectiveness of inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene islands. This research is done by doing direct interview with competent and relevant informants. The result of this research shows that performance implementation done by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands comprises investigation, examination and investigation functions are running well and this fact is strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time.Keywords: inspectorate, effectiveness, controlling Abstrak: Tulisan ini menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.Kata kunci: inspektorat, efektivitas, pengawasan 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar Andi Muhammad Lutfi Abdullah; Faried Ali; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The results showed that in principle the implementation of the tasks and functions performed by the Inspectorate Department of the duties at the district office Takalar Regional Employment Board has the right in accordance with all the applicable procedure for and guided by the laws in force. It is characterized by the Inspectorate offices in other words KabupatenTakalar has successfully carry out their duties. The process of functional supervision performed by Inspectorate Agencies KabupatenTakalar the Regional Employment Board KabupatenTakalar, running with three stages of the survey, Audit Work Program, working papers examiner, examination reports. Factors affecting namely: procedures of activity, human resources, facilities and infrastructure, and budgetKeywords: Inspectorat, Execution, Takalar cityAbstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Inspektorat yang menjalankan tugasnya pada dinas Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Takalar telah tepat sesuai dengan segala perosedur yang berlaku dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Ini ditandai dengan Dengan kata lain dinas Inspektorat kabupaten takalar telah sukses menjalankan tugasnya. Pelaksanaan proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten takalar pada Instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar, berjalan dengan 3 tahap yakni survey,Program Kerja Pemeriksa,kertas kerja pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yakni: prosedur kegiatan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran.Kata kunci: Inspektorat, Pelaksanaan, Kota Takalar.
Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan Andi Asmirwan; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine how the public perception of late kabupateb Bone pemekar south. In general, community leaders know the plan establishmen-Tukan Bone District; Community leaders is very great hopes to its efforts to establish the district of Bone South, due to the formation of new districts in the future, will create employment opportunities were great, they also expect the government to get closer to the people, pay more attention to their fate, the service can be enjoyed with easy, free of corruption, equitable growth, the potential of the area can be managed properly and a decent future for their offspring would be wide open; High public approval rate, can not be separated from the ladder-pan / understanding of the benefits of a granting autonomy to the region.Keywords: South Bone Splitting District, Autonomous Rights, Local GovernmentPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemekaran kabupateb Bone selatan. Pada umumnya tokoh masyarakat mengetahui rencana pembentukan Kabupaten Bone; Tokoh masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap upaya pembentukan daerah Kabupaten Bone Selatan, karena dengan terbentuknya kabupaten baru ini kelak, akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar, mereka juga berharap agar pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih memperhatikan nasib mereka, pelayanan dapat dinikmati dengan mudah, bebas KKN, pembangunan yang merata, potensi daerah dapat dikelola dengan baik dan masa depan yang layak bagi keturunan mereka akan terbuka lebar; Tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi, tidak terlepas dari tanggapan/pemahaman akan manfaat sebuah pemberian hak otonomi kepada sebuah daerah. Keywords: Pemekaran Kabupaten Bone Selatan, Hak otonomi, Pemerintahan Daerah 
Analisis Manajemen Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Kabupaten Jeneponto Aan Saddan Husain; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand the extent of the analysis resources of management officials (planning supervision, organizing) in increasing the civil servants and affecting factors implementation in the office of a regent jeneponto. Type research is descriptive to technique data collection observation and division kuisioner. While withdrawal sample techniques used is purposive sample it is taking a sample subjective considered representative. The research shows how important role function planning, supervision, and organizing. In the management of the an organization.Planning application of function, pengawsan, and organizing. Optimalizing efforts to through indicators as following: 1) the motivation; 2) discipline work; 3) responsibility; 4) earnestness; and 5) sincerity. Then from the implementation of the planning function, supervision and organizing, there are several factors affecting the implementation of the it is the system and procedures work, facilities and infrastructure, communication, and budget. Keywords: management, officials, servants Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Analisis manajemen sumber daya aparatur (Perencanaan Pengawasan, Pengorganisasian) dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di Kantor Bupati Jeneponto. Tipe penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan pembagian kuisioner. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sample yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran penting fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. dalam manajemen terhadap mekanisme suatu organisasi. Penerapan fungsi perencanaan, pengawsan, dan pengorganisasian. dapat dioptimalkan melalui indikator sebagai berikut: 1) Pemberian motivasi; 2) Disiplin Kerja; 3) Tanggungjawab; 4) Kesungguhan; dan 5) Keikhlasan. Kemudian dari proses pelaksanaan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, yaitu sistem dan prosedur kerja, sarana dan prasarana, komunikasi, dan anggaran.Kata kunci: manajemen, aparatur, kinerja
Koordinasi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang Agusman Hidayat; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and describe how the coordination form of BAPPEDA with the Department of Health in the health development planning in Enrekang. Factors that influencing the coordination BAPPEDA with the health department, as well as to identify and describe the health development planning process at the district Enrekang. The type of research that used are descriptive and qualitative methods, in an attempt to illustrate, describe, express, explain, and analyze BAPPEDA coordination in health development planning. Data collection techniques used were interviews and direct observation, and survey research base used. The results showed that a form of coordination of BAPPEDA in health planning in Enrekang is coordination in planning consist of the meeting and briefing, sharing the information and building the comitmen beetwen all of stakeholders. And health development planning process is the preparation of plans, preparation of program planning, program implementation, monitoring and evaluating the implementation of the program, and has been running quite good show participation model of "bottom up". Keywords: coordination, health, composing, planning, development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana wujud koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan Di Kabupaten Enrekang, Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan, serta untuk mengetahui dan menggambarkan proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan metode yang digunakan kualitatif, sebagai upaya untuk menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi atau pengamatan langsung, dan dasar penelitian yang digunakan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang adalah berupa adanya rapat-rapat, pertukaran informasi serta komitmen yang dibangun antara setiap pihak yang terlibat. Dan Proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yaitu penyusunan rencana, penyusunan program rencana, Pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian, dan telah berjalan cukup baik menunjukkan model partisipasi dari bawah “bottom up”.Kata kunci: koordinasi, kesehatan, penyusunan, perencanaan, pembangunan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar Asrul Nurdin; Faried Ali; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to know the process of the implementation of the menganilisis Rule and Area No. 2 in 2008 the area of Makassar city that deals with the form of a pem-assisted street children, homeless, beggars, buskers and in the city of Makassar, as well as the factors that memepngaruhu the process of implementing regulation no area in 2008. Research results show that in the implementation of local regulations No. 2 in 2008 in the city of Makassar, Makassar City Government has done a number of coaching programs in the form of coaching, advanced coaching, prevention and rehabilitation efforts in accordance with the direction contained in the regulation of the construction area No. 2 in 2008 in the town of Makas-sar. next perform empowerment to street children, the homeless, beggars, and troubadours. As for the factors that affected both the nature of that support as well as its nature a barrier where the supporting factor consists of (1) the availability of regulation as a legal basis in the minimize the number of street children, the homeless, beggars, Buskers, and (2) the establishment of partnership between local authorities and private companies, (3) the availability of adequate resources to build the street children, the homeless, beggars, Buskers, and (4) the availability of facilities and infrastructure that supports mentoring programme and (5) an adequate budget. While the factors restricting consists of (1) modernization, industrialization, the urbanization of poverty (2), (3) social conditions, (4) social change, From all the facts that happened so that the authors say that the application of these regulations is not quite optimal as expected during this. Keywords: policy, construction, street children, homeless, beggars, street performance.Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai bentuk pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memepngaruhu proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 2008. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberpa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar.selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaanaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama iniKata kunci: kebijakan, pembinaan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen
Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar Kesuma Jaya; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to describe how exercising their duties and functions of the Agency for Community Empowerment and  Governance Village and factors- factors that affect the implementation process of the basic tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village Polewali Mandar. From the results of the study were divided into three (3) in the implementation process and the principal task of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) Polewali Mandar the first phase, the technical policy formulation through strategic planning. The second phase, implementation and review programs of activities in support of the government administration. The third stage is the implementation of guidance, direction and supervision duties empowerment and village administration. The factors-factors that affect the implementation of the main tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) the participation of village communities, LSM, community organizations then factors in rural infrastructure, human resource factor in BPMPD and village government officials and funding factors.Keywords: empowerment, the main task, implementation.Abstrak: Tulisan  ini  bertujuan  menguraikan  bagaimana  pelakasanaan  tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan faktor–faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian kemudian dibagi menjadi tiga (3) proses dalam implementasi tugas dan pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan   Desa   (BPMPD)   Kabupaten   Polewali   Mandar   yaitu   tahap pertama, perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis.Tahap kedua, pelaksanaan dan mengkaji program-program kegiatan dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ketiga yaitu terselenggaranya pembinaan, pengarahan dan pengawasan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan  Desa  (BPMPD)  yaituperan  serta   masyarakat  desa,  LSM, lembaga organisasi masyarakat perdesaan kemudian faktor sarana dan prasarana, faktor SDM di BPMPD dan aparat Pemerintahan Desa dan juga faktor dana.Kata kunci: pemberdayaan, tugas pokok, implementasi