Irwan Irwan
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Adam Latif; Ahmad Mustanir; Irwan Irwan
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v5i2.7977

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kepemimpinan pemerintahan desa terhadap optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pattondon Salu Kabupaten Enrekang. Hipotesis yang di pakai yaitu kepemimpinan pemerintahan desa akan berpengaruh signifikan terhadap upaya mengoptimalisasikan masyarakat dalam berpartisipasipada perencanaan pembangunan. Penelitian dilakukan di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Enrekang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 133 KK. Pengambilan sampel dengan insidental sampling melalui Rumus Slovin. Sampel yang diperoleh sejumlah 100 KK. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode seperti observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu melakukan analisis tabulasi frekuensi dan analisis regresi sederhana dengan program SPSS for windows. Penelitian memperlihatkan kepemimpinan pemerintahan desa terhadap upaya mengoptimalisasikan peran serta masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Enrekang berjalan dengan baik dengan nilai t hitung = 5,282 > t tabel = 3,173 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Maka ini Ho ditolak dan Hi diterima. Dengan demikian ada pengaruh yang kuat antara kepemimpinan dari pemerintahan di desa dengan optimalisasi pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebuah pembangunan. Semakin baik kepemimpinan pemerintahan desa maka semakin meningkat optimalisasi partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa, juga sebagai bahan informasi yang luas untuk mengetahui pentingnya kepemimpinan pemerintahan desa dan optimalisasi partisipasi masyarakat
Information technology (IT) policy innovation to improve the quality of public services through the e-government program in Sidenreng Rappang District Irwan Irwan; SAM HERMANSYAH; Andi Uceng
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main research problem is the relationship between the executive and the legislature in the process of formulating the issuance of Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning the Wajo Regency APBD. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions, then the data sources used are, 1) Primary Data, primary data is a source of research data obtained directly from the original source. 2) Secondary data, secondary data is a source of research data obtained through media or intermediaries or indirectly in the form of books. The purpose of this research is to, 1) to describe and analyze the relationship between the legislature and the executive in the process of formulating the issuance of Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning the Wajo Regency APBD, 2) to express Community Responses to the realization of the formulation of the Regional Budget Regional Regulation of the Regency of Wajo. Wajo. The result of this study is that the formulation of the issuance of the Wajo Regency APBD shows that the executive role dominates the issuance of the Wajo Regency Regional Budget Regulation and in the making of the Regency Regional Regulation. Wajo The enactment of the APBD regional regulation did not encounter obstacles that could burden the issuance of the APBD regional regulation which was carried out by the Regent or the executive. The stipulation of the APBD regional regulation occurs as a conspiracy or a clash of political and economic interests between the executive and the legislature. It can be seen that the power relationship between the executive and the legislature is driven by the executive or in this case the Regent of Wajo.