Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Syiah Kuala Law Journal
Mujibussalim Mujibussalim
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN: INTEGRASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ACEH DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Mujibussalim Mujibussalim; Sanusi Sanusi; Fikri Fikri
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.2.206

Abstract

This paper describes the authority of the Aceh Provincial Government in developing Aceh Health Social Security (AHSS) program within the context of Aceh special autonomy, and national social security system, and alternative models on procedure for collecting AHSS premium payment,  the readiness of  stakeholders in implementing the program. Methodology applied was by combining normative-legal research, comparative-legal research and socio-legal research.The finding shows that the Aceh government has authority to provide AHSS, which include providing health services and establishing a special local management body.  Model for premium collection can be combained of both insurance policy and central or local government contribution. Key Words: health social security, health social insurance, Aceh health social security
Analisis Sikap Politik Mahasiswa FISIP Unsyiah Terhadap Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) EGI RAHMAT TRIPUTRA; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.846 KB)

Abstract

ABSTRAK Pada tanggal 17 November 2014, Pemerintahan Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jussuf Kalla mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dilakukan dalam upaya mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini dinilai tidak efektif pengelolaannya dikarenakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terlalu besar memakan anggaran. Setelah dikeluarkannya ketetapan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa FISIP UNSYIAH dalam menanggapi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah di tetapkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jussuf kalla pada tanggal 18 November 2014. Grand teori yang di pakai dalam penelitian ini adalah teori sikap yang di bagi menjadi 3 komponen oleh berkowizd, yaitu: Sikap Kognitif, Sikap Afektif, dan Sikap Konatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengukur sikap mahasiswa yang mengacu pada teori Berkowizd yang membagi sikap kedalam 3 komponen yaitu : sikap Kognitif, sikap Afektif, dan sikap Konatif, hal diperlukan untuk melihat peran dan fungsi mahasiswa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Skala Likert untuk menyusun kuesioner sebagai instrumen penelitian terhadap responden. Responden dalam penelitian ini di pilih dengan menggunakan Proportionate Stratifeid Random Sampling, dan untuk memilih sampel digunakan asumsi 10 % dari jumlah sampel yang telah di tentukan.Hasil dari penelitian ini di ukur dengan menggunakan range yang telah di tentukan dan di dapatkan sikap kognitif mahasiswa Proportionate Stratifeid Random Sampling Tinggi, sikap Afektif mahasiswa tinggi dan sikap Konatif mahasiswa tinggi untuk menolak kebijkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mahasiswa FISIP Unsyiah sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai intelektual dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di perlukan adanya sebuah wadah diskusi yang independen bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.Kata Kunci : Sikap, Mahasiswa, Kebijakan Kenaikan Harga BBM ABSTRACT Analysis of Political Students Attitude FISIP Unsyiah Againts The Policy of The Increase in The Price of Fuel On November 17, 2014, the Government of Ir.H.Joko Widodo and Drs.H.M.Jussuf Kalla announced the price increase of Fuel Oil (BBM). The policy of fuel price increase is done in an effort to reduce the burden of the State Budget (APBN) which has been considered to be ineffective in its management because the fuel subsidy is too big to consume the budget. After the issuance of the policy provision of fuel price hike (BBM) there was a rejection of community groups and students throughout Indonesia. The research is intended to know how the attitude of students FISIP UNSYIAH in responding to the policy of the increase in the price of fuel that has been assigned by the reign of Joko Widodo-Jussuf kalla on 18 November 2014. The Grand theory used in this research is the theory of attitude which is divided into 3 component by berkowizd, including: Cognitive Affective Attitude, Attitude, Attitude and Konatif.This research uses a type of quantitative research to measure the attitude of the student based on the theory of Berkowizd dividing the attitude into 3 components that is : Cognitive attitude, affective attitude and the attitude of Konatif, it is necessary to view the role and function of the students. Now the research method used is the Likert scale to draw up the questionnaire as an instrument of research respondents. Respondents in this research in select using Stratifeid Proportionate Random Sampling and to select samples used the assumption 10 % from the number of samples that have been in specify. The results of this research in the measuring cup with a use range that has been in specify and in get cognitive attitude students Stratifeid Proportionate Random Sampling High, high student affective attitude and the attitude of Konatif high students to reject said the increase in the price of fuel. Student of FISIP Unsyiah already run well role as intellectual property policy in addressing the increase in the price of Fuel (BBM). Require the existence of a container-independent discussion for students to live the supervisory function against any Government-issued policyKeyword : Political Attitude, FISIP Students of Unsyiah, the policy of increasing prices of fuel oil
Proses Sosialisasi Nilai-nilai Politik Dalam Keluarga Di Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Very Afrizal; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAKVERY AFRIZAL,     2017               PROSES SOSIALISASI NILAI-NILAI POLITIK DALAM KELUARGA DI GAMPONG KULU KUTA KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix,72), pp., bibl., app.(Dr. Mujibussalim, SH, M.Hum) Sosialisasi nilai-nilai politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para  amggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi nilai-nilai ini para anggota masyarakat akan memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan piolitik. Sosialisasi politik melibatkan proses pendidikan dan indoktrinisasi.  Proses ini berlangsung seumur hidup baik yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal maupun informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-harI, salah satunya melalui keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peran orang tua sebagai agen sosialisasi nilai-nilai politik dalam keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi politik bagi remaja di Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan orang tua merupakan agen primer dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik dan telah dilakukan sejak usia dini. Melalui interaksi sosial yang terjadi antara orang tua dan anak dapat membantu anak dalam membentuk kepribadian dan dapat membantu anak belajar nilai-nilai politik yang baik. Disamping itu, terdapat peran agen atau melalui media, baik media elektronik seperti televisi, radio, dan hp maupun media cetak seperti koran dan spanduk dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik. Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik seperti adanya dogma yang menyatakan bahwa anak-anak yang belum dewasa tidak berhak ikut campur urusan politik yang diperoleh anak dari lingkungan sekitar, namun tidak dominan, kemudian perbedaan pendapat dalam keluarga misalnya perbedaan pendapat dalam penentuan kriteria calon pemimpin. Kesimpulan menunjukkan bahwa sosialisasi nilai-nilai penting untuk dilakukan dalam lingkungan keluarga sebagai tempat pertama remaja mendapatkan pendidikan. Kemudian semua hambatan yang terjadi dalam hal proses sosialisasi nilai-nilai politik dapat diatasi oleh para orang tua baik melalui diskusi maupun memberi contoh teladan yang baik mengenai kehidupan sosial politik yang baik. Kata Kunci: Sosialisasi, Nilai-nilai Politik, Keluarga  ABSTRACTVERY AFRIZAL,  2017      PROCESS OF SOCILIZATION POLITICAL VALUES ON THE FAMILY IN GAMPONG KULU KUTA DISTRICT OF KUTA BLANG IN BIREUEN DISTRICT Faculty of Social and Political Sciences, University of Syiah Kuala (ix, 72), pp., Bibl., App. (Dr. Mujibussalim, SH, M. Hum) Socialization of political values is the process of forming attitudes and political orientation of the society member. Through the process of socialization of these values community members will acquire the attitude and orientation towards politics life. Political socialization involves a process of education and of understanding. This process either intentionally acquired through formal education, non-formal and informal or accidentally by contact and daily experience, one of them by family. The purpose of this study was to the role of parents as agents of socialization of political values in the family and the factors that influence the success of political socialization for teenagers in Gampong Kulu district of Kuta Blang in Bireuen district. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques were used field research and library research. The results of this study show parents are the primary agents in socializing the political values and has done since an early age. Through social interaction that occurs between parents and children can help children in shaping the personality and can help children learn the values of good politics. In addition, there is the role of agents or through the media, both electronic media such as television, radio, and phone and print media such as newspapers and banners in the process of socialization of political values. There are several obstacles to disseminate political values such as the dogma which states that children who are minors are not entitled to interfere political affairs obtained children from the neighborhood, then the dissent in the family such a difference of opinion in determining the criteria potential leaders. The conclusion showed that the socialization of values important to be done within the family as a teenager to get an education first. Then all the obstacles that occur in the process of socialization of political values can be overcome by the parents either through discussion and give good exemplary of the political and social life.Keywords: Socialization, Political Values, Family
EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009) Feisal Akbar; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.684 KB)

Abstract

ABSTRAK Nota kesepahaman antara GAM dan RI menandakan kilas baru sejarah perpolitikan di Aceh, salah satu poin dari kesepahaman tersebut membolehkan masyarakat Aceh mendirikan partai politiknya sendiri, dalam hal ini, PDA adalah salah satu partai politik lokal berlandaskan keislaman yang ada di Aceh, partai ini didirikan oleh para ulama, santri dayah dan tokoh masyarakat. Pada tahun 2009 dan 2014 PDA hanya mendapatkan satu kursi di parlemen Aceh, hal ini membuat PDA tidak melewati syarat elecktoral treeshold, fenomena ini bertolak belakang dengan keadaan yang semestinya terjadi, seharusnya para ulama menjadi pilihan yang rasional untuk mewakili aspirasi masyarakat Aceh di parlemen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat aceh terhadap PDA. Mengetahui strategi PDA kedepan terkait eksistensinya sebagai partai politik lokal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara informan. Sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait.Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap PDA dalam hal ini PDA perlu melakukan branding partai agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terobosan baru agar PDA dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap partai tersebut.Adapun strategi PDA terkait eksistensinya sebagai partai politik lokal adalah membangun komitmen dalam mengawal proses pemilihan, Karena PDA mendapatkan banyak kecurangan di lapangan, PDA mengalami banyak kecolongan suara, jika tampa kecurangan seharusnya PDA banyak memperoleh suara di pemilihan legislatif. Strategi lain yang digunakan PDA adalah melakukan rekrutmen yang sederhana dan diplomatis, dimana kader yang direkrut ini pada umumnya adalah santri-santri dari dayah untuk mengajak generasi muda menjaga eksistensi keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kata Kunci : Eksistensi Partai Damai Aceh  ABSTRACT The MoU between GAM (Free Aceh Movement) and RI (Republic of Indonesia) denoted a flash new political history in Aceh. One of the points of this MoU is to allow the people of Aceh to establish their own political parties. In this case, the PDA is one of the local political parties based on Islam in Aceh. The party is founded by the scholars, the Islamic boarding school students, and community leaders. In 2009 and 2014 PDA only got one seat in parliament in Aceh. It made the PDA did not pass the electoral threshold terms. This phenomenon contradicts the current circumstances. The Ulama should be a rational choice to represent the aspirations of the Acehnese in parliament.This study aims to determine what factors are causing distrust of the people of Aceh to the PDA for the future strategy related PDA existence as a local political party.The method used is a qualitative method with descriptive approach. The data were obtained through primary data sources and secondary data. The primary data were obtained through field research with interviews, while the secondary data were obtained through the literature research such as documents, books, and readings related to the topic.The results showed the factors that lead to a lack of trust of the Acehnese to PDA. This party needs to do a party branding in order to gain public confidence as well as new breakthroughs so that PDA can grow public trust towards the party.The strategies related PDA existence as a local political party is to build commitment in safeguarding the electoral process because PDA got cheated on the field. The PDA lost many ballots; otherwise, the ballots would gain the PDA’s voice in the legislative elections. Another strategy used by PDA is to do a simple and diplomatical recruitment. The cadres recruited in general are students of Dayah to encourage the younger generations to maintain the sustainability existence of the implementation of Islamic law in Aceh.Keywords: The existence of the Aceh Peace Party (PDA)
Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 Shafura Nuzula; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAK Partisipasi politk perempuan di parlemen Kabupaten Pidie Jaya, pokok permasalahan dalam penelitian terdiri dari dua hal, yaitu: bagaimana partisipasi perempuan untuk menjadi anggota di parlemen kabupaten pidie jaya dan bagaimana pengaruh terhadap partisipasi poltik perempuan di parlemen di Kabupaten Pidie Jaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetehui pastisipasi perempuan untuk menajadi anggota di parlemen kabupaten Pidie Jaya dan mengetahui pengaruh terhadap partisipasi politik perempuan di parlemen di kabupaten pidie jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitiaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan politisi perempuan di Parlemen menjadi sangat penting, dimana partisipasi dan representasi perempuan dalam politik merupakan sebuah keharusan dari perspektif hak asasi manusia, karena lebih dari setengah penduduk dunia adalah perempuan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di parlemen Kabupaten Pidie Jaya, pertama, faktor budaya yang ditumbuh kembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap partisipasi perempuan didunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota di  Kabupaten Pidie Jaya belum memenuhi kuota30% sesuai dengan ketentuan UU Pemilu. Ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di kabupaten Pidie Jaya yang 1 orang dari 25 kursi yang di sediakan atau hanya 4%. Satu orang anggota legislatif perempuan tersebut adalah Juraida, S.Pd dari Partai Aceh. meski hanya sendiri sebagai anggota DPRK, Juraida, S.Pd akan tetap memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak di kabupaten di Pidie Jaya. Juraida juga memperkuat dan mendukung lembaga PD2TP2A , dan mendorong lembaga tersebut lebih aktif dalam pemberdayaan perempuan dan anak, serta memperjuangkan anggarannya dan juga mengawasi lembaga tersebut. Kata Kunci: Partispasi politk, Perilaku Politik Political Participation of Women In Parliament of Pidie Jaya Regency 2014-2019 ABSTRACT The political participation of women in Parliament of Pidie Jaya regency, the purpose of this research consists of two things, firstly, how the participation of women to become members in parliament of Pidie Jaya regency and secondly, how the influence of women political participation in parliament of Pidie Jaya Regency.The purpose of this study was to determine the participation of women to become members of the Pidie Jaya regency parliament and to know the effect on women's political participation in parliament in Pidie Jaya regency. The research method used is qualitative research method with descriptive approach.The results show that the presence of women politicians in Parliament becomes very important, where the participation and representation of women in politics is a necessity from the perspective of human rights, because more than half the world's population is women.There are three factors that influence the participation of women in parliament of Pidie Jaya Regency. Firstly, the political culture factor that developed here is tends to minimize the affect the women participation in political domain. Second, the level of education and skills of women.Third, the electoral system and quota system of Pidie Jaya Regency has not fulfilled of 30% in accordance with the provisions of the election law. in Pidie Jaya regency. Which only 1 person from 25 that provided. It means only 4% of member of Parliament. She is Juraida, S.Pd from Partai Aceh. Although only her in Parliament, she will continue to fight for the right of women and children in regency of Pidie Jaya. She also strengthens and supports the PD2TP2A institution, and encourages that institution to be more active in empowering women and children, as well as fighting for its budget and thencontrol over that institution. Keywords: Political Participation, Political Behavior
Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Chairul Bariah; Mohd Din; Mujibussalim Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.809 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9640

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tidak pidana. Sebagaimana dalamUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.Padadasarnya konsep pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan pidana adalah ditanggung oleh pelakunya tanpa membebani pihak lain yang turut bertanggungjawab, namun dalam hal penyelesaian tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga terdapat perluasan konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apakah ada hubungan antara diversi dengan pertanggungjawaban terhadap orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan.The Act Number 11, 2012 on the Juvenile Justice System state that a child who is in conflictwith the law hereinafter called as a child who ages 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eightteen) year of age alleged to have committed a crime. Therefore, it is seen from the age of the child it should be treated specifically for youth offenders, it can be seen from the obligation for the judge to conduct a diversion for the child’s case. As mention in the The Act on Juvenile Justice System that the judge is obliged to conduct a diversion for a maximum of 7 (seven) days after being stipulated by the head of the district court sitting as a judge. Basically, the concept of criminal liability from the criminal act is borne by its perpetrator without burdening the other party responsible, but in the case of the settlement of the crime must involve the perpetrator, the victim, the family of the perpetrator or victim, and other related parties, and hence there is an extension of the concept of criminal liability. This research aims to explain and explore to which extent parents could be held liable for crimes committed by juvenile and the concept of criminal liability of parents towards crimes committed by their childrenand whether there is a relationship between diversion with responsibility to parents.This is doctrinal legal research or library research.
Co-Authors Chairul Bariah EGI RAHMAT TRIPUTRA Feisal Akbar Fikri Fikri Mohd Din Mohd. Din SANUSI SANUSI Shafura Nuzula Very Afrizal