Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Kriminal (Criminal Policy) Tentang Kejahatan Terorisme Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 21, No. 2, Tahun 2005 (Terakreditasi)
Publisher : Universitas Islam Bandung

Persoalan terorisme dan kejahatan-kejahatan lain yang menimbulkan korban yang sangat massal, menggugah berbagai negara untuk meninjau kembali perundang-undangan pidananya (KUHP). Penanggulangan, penindakan, dan pencegahan kejahatan terorisme telah menjadi Global action melintasi batas-batas wilayah suatu negara termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi korban kejahatan terorisme (siapapun pelakunya) dengan cepat telah mengeluarkan Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002 yang kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Dalam perjalanan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian pemberantasan kejahatan terorisme kembali menggunakan KUHP. Melihat pembatalan Undang-undang terorisme tersebut maka Pembaharuan hukum pidana (KUHP), khususnya perumusan atau membuat bab tersendiri dalam KUHP lebih baik daripada membuat undang-undang tersendiri tentang kejahatan terorisme. Hal ini dikemukakan dengan alasan terlalu banyaknya undang-undang pidana di luar KUHP akan merusak sistem kodifikasi dan sistem peradilan di Indonesia.

Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 27, No.2, Year 2011 (Accredited by Dikti)
Publisher : Universitas Islam Bandung

Inherited from colonial period, the majority of law system which is ruled in Indonesia had been considered irrelevant for some reasons. First and foremost, as the product of colonialism, the spirit of law doesn’t fairly represent justice for any Indonesian people. Such is the case of the national Penal Code. Effort to revitalize and renew the law had begun at 1963 with no avail. The failure is caused by impartial and incomprehensive renew effort, which in turn, creating confusion among lawmakers to execute the crime. A thorough effort must be carried out in order to modify and renew the Penal Code. A total criminal law reform was needed based on political, philosophical, practical, and adaptability considerations.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 18, No. 4, Tahun 2002
Publisher : Universitas Islam Bandung

Perkembangan yang terjadi di dunia internasional di era globalisasi membawa pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional suatu negara. Pengaruh itu juga dapat dirasakan di Indonesia dalam pembentukan hukum. Walaupun demikian pengaruh tersebut tidak boleh menyimpang dari fungsi primer hukum itu sendiri, yaitu fungsi perlindungan, keadilan dan pembangunan. Hukum dipakai sebagai kendaraan, baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Dalam penegakannya dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang kuat dan diisi oleh tenaga profesional yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas serta berakhlak luhur.

Kejahatan di Bidang Pemilu Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 19, No. 1, Tahun 2003
Publisher : Universitas Islam Bandung

Kejahatan di bidang pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili. Kejahatan di bidang pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan unsur, perbuatan. Karena merupakan kejahatan dengan dimensi baru, maka politik kriminal yang akan ditetapkan harus dilakukan secara komprehensif dan integral. Pemerintahan dengan politik kriminal yang salah menyebabkan faktor kriminologi.

Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes) Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 16, No. 3, Tahun 2000
Publisher : Universitas Islam Bandung

Selama rezim Orde Baru berkuasa, di Indonesia telah terjadi berbagai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan sekarang juga, setelah satu tahun rezim reformasi memimpin, nampaknya sisa-sisa Orde Baru masih melekat dan setoap kegiatan yang berbau KKN, juga masih terus berlanjut, terutama yng berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Bersamaan dengan adanya kehendak reformasi hampir di seluruh bidang, maka momentum ini selayaknya dijadikan titik awal untuk mereformasi ketentuan hukum (pidana) ekonomi. Karena melihat sejarah pembentukannya, ketentuan hukum pindana ekonomi yang ada sekarang masih merupakan jiplakan dari Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Belanda. Dasar untuk mereformasi hukum pidana (ekonomi ) ini disamping alasan klasik yaitu alasan filosofis, yuridis dan sosiologis, juga alasan sanksi pidana yang diancamkan. Banyak perbuatan-perbuatan dalam dunia bisnis yang menurut pandangan ekonomi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, oleh hukum pidana dipersoalkan (kriminalisasi perbuatan). Banyak pelaku-pelaku kejahatan ekonomi ini tidak dapat dijangkau oleh hukum dengan alasan pelaku mempunyai kedudukan sosial dan politik yang tinggi di masyarakat. Reformasi hukum pidana ini tetap harus bertumpu kepada perbuatan apa yang akan diganti/diubah dan perumusan sanksi yang akan diterapkan

Pembinaan Kelembagaan dan Pranata Hukum Terhadap Birokrasi (Mengisi Pelaksanaan Otonomi Daerah) Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 17, No. 2, Tahun 2001
Publisher : Universitas Islam Bandung

Persoalan pembinaan kelembagaan dan pranata hukum terhadap birokrasi menjadi perlu untuk dibahas, mengingat pengalaman selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, pemerintahannya tidak akuntabel (tanggung gugat) terhadap rakyatnya. Tidak adanya pertanggungjawaban publik dari aparat birokrasi ini, telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bentuk “kejahatan korporasi” di dunia bisnis yang ditopang dengan dibuatnya kebijakan oleh pemerintah (birokrasi) yang tidak berorientasi kepada kepentingan publik.Dari pengalaman tersebut, teridentifikasi bahwa permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi kita, ternyata tidak sekedar masalah kultural, tetapi juga berdimensi struktural. Upaya perbaharuan birokrasi perlu dilakukan melalui penataan kembali birokrasi pemerintahan secara mendasar yang disertai dengan pembukaan ruang partisipasi politik yang lebih luas, sehingga memungkinkan masyarakat mengoreksi kinerja birokrasi baik dalam skala nasional (pusat) maupun regional (daerah).Operasionalisasi upaya pembaharuan ini perlu didukung oleh adanya pembinaan (pranata) hukum dengan menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dan mengusahakan kesatuan hukum di bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat serta kebudayaan bangsa

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptakan Clean Government Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 16, No. 4, Tahun 2000
Publisher : Universitas Islam Bandung

Persoalan korupsi dimanapun, dan terutama di Indonesia, telah merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua “lini kehidupan bernegara” sudah terjangkit wabah korupsi, bahkan korupsi seolah-olah sudah menjadi “budaya”, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini Pemerintah belum juga berhasil memberantas kegiatan dan pelaku korupsi. Mengapa sulit diberantas ?, apakah karena perangkat hukum yang ada tidak berfungsi ? adakah salah persepsi dalam penerapannya ?, atau, apakah karena aparat penegak hukum kita sudah tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi ?, ataukah karena tidak ada “political will” dari penguasa negara ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan problem nasional kita yang memerlukan jalan keluarnya, agar kegiatan korupsi dapat diperkecil dan dicegah keberlangsungannya. Secara fenemenologis ditemukan bahwa perjuangan reformasi dalam penegakan hukum harus bersifat sinambung dan partisipasif, karena (1) Kasus korupsi selalu terkait dengan kekuasaan, keserakahan, dan tipu muslihat; sedangkan “power tend to corrupt”; (2) Untuk memberantas korupsi diperlukan “political will” dari berbagai elemen negara; adanya political will, mutlak menjadi syarat pra-kondisi menuju Pemerintahan yang bersih dan Pemerintah yang baik; (3) Dalam memberantas korupsi, mutlak diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki “kebebasan fungsional dan persoonlijk” dengan menjunjung tinggi supremasi of moral dan memiliki doktrin “to bring justice to the people”; (4) Pemberantasan kasus korupsi, ternyata tidak punya kemampuan apabila hanya mengandalkan pada hukum positif saja, lebih jauh nampaknya masih perlu ditemukan dasar-dasar keilmuan obyektif, agar kasus korupsi dapat diadili dan pelakunya dihukum.

Justice And Legal Certainty For Child Victims Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 32, No. 2, Year 2016 [Accredited by Ristekdikti]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Focus of attention in the criminal justice system so far has always been to the perpetrator, whereas parties related to a process of criminal justice encompasses the perpetrator, the victim, and the community. A crime victim, in particular, would suffer more since he/she could experience secondary victimization in the criminal justice system.The law concerning victim and witness protection only states the limitation for the criminal victim to ask for compensation to criminal justice system, either as a victim of direct criminal or a victim of abuse power done by law enforcement officers. Child victims are treated the same way as to adult victims, whilst they have a greater dimension of the problem and effects to be dealt with Mechanism and procedures to be followed are ius constituendum (intended/desirable law), as they only share expectation of indemnity, compensation, and rehabilitation which have not been empirically tested in a real situation.

Model of Development of Ruhul Islam In Bandung Islamic University M Rachmat Effendi; Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 37, No. 1, Year 2021 [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : Universitas Islam Bandung

This study examines the quality of the development model of ruhul Islam and the increase in the diversity of lecturers and employees at Bandung Islamic University. The aim is to analyze the involvement of Unisba’s lecturers and employees in the development of Ruhul Islam. This study uses a qualitative approach with phenomenological methods, while data collection techniques are carried out through participant observation, literature study, in-depth interviews, and Focus Group Discussions. The results show that: first, the policy of developing the so-called the Spirit of Islam is carried out consistently; second, the development of the Ruhul Islam model is implemented by increasing the diversity of lecturers and employees already in line with the tridharma of higher education; and third, increasing the diversity of lecturers and employees is carried out systematically through a special program by the Islamic Studies Institute. The level of diversity can affect the development of the Ruhul Islam in the end. This research can be used as a model by other Islamic universities and it is expected to contribute scientifically to the development of Islamic studies.

Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan Edi Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 17, No. 3, Tahun 2001
Publisher : Universitas Islam Bandung

Perkembangan kejahatan Yang terjadi ahir-ahir ini ternyata telah banyak menimbulkan korban, baik harta benda, jiwa dan nyawa manusia, dan korban terbanyak dari kejahatan ini adalah dari kalangan wanita.Kebanyakan korban kejahatan terhadap wanita, disamping tindakan kekerasan adalah tindakan seksual dari mulai tindakan pelecehan (sexual harassment) sampai dengan tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan. Kondisi seperti ini tentu saja harus mendapat perhatian yang serius, mengingat kejahatan kekerasan terhadap wanita ini sudah merupakan masalah global bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan penal (kebijakan melalui perangkat hukum pidana) maupun tindakan non penal (tindakan melalui jalur non hukum pidana).

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)