Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

MASALAH PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.079 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v27i2.53

Abstract

If penalty is formulated in the Criminal Code, it will be against the principle of equality. In Netherlands, death penalty has been abolished since 1980. Apart from principle of objection, death penalty occasionally is defended on behalf of religious principle, and moreover the death penalty in Netherlands is not regarded any more to keep and protect legal order. Keywords: principle of equality; death penalty
POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM MENGHADAPU ERA TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.711 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v31i2.81

Abstract

Abstrak Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut  dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Kata Kunci : Politik hukum pidana nasional, informasi dan transaksi elektronik
KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 25, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.349 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v25i2.25

Abstract

Every citizen of Indonesia deserves to obtain right to feel secured and free from violence according to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution; that any violence, especially domestic violence is a kind of violence against human rights, and it is categorized as a crime against dignity of humanity and a discrimination that should be abolished; most of the victims of domestic violence are women, and they should obtain more serious attention and protection from the government, or society in order to avoid threat and violence, torture, or harrashment of dignity of humanity.Keywords: violence; humanity; human rights
Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Toko Pupuk dengan Kartu Tani di Kabupaten Cianjur Legiawan, Mohamad Kany; Dewi, Mia Amalia
Media Jurnal Informatika Vol 11, No 2 (2019): Media Jurnal Informatika
Publisher : Teknik Informatika Universitas Suryakancana Cianjur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/mji.v11i2.1032

Abstract

Kebutuhan penggunaan sistem informasi terus berkembang, terlebih pada pengolahan data spasial yang digunakan dalam hal ini yaitu pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan suatu sistem informasi khusus mengolah data spasial. Pemanfaatan teknologi ini yaitu dengan melakukan Pemetaan Lokasi Toko Pupuk Dengan Kartu Tani Di Kabupaten Cianjur Menggunakan Arcgis ini merupakan sistem informasi yang menyajikan lokasi toko pupuk yang ada di Kabupaten Cianjur, ada dua jenis toko pupuk yang ada yaitu Toko Pupuk Kartu Tani dan Non Kartu Tani. Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Toko Pupuk Dengan Kartu Tani menggunakan ArcGIS 10.3 sebagai alat untuk visualisasi peta secara digital juga membangun database spasial, MySQL yang berfungsi sebagai SQL (Structured Query Language) yang digunakan bersamaan dengan bahasa pemograman PHP untuk menyimpan database, Sublime Text beserta CodeIgniter sebagai editor tools yang digunakan untuk menyunting source code untuk sistem. Sistem yang dibangun memiliki kelebihan yaitu mempermudah dalam menyajikan informasi data spasial lokasi toko pupuk pada setiap daerah yang ada di Kabupaten Cianjur, terutama untuk jenis toko pupuk kartu tani dan non kartu tani yang nantinya dapat memudahkan dalam menyampaikan informasi lokasi toko pupuk kepada masyarakat juga pemilik toko di Kabupaten Cianjur.
ANALISIS SOSIOKULTURALTERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR Amalia, Mia
Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi
Publisher : Asosiasi Dosen PKM Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47841/saintek.v1i2.177

Abstract

Penerapan social distancing atau karantina mandiri di rumah dalam menurunkan pandemi menyebabkan masyarakat harus tinggal di rumah setiap harinya. Di satu sisi penerapan sosial distancing tersebut memberi dampak positif pada bidang kesehatan dalam menurunkan penyebaran virus corona, namun pada bidang ekonomi menimbulkan masyarakat sulitnya untuk bekerja dan mencari penghasilan. Secara sosial muncul adanya persoalan rumah tangga meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maka dalam penulisan ini ada beberapa permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini yaitu peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak dari pandemi covid-19, sreta upaya dalam mengatasi meningkatnya KDRT pada masa pandemi. Metode penelitian adalah memakai metode penelitian hukum empiris. Dampak meningkatnya KDRT dengan adanya covid karena keimanan dan kesabaran yang kurang, kondisi keuangan yang kurang, ekonomi tidak stabil, pelaku dan korban berada dalam satu rumah (dirumahkan) menimbulkan kekerasan yang meningkat baik kekerasan fisik, psikis atau penelantaran kepada keluarga, serta adanya budaya patriarki. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, peningkatan pelayanan keterpaduan sinergitas tiap lembaga instansi terkait
THE CONSEQUENCES OF URBAN AIR POLLUTION FOR CHILD HEALTH: WHAT DOES SELF-REPORTING DATA IN THE JAKARTA METROPOLITAN AREA REVEAL? Mia Amalia; P Resosudarmo; Jeff Bennet
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i2.631

Abstract

Since the early 1990s, the air pollution level in the Jakarta Metropolitan Area hasarguably been one of the highest in developing countries. This article utilizes selfreporting data on illnesses available in the 2004 National Socio-Economic HouseholdSurvey to test the hypothesis that air pollution impacts human health, particularlyamong children. Test results confirm that air pollution, represented by the PM10 levelin a sub-district, significantly correlates with the level of human health problems,represented by the number of restricted activity days (RAD) in the previous month.Results show that the younger the person, the higher the number of RAD in theprevious month; that is the impact of a given level of PM10 concentration is morehazardous for children.Keywords: Air pollution, Environmental economics, Health economics, Exposureresponse model
Analysis of Factors Affecting the Development of Prostitution Services in the Cianjur Regency Mia Amalia
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 34, No. 2, Year 2018 [Accredited Ranking Sinta 2]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.923 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v34i2.4010

Abstract

Construction of villas in the Puncak Cipanas area of Cianjur Regency turned out to cause problems in the practice of prostitution which was increasing, so that the prostitutes did not only come from outside the Cianjur district, even many prostitutes came from abroad. The purpose of this article is to analyze the factors that led to the development of prostitution services in Cianjur Regency. The research method used in this article is a qualitative approach. Data collection techniques used are interview techniques conducted on 50 CSWs. With analytical techniques developed by Straruss and Corbin. The conclusion of this article is the factors of poverty, unemployment, education level, consumerism and the construction of villas, hotels and the like are factors that cause the development of prostitution in Cianjur district. The efforts made by the Cianjur Regency Government to eradicate the practice of prostitution are still not effective. Efforts to prevent and eliminate the practice of prostitution cannot only be from a policy, legal and moral approach but also through social, economic, cultural and human rights protection approaches.
PROSTITUSI DAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mia Amalia
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3265

Abstract

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam  hukum  islam  diatur  dalam  QS Al-Isra’ 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, memupuk ilmu pengetahuan agama, menciptakan menjaga lingkungan yang kondusif jauh dari praktek prostitusi dan perzinahan, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk  hadist dan al-quran. In Islam, prostitution is one of the deeds of adultery. The Islamic legal view of adultery is far different from the concept of conventional law or positive law, for in Islamic law any sexual intercourse (prohibited) such as prostitution enters into the category of adultery which must be given a legal sanction to it, whether in commercial or non- , whether done by already married or not. Prostitutes whose routine is synonymous with adultery is another form of sexual deviation in which sexual relationships occur between men and women are not based on the bonds of a marriage rope. Arrangements and sanctions against prostitution or adultery in Islamic law are regulated in QS Al-Isra '17: 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24: 2. So the efforts made in overcoming prostitution or adultery is to increase faith and devotion to Allah SWT, fostering the science of religion, creating a conducive environment away from the practice of prostitution and adultery, create and form the law of prostitution and adultery in accordance with the instructions of hadith and al-quran. 
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN PELACURAN BAGI PELAJAR SISWI SMK/SMA/MA DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DIKABUPATEN CIANJUR Mia Amalia
JE (Journal of Empowerment) Vol 1, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Uiversitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v1i2.207

Abstract

Analisis Sosiokulturalterhadap Peningkatan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Cianjur Mia Amalia
Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi
Publisher : Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47841/saintek.v1i2.130

Abstract

The application of social distancing or self-quarantine at home in reducing the pandemic causes people to stay at home every day. On the one hand, the application of social distancing has a positive impact on the health sector in reducing the spread of the corona virus, but in the economic field it makes it difficult for people to work and earn income. Socially, there are domestic problems with increasing cases of Domestic Violence (KDRT). So in this writing there are several problems and objectives in this study, namely the increase in domestic violence (KDRT) as a result of the Covid-19 pandemic, as an effort to overcome the increase in domestic violence during the pandemic. The research method is to use empirical legal research methods. The impact of increasing domestic violence with the presence of covid due to lack of faith and patience, inadequate financial conditions, unstable economy, perpetrators and victims being in one house (being laid off) have resulted in increased violence, both physical, psychological or neglect of the family, as well as a patriarchal culture . So to overcome this, an increase in faith and devotion, legal counseling for the community, an increase in synergy integrated services for each related agency was carried out.